Malang, (bisnissurabaya.com) – Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Aplikasi SP4N-LAPOR) versi 3.0 mulai disosialisasikan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah/OPD. Melalui versi 3.0 ini, kecepatan response terhadap pengaduan diharapkan lebih cepat. Alasannya, secara teknis kecepatan sistemnya lebih bagus dibanding versi sebelumnya atau versi 2.0. Selain itu, versi 3.0 lebih interaktif kepada para pengadu.

Penegasan itu dikemukakan Kepala Badan Koordinasi Wilayah/Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan III Prov Jatim di Malang, Benny Sampirwanto, di Malang, Selasa (30/7), lalu. Untuk itu, lanjut Benny-sapaan akrabnya, kepada para admin untuk terus memfasilitasi penerusan aduan kepada pejabat OPD terkait. Sehingga aduan masyarakat segera memperoleh response dari OPD terkait.

“Ini sesuai semangat Pemprov Jatim yang selalu menempatkan pemberian layanan publik sebagai prioritas utama,” ujarnya. Ia mencontohkan, saat undang-undang layanan publik belum ada, Jatim melalui Perda 11/2005 telah menerbitkan banyak hal tentang layanan public. Sebagai bukti komitmen Pemprov Jatim atas pentingnya penyelenggaraan layanan publik di provinsi ini.

Menurut dia, aplikasi yang diciptakan pemerintah pusat, untuk mewadahi semua jenis pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik pada semua tingkatan pemerintahan. SP4N Lapor, merupakan hasil sinergi antara Kementerian Menpan RB, Ombudsman, dan Kantor Staf Kepresidenan dalam mewujudkan layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel, sesuai azas layanan publik, sekaligus menindaklanjuti UU 25/2009 tentang pelayanan publik.

Jatim sendiri, menurut dia, mulai terintegrasi dengan program SP4N LAPOR mulai 11 Juli 2018. Sementara, pusat melaksanakannya pada 2016. Melalui sistem ini, akan terwujud prinsip no wrong door policy, dimana seluruh pengaduan dalam bentuk dan jenis apapun tersalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik dengan azas mudah, terpadu, dan tuntas.

Sosialisasi aplikasi SP4N-LAPOR dilakukan di Bakorwil sebagai langkah tepat. Pertimbangannya, posisi strategis Bakorwil bertugas membantu gubernur dalam binwas pemerintahan daerah. “Kegiatan ini juga semakin menguatkan peran Bakorwil sebagai koordinator dan mensinergikan program Pemprov Jatim bersama bupati/walikota di 38 kabupaten/kota yang ada di Jatim,” tuturnya sambil menjelaskan hari berikutnya giliran perwakilan kab/kota se-jatim.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Publik, Diskominfo Prov Jatim, Edi Supaji, menambahkan, Diskominfo sebagai admin penghubung terus melakukan sosialisasi sistem ini dengan harapan terwujud kesepahaman yang baik tentang konsep ideal pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! Selain itu juga pemahaman terkait tugas dan fungsi setiap unsur tim dalam pengelolaan pengaduan baik admin pejabat penghubung pada setiap perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim. (bw)