Surabaya, (bisnissurabaya.com)- Sistem pembayaran yang lebih efektif dan efisien melalui penyempurnaan ketentuan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) terus digalakkan.

Alih-alih SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan  Bank Indonesia/BI dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik (DKE) pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler.

“Terdapat sejumlah pokok penyempurnaan SKNBI. Diantaranya, penurunan beaya maksimal Rp 5.000 menjadi maksimal Rp 3.500. Sehingga layanan transfer dana menjadi lebih murah,” kata Deputi Kepala Perwakilan BI Jawa Timur/Jatim, Amanlison Sembiring.

Proses setelmen SKNBI, kata dia, yang semula dilakukan setiap 2 jam dipercepat menjadi setiap 1 jam dan peningkatan batas nominal transaksi transfer dana dari Rp 500 juta menjadi Rp 1 miliar dengan tujuan mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Baik individu maupun korporasi untuk transaksi dengan nominal yang lebih tinggi.

Menurut dia, ketentuan ini mulai berlaku 1 September. “Sejauh ini, 112 bank telah siap mengimplementasikan kebijakan terbaru SKNBI. Bank juga wajib menginformasikan terkait kebijakan SKNBI ini kepada nasabah,” tutur Amanlison.

Penyempurnaan ketentuan SKNBI dilakukan melalui Peraturan BI (PBI) No.21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring berjadwal oleh BI, dan ketentuan teknis dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh BI. “Kebijakan ini merupakan quick win BI menuju blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025,” pungkas Amanlison. (ton)