Surabaya,(bisnissurabaya.com)-Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur mengadakan Evaluasi Kinerja dan Capacity Building BPRS periode Semester I tahun 2019, Senin (24/6).

Evaluasi tersebut digelar OJK Regional 4 Jatim di Hotel Golden Tulip, Batu. Acara yang dihadiri oleh langsung oleh Pemegang Saham, Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dari 27 BPRS se-Jawa Timur ini sebagai wujud kongkrit fokus OJK terhadap perkembangan industri.

Evaluasi Kinerja kali ini mengangkat tema “Meningkatkan Daya Saing BPRS Melalui Inovasi dan Sinergi di Era Revolusi Industri 4.0”.

Kepala OJK Regional 4 Jatim, Heru Cahyono mengatakan, tantangan perekonomian Indonesia ke depan masih tergolong cukup tinggi.

Ia menjelaskan, seiring dengan ketidakpastian ekonomi global yang terus berlanjut dan dipengaruhi oleh meningkatnya tensi perang dagang (trade war) antara Amerika dan Tiongkok, pelemahan pertumbuhan ekonomi global serta peningkatan tensi geopolitik.

“Di tengah dinamika global, ekonomi Indonesia masih tumbuh positif yang ditopang oleh konsumsi,” ujar Heru Cahyono dalam sambutannya, Senin (24/6).

Pertumbuhan ekonomi, Heru Cahyono, pada tahun 2019 diproyeksikan 5,2 persen (yoy) dan pada triwulan I tahun 2019 terealisasi 5,07 persen (yoy), sementara inflasi terjaga di median 3,5 persen (yoy).

“Selain itu, Indonesia dinilai positif di komunitas global. Rating investment Indonesia cukup baik dengan daya saing global yang terus meningkat, dimana S&P pada akhir Mei 2019 menaikkan rating Indonesia menjadi “BBB” dengan outlook stabil,” tandas dia.

Revolusi industri 4.0 telah merubah paradigma masyarakat dunia dan banyak menawarkan peluang bagi perbankan dan hal tersebut harus ditangkap oleh BPRS.

Oleh karena itu, Heru Cahyono berharap agar pengembangan strategi bisnis yang dilakukan oleh BPRS di Jawa Timur bukan hanya berfokus pada produk yang dipasarkan (product based).

“Pengembangan strategi juga harus bergeser (shifting) pada ide-ide untuk melakukan kolaborasi mengembangkan platform bersama (platform based),” terang Heru.

“Baik dengan sesama BPRS dalam satu industri, maupun berkolaborasi dengan Bank Umum Syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, fintech syariah dan LKM Syariah,” tutupnya.(ton)