Angan-angan Berinvestasi di Kaltim

644

Surabaya (bisnissurabaya.com) – BUAT beberapa pemilik duit dan pengusaha Surabaya, berbisnis atau berinvestasi di Kalimantan Timur/Kaltim bukan hal baru. Terutama disektor pertambangan batu bara sampai peternakan ayam. Malahan ada beberapa anggota DPRD Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Mojokerto, punya usaha tambang batu bara di sana.
Meskipun beberapa tambang batu bara itu beberapa tahun lalu harus tutup karena merugi, disebabkan harga produknya di pasaran global anjlok. Sehingga pengusaha ambang yang modalnya pas-pasan, tidak bisa bertahan. Sementara itu, kaum pendatang yang mencari nafkah disegala sektor perekonomian di Balikpapan dan Samarinda pun banyak yang datang dari Jawa Timur/Jatim.

Dari para pilot pesawat-pesawat terbang angkut kecil yang menghubungkan Balikpapan-Samarinda maupun banyak petugas di lapangan di Bandara Balikpapan, yang kesemuanya mudah dikenali karena tidak lepas pisuhannya (umpatan) Suroboyo-an, sampai penjual kuliner atau warung-warung di Balikpapan. Belum lagi banyak tenaga kerja yang mencoba nasibnya dengan tanpa jin ke Malaysia Timur, akhirnya ketahuan dan ditahan kemudian diusir melalui Pantai Timur Kalimantan oleh aparat keamanan Malaysia.

Mereka terdampar di Kaltim untuk mencari lapangan kerja apapun di Samarinda, Tarakan dan Balikpapan. Selain itu, banyak komoditas kebutuhan sehari-hari yang didatangkan dari Surabaya. “Pasar besarnya” justru berada di Surabaya, seperti kota-kota besar dari kawasan Indonesia bagian timur.

Dengan begitu, semestinya akan lebih berduyun-duyun lagi pendatang dari provinsi kita ini ke Kaltim untuk bewirausaha maupun bekerja dalam proses pembangunan fisik untuk Ibu Kota baru kita yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kaltim. Menurut rencana, prosesnya diawali pertengahan tahun depan dan rencananya 2024 dimulai awal perpindahan aktivitas pemerintahan dari kota Jakarta.

Tentu saja, wujud pembangunan kota baru itu bertahap menurut kepentingannya. Karena menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, bahwa ibu kota baru itu sebagai “smart city” dan “green city”, maka dengan sendirinya arsitektur kota itu ditata menurut rancangan yang dibuat pemerintah.
Pengaturan itu termasuk pula analisis sektor pertumbuhan ekonomi daerah oleh Lembaga Kajian dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) yang menilai, pemindahan kota itu akan menarik banyak investor ke Kaltim. Pertama-tama pada sektor konstruksi dan properti. Andry Satrio Nugroho, ekonom dari Indef menyatakan (26/8), karakter wilayah Kaltim yang dikenal sebagai wilayah pertambangan batu bara dan minyak serta gas bumi (migas) akan menarik pembangunan di sektor-sektor lain seperti konstruksi dan properti.

Hal itu karena karakter wilayah pertambangan itu dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Kelak apabila proses pembangunan berjalan lancar dan personil untuk keperluan ibu kota itu mulai berjalan, maka yang akan bertumbuh adalah sektor-sektor lain seperti kepariwisataan, terutama industri pariwisata seperti perhotelan dan restoran-restoran sebagai primadona baru. Kesemuanya bakal mendukung pertumbuhan ekonomi regional Kaltim. Tetapi setelah memperhatikan komposisi Product Domestic Bruto (PDB) provinsi tersebut, investasi dan ekspor tetap akan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi wilayah itu.

Untuk mengetahui dasar pembiayaan pembangunan kota tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan diperkirakan memakan biaya Rp 466 triliun. Tetapi dananya tidak seluruhnya dipenuhi dari APBN yang menyediakan hanya sekitar 19 persen atau Rp 88,5 triliun. Dana lainnya dari sumber seperti dari swasta, BUMN dan kerja sama pemerintah dengan pihak swasta.

Bagi para pebisnis di Jatim, angan-angan berpeluang untuk mendapatkan kesempatan ikut dalam kegiatan pembangunan ibu kota baru tersebut sangat dimungkinkan, asalkan ada usaha atau kiat yang bernalar (reasonable). Terlebih, hubungan baik di kalangan pemerintahan provinsi maupun di kalangan para pebisnis dan masyarakat, maka serasa Kaltim “tidak jauh” dari Surabaya.
Namun, harus benar-benar diperhitungkan, apakah yang ingin diraih dalam berbisnis di proses pembangunan ibu kota itu dapat dilaksanakan dan dipertahankan. Sebab, yang jelas harga-harga kebutuhan hidup yang lebih tinggi dari yang ada di Jatim harus dialami. Begitu pula sudah pasti persaingan bisnis akan sangat tajam.

Sehingga apa yang dikerjakan dalam bisnis tersebut hendaknya benar-benar yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh pihak-pihak yang melakukan proses pembangunan kota itu. Yang pasti, proses pembangunan itu bakal menyedot kedatangan pebisnis berbagai “kelas”, kemudian ribuan tenaga kerja “kasar” yang bisa saja dari Jatim, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Oleh sebab, tenaga aparat keamanan,– terutama Kepolisian,– sangat diharapkan kemampuannya.

Masalah peningkatan terjadinya kejahatan, perselisihan antar perorangan dan suku, bisa meledak sewaktu-waktu. Begitulah “gula” berupa pembangunan ibu kota dan kelak sebagai ibu kota dengan berdatangannya ribuan bahkan bisa jutaan manusia bagaikan “semut” yang ingin berpenghasilan di sana dan berdiam sebagai warga ibu kota. Selamat. (amak syariffudin)