Pembakar Lahan, Siapa Penindaknya?

18

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – KETIKA Gunung Panderman yang menjadi latar belakang segala obyek dan industri pariwisata di kota Batu, terbakar pada pertengahan Juli lalu, terus-terang saya menjadi heran. Kok bisa! Dulu, ketika mengikuti press tour Perum Perhutani Unit II Jatim beberapa kali ke kawasan hutan milik BUMN itu tahun 1990-an, salah satu kunjungan kami adalah ke sebuah desa tepi hutan di Kecamatan Pujon, Batu, lereng barat Gunung Panderman. Desa itu seperti desa-desa lainnya yang berbatasan dengan kaki Panderman bagian barat yang dtumbuhi hutan pepohonan jati dan cemara gunung, secara rutin menerima ceramah dan pelatihan dari aparat Perhutani Batu.

Bertahun-tahun tak ada kebakaran, meski di musim kemarau yang panjang. Jadi, kok sekarang bisa terjadi? Apanya yang kurang? Mungkin pihak Perhutani sudah lebih tertuju aktivitasnya pada obyek wisata di Pujon yang bisa bawa penghasilan, ataukah lupa, bahwa hutan dan terutama semak belukarnya bisa terbakar?
Kini, kita masih sedang berada di puncak kemarau. Provinsi-provinsi berlahan gambut seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau (daratan), Kalimantan Tengah, Selatan, Timur dan sebagian Kalimantan Utara, jadi langganan kebakaran lahan atau kini diberi nama “Karhutla” (kebakaran hutan dan lahan). Bukan hanya penduduk sekitar atau perusahaan perkebunan (kelapa sawit) atau negara yang dirugikan sebagai akibatnya, akan tetapi seluruh masyarakat di daerah itu yang dirugikan. Asap kebakaran itu menyerang jaringan pernafasan hingga paru-paru, Penyakit ISPA bisa menjadi penyakit mendadak sampaipun penyakit yang akut. Sering anak-anak sekolah diliburkan. Sekurang-kurangnya masyarakat dibuat ribet dengan kewajiban menggunakan masker mulut. Ongkos penanganan karhutla itu semua aparat keamanan dilibatkan. Puskesmas dan rumah sakit harus siap diri mengobati pasien dampak karhutla atas biaya BPJS ataupun dibayar pasiennya.

Selalu saja dimunculkan pertanyaan, yang herannya justru juga muncul dari kalangan pejabat di daerah bencana kebakaran lahan itu: siapa ya yang menjadi pembakarnya? Mungkin paling mengejutkan pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri. Dia menduga kebakaran lahan di provinsinya itu dipicu isyu pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalteng. Sejumlah masyarakat yang memiliki lahan belukar gambut berupaya membersihkan lahannya dengan membakar belukarnya dan kemudian menanami tanaman apa saja. Sehingga, kalau kelak bisa ditawarkan untuk fasilitas ibu kota baru, nilai lahan itu bisa mahal. Pemikiran orang-orang demikian yang naif, merugikan dan membahayakan jiwa orang lain. Benarkah motivasi orang-orang itu demikian? “Sejak adanya wacana ibu kota RI itu, masalah penguasaan tanah di Kalteng sekarang ini sangat luar biasa. Jadi, kebakaran di sejumlah lahan di Kalteng itu ada unsur kesengajaan.” kata Fahrizal dalam rapat kordinasi Restorasi Gambut Provinsi Kalteng di Palangka Raya (31/7). Dia berharap, pembakar lahan dengan sengaja itu dapat ditindak tegas.

“ Sudahlah, masalah itu akibat dari kebakaran lahan murni kesalahan manusia. Saya tidak yakin karena alam. Jadi perlu ada tindakan tegas, agar ada sifat jera.” katanya.
Pernyataan Sekda Kalteng itu seolah menjadi pertanyaan kita, kalaulah pejabat-pejabat di setiap provinsi hingga kabupaten menghendaki atau mungkin menghimbau penindakan tegas, sama halnya berarti meragukan hal-hal seperti ini: siapa sebenarnya yang harus bertindak tegas? Mengapa aparat yang wajib bertindak itu tidak bertindak tegas? Adakah sesuatu unsur penyebab, sehingga segan bertindak tegas?
Sebab, kalaulah di kawasan Kalimantan yang bakal ditetapkan sebagai lokasi Ibukota baru nanti paling tidak membutuhkan areal (pertama) seluas 35.000 hektar untuk menampung penduduk pertama (termasuk aparatur sipil negara) sekitar 1,5 juta jiwa.

Kita berkali-kali mendengar ancaman-ancaman hukuman yang bisa ditimpakan kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan secara sengaja ataupun keteledoran. Kita berkali-kali mendengar dan menyaksikan (lewat tv) akibat dari terjadinya kebakaran lahan dan hutan itu. Tetapi, tidak setiap bulan sekali saja mendengar dan menyaksikan (lewat media massa) orang-orang yang tertangkap atau tertangkap tangan sebagai pelaku pembakaran lahan/hutan itu. Juga tidak ditemukan liputan reporter/ cameraman televisi pelaksanaan operasi pemberantasan pembakar hutan/lahan. Ataupun penerangan atau penyuluhan ke pedesaan di kawasan hutan ataupun lahan gambut mengenai menghindari dan ancaman hukuman bila melakukan pembakaran lahan dan lain-lain. Kalaupun dilakukan penindakan, tak peduli siapa yang melakukannya, harus tetap ditindak sesuai hukum yang diberlakukan. Motifnya adalah menjadikan efek jera dan menyadari tindakannya yang salah dan merugikan semua pihak.

Masalahnya, aparat mana yang wajib melakukan penindakan itu? Di daerah-daerah yang punya kawasan hutan atau lahan, perlulah dibentuk unit-unit khusus untuk bertindak menegakkan hukum dan mengantisipasi terjadinya karhutla. Yang paling penting, bagaimana pejabat daerah dan pimpinan aparat keamanan itu aktif bertindak. Tidak sekedar merasa peduli saja! (amak syariffudin)