Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Pemerintahan kedua Presiden Jokowi pada 20 Oktober akan dilantik. Karena itu, wartawan senior se-Jatim dengan mediator tokoh pers yang ada di Dewan Pers mulai urun rembug tentang masalah bangsa. Sejumlah tokoh pers nasional seperti, mantan Ketua PWI pusat dan mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Margiono, redaktur senior Tempo, Bambang Harimurti, Ketua Umum ATVSI, Ishadi Siregar, Ketua Dewan Pers, Prof Mohammad Nuh, CEO Radio  Suara Surabaya, Errol Jonathan, anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, Ketua PWI Jatim, Ainur Rohim, serta sejumlah Pemred di Jatim, melakukan diskusi urun rembug masalah bangsa.

‘’Dari diskusi urun rembug masalah bangsa ini akan dijadikan buku dan lomba penulisan kompetisi nasional media. Dan akan disampaikan kepada Presiden Jokowi Oktober mendatang,’’ kata mantan Wakil Dewan Pers, Margiono, sekaligus bertindak sebagai ketua panitia ini. Ia menjelaskan, pers memiliki tanggung jawab sekaligus tugas untuk mendorong lembaga-lembaga negara dan masyarakat bergerak secara demokratis menuju kondisi kehidupan yang lebih baik, sebagaimana diamanatkan oleh Proklamasi 1945.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, pers senantiasa berusaha untuk membangun ruang dialog yang positif di antara berbagai elemen masyarakat dan negara, mendorong diskusi-diskusi publik atas persoalan-persoalan penting yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Dengan kata lain, pers telah menjadi mitra—dan akan tetap menjadi mitra—baik bagi pemerintah maupun masyarakat untuk memastikan bangsa ini bergerak secara bersama-sama mengatasi persoalannya dan mewujudkan cita-citanya.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran pers dalam membangun well informed society dengan harapan media dapat menjadi rumah penjernih informasi, menyajikan informasi-informasi yang terverifikasi, sekaligus menjalankan peran sebagai pembawa harapan-harapan besar bagi bangsa ini. Dalam semangat itulah Urun Rembug Tokoh Pers ini dilakukan guna menampung pemikiran kalangan pers tentang persoalan-persoalan utama bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Kerja lima tahun ke depan membangun Indonesia bukan cuma milik pemerintah, melainkan tugas semua kalangan, termasuk kalangan pers. (bw)