Surabaya,(bisnissurabaya.com)-Setelah Armudji Ketua DPRD Surabaya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), giliran Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memenuhi panggilan Korps Adhyaksa ini, Kamis (20/06).

Tri Rismaharini, yang diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 2 jam, sejak pukul 13.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB itu, selama 2 jam, Risma mengaku menjawab 14 pertanyaan dari penyidik.

Pemeriksaan Wali Kota Risma ini masih terkait privatisasi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang diduga merugikan Pemkot Surabaya senilai triliunan rupiah. Risma memenuhi panggilan kejaksaan mengenakan batik merah, pasca mendampingi kunjungan Presiden Jokowi pada pagi harinya, yang didampingi beberapa pegawai humas dan protokoler.

Sebelum Risma, dua pejabat Pemkot Surabaya juga tampak datang di Kantor Kejati Jawa Timur. Mereka adalah Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah, Yayuk Eko Agustin, dan Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya, Ira Tursilawati

Sama halnya dengan Risma, keduanya enggan berkomentar soal kedatangan mereka. Mereka langsung bergegas memasuki ruang pemeriksaan, tanpa menjawab pertanyaan dari awak media.

Setelah pemeriksaan dua jam itu baru Risma mengaku dapat 14 pertanyaan dari penyidik Kejati. “Ada 14 pertanyaan tadi yang harus saya jawab, seputar aset YKP,” kata Risma saat keluar dari gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani Surabaya.

“Ada 14 pertanyaan tadi yang harus saya jawab, seputar aset YKP,” kata Risma saat keluar dari gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani Surabaya. Risma mengaku sudah berupaya mengembalikan aset tersebut sejak 2012.

“Saya surati gubernur, KPK, hingga minta langsung ke YKP, tapi baru saat ini diproses,” jelas Risma.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, Didik Farkhan Alisyhadi mengatakan, Risma ditanya penyidik seputar aset YKP dan usahanya sebagai wali kota Surabaya menyelamatkan aset Pemkot Surabaya.

“Tadi sudah dijelaskan Bu Risma bagaimana dia berusaha mengembalikan aset sejak 2012 dengan meminta penegak hukum sampai ke KPK,” terang Didik.

Dalam keterangan itu, lanjut ia, akan dijadikan bahan oleh penyidik untuk mendalami kasus penyalahgunaan aset yang bernilai triliunan rupiah itu.

Selain memeriksa Risma, dalam kasus ini penyidik juga memeriksa Ketua DPRD Surabaya, Armudji, yang dinilai banyak mengetahui perjalanan YKP hingga membentuk perusahaan PT Yekape, dan salah satu pengurus bernama Mentik.Penyidik kata dia, tidak berhenti melakukan pemeriksaan saksi terkait kasus tersebut.

“Pemeriksaan akan terus dilakukan dan penghitungan kerugian aset akan melibatkan BPKP,” bebernya.

Seperti diketahui, YKP dibentuk oleh Pemkot Surabaya sejak 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot, yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Sejak pendirian, YKP selalu diketuai oleh Wali Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya terakhir yang menjabat yakni Sunarto pada 1999.

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 wali kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin saat itu sebagai ketua.

Pada 2002, wali kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu, pengurus baru mengubah AD/ART dan ada dugaan melawan hukum dengan memisahkan diri dari Pemkot Surabaya.

Hingga 2007, YKP masih setor ke kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu, YKP dan PT Yekape yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.

Sebelumnya, Kejati Jawa Timur sempat menggeledah kantor YKP Surabaya di Jalan Sedap Malam dan PT YeKaPe Surabaya di Jalan Wijaya Kusuma, 11 Juni. Penggeledahan dilakukan usai Kejati Jawa Timur menaikkan statusnya ke penyidikan kasus dugaan korupsi. (ton)