Surabaya (bisnissurabaya.com)- KEBERADAAN minyak solar untuk kendaraan dan industri sebenarnya sudah lama menjadi bahan pergunjingan. Dulu dari kalangan pemerintah kita sudah ancang-ancang melarang kendaraan yang menggunakan solar, karena asap yang keluar dari knalpot kendaraan sangat berpengaruh menjadikan pencemaran udara. Malahan saat itu ada kehendak, melarang kendaraan bermotor pengguna solar beroperasi pada beberapa tahun ke depan.

Tiba-tiba Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) secara resmi melarang truk angkutan menggunakan solar. Peraturan yang berlaku mulai 1 Agustus 2019 itu ternyata hanya terbatas bagi truk-truk beroda lebih dari enam untuk pengangkutan hasil perkebunan dan pertambangan. Ternyata penggunaan solar bersubsidi sudah mencapai 9.04 juta kilo-liter (kl). Itu berarti setara dengan 62 persen dari target yang ditetapkan sampai akhir tahun ini sebesar 15,11 juta kl. Kasarnya, jumlah subsidi solar kita bisa dikata mulai “jebol”.

Tuduhannya,disebabkan pemilik dan pengemudi truk-truk pengakut bahan perkebunan dan pertambangan menyelewengkan solar-solar bersubsidi tersebut. Demikian kata Kepala BPH Migas, Fashurullah Asa (21/8). Badan tersebut bukan hanya melarang penggunaan minyak solar pada truk-truk angkutan perkebunan dan pertambangan saja, akan tetapi juga mengatur batas maksimal konsumsi solar untuk semua kendaraan angkutan. Untuk kendaraan angkutan roda 4, hanya bisa membeli sebanyak 30 liter solar per kendaraan per hari. Untuk truk roda 6 atau lebih, sebanyak 60 liter/hari. Sedangkan bagi kendaraan pribadi, hanya dibolehkan membeli solar 20 liter/hari.

Di Jawa Timur/Jatim, truk-truk angkutan hasil perkebunan yang paling mencolok adalah di musim panen tebu dan musim giling di pabrik-pabrik tebu yang tersebar di provinsi ini. Terbanyak menggunakan truk-truk berbahan bukan solar. Namun kendaraan angkutan umum masih banyak menggunakan minyak solar, termasuk beberapa bus.

Masalah minyak solar  ini memang bukan hanya di negara kita. Di negara-negara maju di dunia, beberapa larangan bagi kendaraan berbahan solar melalui kawasan-kawasan tertentu. Larangan itu  akan ditingkatkan, sehingga sama sekali tidak dibolehkan kendaraan bermotor berbahan solar.

Bagaimana pun juga, larangan terbatas BPH Migas itu ditinjau dari kepentingan lingkungan hidup, adalah penting. Hanya saja, bisa efektif atau tidaknya masih dipertanyakan. Dilarang oleh otoritasnya, akan tetapi penjualan dan peredaran solar itu dilakukan lewat SPBU-SPBU setempat. Jadi, bisa dikata, efektif atau tidaknya ada ditangan para penjual solar terebut.  Bisa saja ketentuan boleh membeli hanya 20 liter, akan tetapi kenyataannya bisa mencapai dua kalinya asalkan ada fee untuk sipenjual di SPBU. Terlebih apabila pemilik maupun pengoperasi SPBU itu memang suka main curang. Jadi, BPHJ Migas harus mempunyai kiat dalam upayanya untuk mencegah penyelewengan penjualan solar itu. Tentu sja dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian.

Terlebih lagi dengan mengingat, bahwa kalau tak salah minyak solar bersubsidi itu terbanyak adalah hasil impor. Dengan demikian, harganya memang lebih mahal dibandingkan dengan harga subsidinya. Pemerintah harus membayar selisih antara harga impor dengan harga subsidi itu. Jadi, kalaulah BPH Migas berusaha mencegah “jebolnya” jumlah solar bersubsidi itu, berarti melakukan penghematan sesuai dengan targetnya. Namun masih perlu kiat-kiat lagi untuk thun depan, bagaimana solar bersubsidi tidak diselewengkan lagi. (amak syariffudin)