Surabaya,(bisnissurabaya.com)-Serikat Pengajar HAM (Sepaham) Indonesia dan Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) FH Unair bersama sejumlah akademisi/pusat studi dari berbagai perguruan tinggi menyampaikan Surat resmi pada Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Mereka menganggap putusan Mahkamah Agung (MA) yang menetapkan terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril tetap bersalah, dihukum enam bulan penjara dan denda Rp500 juta, serta menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK), menunjukkan bahwa sistem peradilan telah gagal memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual terutama bagi perempuan.

Tak hanya itu, mereka meminta pertimbangan DPR RI terkait rencana pemberian Amnesti bagi Baiq Nuril Maqnun, terpidana kasus UU ITE. Mekanisme konstitusional tersebut menjadi pintu masuk bagi upaya perlindungan hak-hak asasi manusia sekaligus upaya mendorong perbaikan UU ITE.

Ketua Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dr Herlambang P. Wiratraman, SH, MA mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk segera memberikan amnesti pada Baiq Nuril. Menurutnya, putusan tersebut sangat mengecewakan karena tidak sesuai dengan harapan

yang telah memberikan sejumlah argumen dukungan bagi para hakim (majelis Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung. Selain itu, putusan tersebut telah menciderai keadilan publik yang seakan mengabaikan konteks kasus pelecehan seksual yang sedang dihadapi Baiq Nuril Maqnun.

Kekerasan seksual memiliki karakter yang berbeda dengan kekerasan lainnya yang diatur dalam hukum pidana, terdapat relasi gender yang seharusnya dipertimbangkan sehingga mewujudkan keadilan dari hukum.

“Baiq adalah korban. Ia korban kekerasan verbal, atau pelecehan seksual. Tatkala ia mencoba merekam percakapan dari atasannya (Sdr. Muslim), yang patut diduga desakan atau bahkan ancaman terhadapnya, hal tersebut merupakan upaya yang ia miliki untuk mempertahankan harga dirinya. Ia tidak pernah berniat untuk menyebarluaskan kepada publik, terkecuali bagi kepentingan yang tentunya dibutuhkan untuk melin-

dungi dirinya. Bahkan, apa yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maqnun merupakan hak atas perlindungan dari kekerasan psikologis dan kekerasan seksual Pasal 28B ayat (2) UUDNRI 1945,” jelas pria berkaca mata minus ini.

Sebagai langkah khusus sementara, lanjut ia, karena keterbatasan sistem hukum pidana dalam melindungi warga negara korban dari tindakan kekerasan seksual (belum memberikan kesetaraan perlindungan), sebagaimana prinsip afirmasi yang dimungkinkan dalam Konstitusi dan prinsip due diligence yang ada dalam Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) , yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984.

Ditambahkannya, Baiq Nuril adalah korban berlapis dari kekerasan seksual yang dilakukan atasannya, dan dari ketidakmampuan negara melindunginya. Kriminalisasi pada Baiq Nuril ini , kata Herlambang menjadi preseden buruk bagi hilangnya rasa aman bagi perempuan dan absennya negara dalam melindungi perempuan korban kekerasan seksual, khususnya pelecehan seksual.

Kini, upaya hukum-konstitusional yang dimiliki melalui mekanisme kekuasaan kehakiman telah selesai. Sehingga kemungkinan pasca putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung, adalah pemberian amnesti. “Kami mendukung dan menyampaikan permohonan kepada Presiden RI untuk tidak ragu menggunakan wewenang konstitusionalnya memberikan amnesti kepada Saudari Baiq Nuril Maqnun,” ujar Herlambang kepada bisnissurabaya.com dan SurabayaTV ini.

Herlambang menambahkan pertimbangannya adalah bahwa pemberian amnesti akan menjadi upaya memperkuat politik hukum ketatanegaraan yang memiliki landasan konstitusional berbasis hak asasi manusia (human rights based constitutionalism), sebagaimana dimandatkan kepada penyelenggara kekuasaan. Wewenang konstitusional tersebut berada di pilar kekuasaan eksekutif.

“Bahwa wewenang konstitusional kekuasaan eksekutif memiliki landasan dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sejarahnya, ketentuan amnesti menggunakan dasar Pasal 1 UU Darurat No. 11 tahun 1954, yang sesungguhnya pasal-pasalnya tidak merujuk secara khusus bagi‘narapidana politik’, dan pada dasarnya tidak dikenal dalam istilah hukum,” beber Herlambang.

Tak hanya itu, kasus hukum Baiq Nuril Maqnun menjadi perhatian publik secara luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk komunitas lembaga-lembaga HAM internasional. Maka, langkah menggunakan wewenang konstitutional Presiden memberikan amnesti bagi Baiq Nuril Maqnun, bukan saja akan menjadi putusan politik hukum ketatanegaraan yang penting dan bersejarah dalam menjaga marwah konstitusi, melainkan pula menjadi pembelajaran dan pencerdasan masyarakat luas tentang makna penting melindungi perempuan dari kekerasan dan atau pelecehan seksual, serta segala bentuk diskriminasi.

Menurutnya, agar tidak lagi terulang dalam kasus yang menimpa terpidana Baiq Nuril Maqnun, pihaknya pula mengusulkan Presiden RI untuk meninjau kembali pemberlakuan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008, “Terutama terhadap pasal-pasal yang telah terbukti justru dijadikan alat represi dan mengorbankan hak-hak warga negara,” pungkasnya.(ton)