Ikut Peduli Gagasan Ibukota Baru

22

Ikut Peduli Gagasan Ibukota Baru

 

Surabaya (bisnissurabaya.com) MESKIPUN kita bukan penduduk Jakarta Raya, akan tetapi adalah warga negara Indonesia. Kalaulah dalam rencana pemerintah untuk memindahkan lokasi Ibukota RI dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, menjadikan tak peduli lokasi Ibukota RI mau ditaruh dimana saja, atau pun menganggap tak punya urusan dengannya, maka itu tidak benar. Sedikit-banyak kita ikut peduli, karena sebagai bangsa, salah satu yang bisa dibanggakannya adalah keberadaan dan kondisi Ibukotanya. Terutama apabila anda berada di luar negeri, berhadapan dengan bangsa lain dan ingin mereka menghargai martabat anda sebagai bangsa Indonesia, maka salah satunya adalah dia pernah dengar tentang “kehebatan” Ibukota negara anda, Republik Indonesia. Secara nasional, kepedulian anda itu  sekaligus bisa “mengukur” atau menilai, bagaimana kondisi ibukota kita dibandingkan dengan ibukota luar negeri yang anda kunjungi itu. Di tahun 1980-an, ketika pertama kali saya berkesempatan berkuliah tambahan di Kuala Lumpur, saya kagum dengan kota yang bervisi “forest-city” di waktu itu yang dibangun era pemerintahan Inggeris dan akan diserahkan ke Kerajaan Malaysia. Saat itu, orang-orang luar negeri menyebutnya sebagai “kota dalam hutan” atau “hutan di dalam kota”. Hingga kini, usai berkunjung ke beberapa ibu kota di seluruh Asia Tenggara, beberapa negara Asia. Eropa dan Australia sekalipun, tidak ada kota yang arealnya kira-kira 50 persennya terdiri dari hutan, taman dan telaga buatan seperti Kuala Lumpur. Meskipun karena perkembangan jaman dan jumlah penduduk berikut fasilitasnya menjadikan visi forest-city-nya luntur.  Nantinya, Ibukota RI kita bakal melebihi kondangnya KL sebagai forest-city yang modern atau sekurang-kurangnya barangkali bisa disebut sebagai kota modern dalam taman (park-city).  Ibukota kita nantinya, bahwa selain bervisi forest-city itu  sebagai dambaan pelestarian lingkungan hidup, juga sebagai kota modern “berteknologi hijau” sesuai dengan pertumbuhan Revolusi Teknologi saat itu.

Mengapa Ibukota RI dirancang sebagai “forest city”? Maklum, masalah pencemaran (polusi) udara maupun lingkungan hidup lainnya kini jadi masalah yang  gawat.. Presiden Joko Widodo yang bakal mengumumkan di mana lokasi Ibukota RI yang baru dalam bulan Agustus ini, harus mempertimbangkan berbagai aspek. Yang pasti di pulau Kalimantan yang bebas dari guncangan gempa bumi, meski tidak lepas dari banjir dan kebakaran hutan/lahan. Namun di kawasan pilihan Presiden ini harus bebas dari bencana kebakaran karhutla maupun pencemaran.  Bukan hanya areal di daratan, tetapi juga unsur pencemaran udara (bebas dari asap kebakaran hutan/lahan) maupun prospek lahan untuk pengembangan/perluasannya. Maklum, keberadaan Ibukota itu nantinya bagaikan gula yang berhadapan dengan kerumunan semut! Hanya dalam beberapa tahun saja bakal didatangi jutaan manusia untuk mencari nafkah dan berdiam di situ.

Bagaimana tatanan Ibukota kita itu, sesudah pengalaman keberadaan Jakarta  yang bertambah semrawut dan tidak lepas dari kondisi pemukiman di perkampungan seperti pernah diucapkan mantan Gubernur DKI Jaya, Ali Sadikin, yakni “Jakarta is the Big Village”, desa gede itu? Meskipun sudah menjadi metropolitan, tapi ruwetnya bukannya menurun, sehingga Gubernurnya yang sekarang, Anies Baswedan, kelihatan kewalahan dan tidak banyak berinovasi  signifikan..

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro (1/8) menyatakan, Kementeriannya menetapkan 4 visi, bahwa Ibukota itu harus (1) sebagai simbol identitas bangsa (2) berkonsep smart, beautiful & sustainable city (3) kota modern berstandar internasional (4) kota dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. “Ini yang kita harapkan nantinya muncul dari ibu kota negara kita masa depan,” kata Menteri itu.

