Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Sampah adalah bagian dari proses berkehidupan, aktifitas sehari hari tak lepas dari kegiatan yang menghasilkan sampah. Sampah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktifitas manusia, sehinga tidak mungkin membersihkan atau meniadakan 100 persen . Bagaimana sampah mampu didaur ulang dan diproduksi agar mampu memberkan manfaat maksimal untuk manusia, sudah banyak dilakukan di beberapa negara maju. Di Indonesia sendiri program pengelolaan sampah menjadi fokus utama sejak terjadinya musibah longsornya tempat pembuangan akhir (TPA) Sampah di Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, yang menewaskan 157 orang. Peristiwa ini menjadi pemicu  dan pelajaran mahal akan pentinya pengelolaan sampah secara benar. Juga menjadi  Hari  Peduli Sampah Nasional  yang diperingati setiap 21 Februari 2005.

Sebagai konsekwensi peradaban manusia yang semakin maju, sampah yang dihasilkan juga semakin banyak dan beragam. Ditambah dengan kemajuan industri yang ikut berperan dalam menambah kecepatan volume sampah yang dihasilkan. Bagaimana sampah yang dikelola secara benar ini mampu memberukan manfaat maksimal bagi manusia, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengelola sampah agar tidak menjadi bencana yang merugikan masyarakat.

Di awali dengan sikap yang bertanggung jawab terhadap sampah diri sendiri, Patuh terhadap aturan penanganan dan pengelolaan sampah. Tidak hanya pemerintah dan masyarakat, produsen atau perusahaan penghasil produk kemasan, punya tanggung jawab juga yaitu extended producer responsibility (EPR), yaitu menarik kembali kemasannya atau mendaur ulang. agar tidak membebani  jumlah sampah di masyarakat. Kita bisa belajar dari Korea Selatan, yang mewajibkan pihak pelaku industri untuk mematuhi program EPR. Hasilnya, mmapu  mengolah sampah secara maksimal mencapai 81 persen yang sebelum program ini hanya mampu menyerap pengelolaan sampahnya sekitar 27 persen saja.. Persoalan pengelolaan sampah, kita sudah memiliki payung hukum  cukup lengkap. Mulai Undang-undang (UU) Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, Ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga, Instruksi Presiden hingga Peraturan Menteri. Sebagai upaya untuk mewujutkan terciptanya  Program Indonesia Bebas Sampah 2020 . Tentunya ini membutuhkan peran sinergis antara pemerintah masyarakat dan semua pihak/ Kota Surabaya, Makasar, Balikpapan, adalah kota -kota yang sudah mampu memenej pengelolaan sampahnya sehingga kosisten meraih penghargaan Adipura setiap tahunnya. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang telah diundangkan 15 Oktober 2012 menjadi dasar, bahwa daerah harus mulai bergerak dengan membuat peraturan daerah yang fokus pada penanganan sampah.

Untuk wilayah Jatim, upaya  memenej sampah menjadi energi listrik menjadi target utama yang segera dikembangkan. Mengingat, Jatim masih menyisakan problem belum meratanya aliran listrik di beberapa wilayah kepulauan yang ada di Jatim, misalkan Madura. Setidaknya,  masih ada sekitar 560 ribu rumah yang belum teraliri listrik. Sesuai Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Pemprov Jatim,  telah mematok target rasio aliran listrik bisa mencapai 98 persen pada tahun 2020, dan memenuhi target 100 persen pada 2021. Keterlibatan BUMN dalam program Corporate Social Responsibility( CSR) diharapkan mampu berkontribusi signifikan dalam upaya percepatan untuk mewujutkan pasokan listrik merata di seluruh wilayah Jatim. Dana senilai 1,6 milliar yang dialokasikan untuk nmemberikan bantuan pemasangan pemanfaatan jaringan instalasi listrik  sebesar 450 watt plus pulsa token Rp 305 ribu untuk 960 Kepala Keluarga (KK), telah mampu meningkatkan jumlah pasokan listrik di Jatim   ini mencapai 95,84 persen.

Persoalan belum meratanya pasokan listrik di wilayah kepulauan terpencil di Jatim ini mendapat perhatian khusus dari Komisi D DPRD Jatim. Hal ini disampaikan oleh Surawi yang  menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi untuk mendirikan pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Sebagai alternatif upaya Pemprov Jatim untuk program pemerataan listrik di seluruh daerah di Jawa Timur. Terutama dialokasikan di daerah daerah  yang belum terjangkau  aliran listrik, seperti beberapa pulau yang ada di wilayah Madura.

Program ini sejalan dengan  upaya  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang telah memberi sinyal terhadap upaya  penjajakan terkait pengolahan dan pemanfaatan sampah plastik  untuk dikonversi menjadi  energi listrik, sebagai upaya mewujutkan target pemberdayaan energi tenaga terbarukan atau renewable energy sebesar 16,8 %  pada tahun 2025.  Menurut Khofifah Indar Parawansa,  permasalahan sampah khususnya sampah plastik di Indonesia termasuk 5 besar di dunia. Oleh sebab itu berbagai inisiasi pengolahan sampah tengah digalakkan. Untuk pengolahan sampah basah misalnya, telah diinisiasi oleh kota Surabaya dan Lamongan. Sedangkan  pengolahan sampah plastik dialokasikan di wilaah Mojokerto. Berbagai inisiasi pengolahan sampah ini  nantinya dihrapkan bisa memperbanyak keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

“Saya berharap jika Bu Gubernur ingin merealisasika pengembangan  PLTSa Plastik tersebut, agar bisa dikembangkan di Madura. Mengingat pemenuhan listrik bagi masyarakat Madura yang belum merata, khususnya di kabupaten Sumenep. Di wilayah ini masih ada sekitar 38 kepulauan  yang belum teraliri listrik. Sementara di wilayah Sampang,  hampir 35 % masyarakat di wilayah  Sampang juga belum bisa menikmati listrik secaa maksimal.”kata Aliyadi Mustofa, anggota Komisi D DPRD Jatim.*