Garam Bakal Tak Lagi Dipergunjingkan

95

Surabaya (bisnissurabaya.com). –  MUSIM kemarau yang kering saat ini sudah pasti ditanggapi dengan rasa gembira dan berharap membawa keuntungan oleh para pengusaha dan petani garam,– terutama di kabupaten Sumenep dan sebagian kabupaten Pamekasan,– serta yang tersebar di pantai Laut Jawa dan Selat Madura pada beberapa kabupaten di Jawa Timur. Produk garam mereka tidak terganggu hujan dan hamparan garamnya cepat mengering. Di musim kemarau, tidak ada keluhan kritis produksi garam. Tetapi muncul keluhan lain karena berlimpahnya produksi ke pasaran, harga garam menjadi turun. Hukum dagang memang begitu.

Akan tetapi, pada tahun-tahun ke depan, garam asal Madura dan daerah lain di Jatim bukan lagi jadi primadona. Dari tetangga di timur, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), proses pembangunan industri garam Indonesia mulai dibangkitkan. Malahan dari produk-produk awal mereka, garam NTT ini berkualitas prima seperti garam ex-Australia.

Pemerintah Daerah Provinsi itu sudah berulang menawarkan kepada kalangan pengusaha yang bergerak di sektor pegaraman, untuk berinvestasi mengusahakan produk garam untuk kebutuhan dalam negeri maupun diekspor. Laut sekitar pulau-pulau provinsi tersebut,– di utara Laut Flores yang bergabung dengan Laut Banda dan di selatan Laut Sawu yang bergabung dengan Samodera Hindia,- punya kandungan garam yang baik dan berlimpah. Pemda itu menjelaskan tentang ketersediaan lahan untuk pegaraman berikut siapa saja yang sudah tertarik berinvestasi. Menurut mereka, antara lain keberadaan “lahan tidur” yang tidak digunakan selama 26 tahun dan Hak Guna Usahanya sudah dicabut, seluas cuma 600 hektare! Lahan itu kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk dibudidayakan. “HGU diserahkan ke rakyat dan investor yang masuk nantinya dan ada bagi hasil entarainvestor dengan petani,” demikian penjelasan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTT, Nasir Abdullah (21/8). Katanya, lahan 600 ha tersebut sebagian ikut dikelola oleh PT Timor Livestock Lestari. Namun masih ada lahan 21 ribu hektare di seluruh NTT untuk pegaraman.

Kini investor yang tercatat memanfaatkan penawaran iu. Perusahaan garam pelat merah, PT Garam sudah masuk dan mengelola ladang garap di Bipolo.  Perusahaan yang juga mengelola sebagain besar produk garam ex-Madura itu mempunyai lahan 385 ha di Bipolo dengan target produksi 400 ton per tahun. Juga PT Garam Indonesia Nasional mengelola 500 ha dengan target industri 350 ton/tahun, PT Inti Daya Kencana Malaka berencana mengelola 3000 ha. Dengan begitu, kini tersisa 30 ha yang sedang dikerjakan, sementara lahan seluas 400 ha tengah dipersiapkan. Pengelolaan pegaraman di provinsi itu tidak cukup tergantung dari hasil alamnya saja, akan tetapi dibarengi dengan teknologi demi mutu tinggi garam yang mengacu pada garam kualitas Australia.

Saya tidak tahu, apakah ada pengusaha garam Madura yang berinvestasi dan berindustri garam di NTT itu. Bagaimanapun juga, kebutuhan konsumen yang meningkat bukan saja mengenai kuantitas garamnya, akan tetapi permintaan yang sudah meningkat tentang kualitasnya, maka akan memunculkan sejarah pegaraman kita yang akan menuliskan kisah kebangkitan  industri pegaraman dari NTT. Sementara sejarah pegaraman Madura merupakan catatan dari sejarah masa lalu.

Kalaulah industri-industri pegaraman di sana sudah berproduksi, yang diharapkan mulai tahun depan, maka tidak ada lagi perhatian apabila muncul protes akibat harga rendah, pasaran lesu dan lain-lain. Sebab, pengusahaan pegaraman di sana kesemunya berbentuk industri besar. Bukan pegaraman rakyat. Mereka sudah mempunyai pasar sendiri-sendiri, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor. Garam bukanlah hanya untuk di dapur dan meja makan, akan tetapi untuk industri berbagai macam produk dari perindustrian ukuran menengah hingga kelas raksasa. Kembali lagi, bahwa kesemuanya merupakan ketentuan hukum dagang.

Barangkali tidak ada jeleknya, ada pengusaha garam di Jatim di Jatim, baik perorangan ataupun gabungan, bisa juga segera ikut berinvestasi dalam pertumbuhan industri pegaraman di NTT itu. Sementara itu, pegaraman di Madura tetap berlangsung, mungkin sekurang-kurangnya untuk konsumsi lokal provinsi ini. Terutama bila tiba musim penghujan, di mana produksi garam sangat berkurang dan harga sering naik. Dengan demikian, pengusaha dan petani garam lokal kita sudah bersiap diri, pasar produknya ada di mana. Kalau untuk garam dapur, maka harus dijaga kualitasnya. Kecuali garam-krosok yang dipakai untuk penggaraman (pengasinan) ikan dan daging.  Kesemuanya tergantung kesiapan diri mereka. Perlu dipikirkan, bahwa kalau sampai dengan sekarang masalah terjadinya harga turun, anggapan aturan pemerintah yang kurang berpihak dan macam-macam lagi yang dinyatakan oleh kalangan pengusaha garam, yang kesemuanya dikehendaki harus didengar dan ditindak lanjuti pemerintah, maka nantinya pergunjingan-pergunjingan macam itu akan sedikit saja mendapatkan respons. Pemerintah Pusat akan lebih mengacu pada kenyataan keberadaan dan lalu lintas perdagangan garam pada produk industri-industri garam di NTT itu. (amak syariffudin)