Surabaya, (bisnissurabaya.com)- Pada saat terjadi peristiwa bendera Merah Putih di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Gubernur Jawa Timur/Jatim), Khofifah Indar Parawansa, sempat menelpon Gubernur Papua, Lukas Enembe. Dalam percakapan tersebut Lukas Enembe, menyayangkan mengapa Khofifah, sebagai tokoh NU tidak menerjunkan Banser untuk mengamankan asrama mahasiswa Papua dari kelompok yang melakukan demo di sana.

Menanggapi keinginan Gubernur dari Bumi Cendrawasih tersebut, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jatim, mengeluarkan pernyataan sikap atas kasus yang mengakibatkan penggerebekan asrama mahasiswa Papua di  Surabaya.

Secara total, terdapat sembilan poin yang disampaikan langsung oleh Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jatim, Syafiq Syauqi. Pernyataan sikap tersebut berisi  perintah agar anggota Ansor dan Banser se-Jatim melindungi warga dan mahasiswa Papua yang tinggal di Jatim.

“Kami menginstruksikan pada segenap Banser di Jatim untuk menjaga, melindungi, dan mengayomi saudara-saudara Papua yang tinggal di Surabaya dan Malang atas keamanan dan keselamatan saudara-saudara Papua dalam menjalankan aktivitas atas dasar persamaan hak sebagai warga negara Indonesia,” kata Ketua GP Ansor Jatim, Syafiq Syauqi, di Surabaya, Selasa (20/8).

Syafiq menegaskan, warga Papua, sebagaimana warga negara dari suku lainnya, adalah bagian dari Indonesia yang harus dilindungi.

“Kita bersama Papua dan Papua adalah Indonesia. Indonesia adalah rumah bersama. Keberagaman harus dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun persatuan, bukan perpecahan. Kita semua diwarisi bangsa ini oleh leluhur dengan aman, maka kita harus merawat warisan itu dengan baik dan berkeadaban,” jelas Syafiq.

Sebagai pimpinan GP Ansor, ia menegaskan, penolakannya atas perlakuan yang tidak adil, sikap rasis yang dialamatkan pada warga Papua di Jatim. Ia sekaligus meminta aparat kepolisian untuk melindungi  semua warga negara Indonesia termasuk masyarakat Papua.

“Kami meminta aparat kepolisian untuk menghentikan segala bentuk tindakan persekusi yang bertentangan dengan hukum dan HAM, serta menegakkan hukum bagi yang melangar termasuk mereka yang melakukan ujaran kebencian,” ujarnya.

Ansor Jatim minta dengan tegas agar aparat penegak hukum untuk mengusut pihak-pihak yang melakukam intimidasi dan provokasi rasial terhadap warga Papua.

“Intimidasi rasial bertentangan dengan mandat UU no 40/2008 tentang Penghapusan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis,” tambahnya.

Namun demikian, ia mengingatkan, agar dalam penanganannya, pemerintah terutama aparat keamanan melakukan penanganan dengan cara yang bijak, tidak menggunakan cara-cara adu domba. Ia juga mengimbau masyarakat Indonesia secara umum untuk menahan diri dan tidak terpancing dalam keruusuhan serta ikut aktif menciptakan kedamaian.

Salah satu poin yang penting yang disampaikan oleh Syafiq Syauqi dalam pernyataan sikapnya adalah ungkapan prihatinnya atas kasus yang menimpa warga Papua di Jatim. Ia bahkan tak segan menyampaikan permintaan maaf atas apa yang terjadi di Jawa Timur.

“Kami mohon maaf lahir batin kepada mahasiswa dan masyarakat Papua dan Papua Barat atas pernyataan dan tindakan yang kurang sepatutnya dari salah seorang warga Jatim. Kami sampaikan bahwa hal tersebut sama sekali tidak mewakili masyarakat Jatim,” pungkasnya. (nanang)