Bappenas membuat rancangan zonasi dan tahapan pembangunan, antara lain kawasan pusat pemerintahan seluas 2 ribu hektare yang akan dibangun pada 2021-2024, diantaranya pembangunan istana negara, kantor-kantor lembaga negara (eksekutif, yudikatif, legislatif), taman budaya dan botanical garden. Pembangunan 2025-2029 seluas 40 ribu hektare untuk antara lain perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, diplomatic compound, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas internasional, science and technical park, high tech and clean industries, convention center, sport center, museum dan pangkalan militer.

Sesudah tahap 1 dan 2 itu, pembangunannya dilanjutkan mencapai 20.000 hektar di tahun 2030-2045 untuk national park, konservasi orang utan dan cluster pemukiman ASN dan pengembangan wilayah sekitar. “Konsep green city dalam hal ini forest city ruang terbuka hijaunya minimal 50 persen dalam bentuk recreational park, botanical garden, sport complex dan sudah memperhatikan topografinya. Apakah berbukit, apakah dekat sungai dan lainnya,” kata Bambang Brodjonegoro yang menambahkan, bahwa dia belum menerima apa jenis transportasi publik untuk Ibukota itu. Yang jelas, areal lahan rancangan Ibukota baru itu benar-benar sangat luas dan menjanjikan. Areal pilihan di bumi Kalimantan memang ideal, karena banyak lahan yang kosong kepadatan manusia. Kecuali tentunya beberapa dukuh atau desa suku-suku Dayak yang sudah seharusnya menikmati kemajuan meski jangan sampai meninggalkan budayanya. “Komitmen besar kami adalah tidak akan mengurangi ukuran hutan kawasan lindung Indonesia.” katanya.

Namun, di era kemajuan ini, setiap peluang untuk dijadikan usaha menguntungkan diri-sendiri atau kelompoknya tidak bisa terhindari. Yakni manipulasi kepemilikan lahan melalui pemborongan pembelian lahan-lahan milik warga setempat. Tujuannya, kalau lahan itu dibutuhkan oleh pemerintah untuk areal Ibukota, bisa dijual dengan harga tinggi. Kasus demikian sudah muncul di provinsi Kalteng sekitar ibukota provinsinya, Palangka Raya, karena sangkaan kuat provinsi tersebut calon Ibukota RI. Kalaulah sangkaan itu meleset, meskpun mereka rugi, namun investasi lahan tidak ada ruginya dengan menunggu perkembangan kawasan bersangkutan.

Kalaulah Ibukota mulai dibangun, akan tersedia banyak lapangan pekerjaan di sektor teknologi apa saja (bangunan fisik, rekayasa, pertanian/pertamanan dan banyak lagi) dan bakal ramai oleh manusia pekerja dan pendukung kehidupannya di bagian pulau Kalimantan itu. Pemerintah hendaknya dapat menentukan, bahwa kontraktor-kontraktor besarnya bukan hanya dari BUMN, akan tetapi juga swasta. Termasuk usaha-usaha kontraktor kecil-kecilan. Pada tahapan awal saja, perlu diwaspadai munculnya pelaku-pelaku kejahatan dalam segala bentuknya. Jadi, sejak awal sudah perlu aktivitas aparat keamanan. Kalau kelak  tahap demi tahap dibangun dan kota itu sudah harus berpemerintahan otonom sebagai daerah-khusus-ibukota, tentunya ada Gubernur sendiri atau sekurang-kurangnya Walikota khusus. Di sini yang meragukan, apakah dia juga dipilih oleh rakyat dan calon-calon itu dari partai-partai politik? Di situlah letak keragu-raguan, apakah bisa dipilih orang yang  sebenarnya kurang profesional menjadi kepala daerah yang mengurusi ibukota dengan empat visinya itu. Prinsip penggunaan teknologi pintar dan aplikasi yang berorientasi manusia mendukung konsep kota-pintar yang mandiri mdan aman, harus dipertahankan.  Mengurusi areal rencana Ibukota RI seluas lebih dari 35.000 hektare dan menampung penduduk awal sekitar 1,5 juta jiwa.

Kita setuju saja dengan pemindahan Ibukota RI yang baru. Jakarta sudah sarat dengan manusia dan permasalahannya serta pengaruh kelompok-kelompok, sehingga sering dianggap ingin “menguasai” masyarakat atau kondisi Jakarta dengan faham atau aliran mereka. Bukan lagi berkondisi sebagai Ibukota milik seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Apalagi berkondisi sebagai kota internasional. (amak syariffudin)