Surabaya,(bisnissurabaya.com)– Aksi unjuk rasa wali murid menolak zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akhirnya berbuah manis.

Ya, mungkin tidak ingin terus berpolemik Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghentikan pendaftaran PPDB online. Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Hudiyono dihadapan peserta unjuk rasa mengatakan keputusan menghentikan sementara PPDB, dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, mempertimbangkan kondisi pendemo di jalan yang membuat kemacetan lalu lintas.

“Saya kira gubernur bisa memahami keputusan yang kami buat ini. Tapi ingat, ini hanya menghentikan sementara. Bukan menghentikan PPDB, apalagi mengubah peraturan menteri ya,” ujar Hudiono, Kamis (20/6)

Sebelumnya para orang tua ini berbondong- bondong memprotes keras kebijakan pemerintah yang menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Kebijakan itu dinilai merugikan calon peserta didik di Jatim.

Peluang mereka untuk diterima di sekolah negeri jadi tertutup oleh sistem zonasi tersebut. Padahal, rata-rata memiliki nilai yang bagus-bagus.

“Anak kami nilainya bagus, tapi gagal masuk ke sekolah negeri. Ini tidak adil. Hapus saja sistem zonasi itu,” ujar Bu Laila, salah seorang wali murid yang ikut demo.

Senada juga diungkapkan Dyah berharap sekali putrinya bisa diterima di SMA Negeri 1 Surabaya ini Dari nilai ujian nasionalnya anak Dyah memperoleh nilai cukup tinggi yakni 37,55.

“Nilainya sih bagus tapi kita tetap saja khawatir. Kalau semua soal zona kan percuma aja anak saya diikutin bimbel, yang dipilih yang jaraknya deket,” ungkap Dyah dengan wajah terlihat lesu, Kamis (19/6). Dyah mengatakan, jarak rumahnya dengan SMA Negeri 1 lumayan jauh mencapai 5,5 kilometer. Tak heran, Dyah cemas sekali karena penerimaan peserta didik baru di SMAN 1 berdasarkan zonasi (berdasarkan jarak rumah ke sekolah).

Selain itu, yang membuat Dyah morong, sesuai kebijakan aturan PPDB 2019 di wilayah Surabaya anaknya hanya diperbolehkan tetbatas satu rayon SMA Negeri pilihannya. Senada dengan Dyah, orangtua siswa lainnya, Eka Susrama (48) juga mengutarakan keberatannya dengan peraturan zonasi yang menjadi syarat utama di PPDB 2019.

Versi pemerintah, zonasi antara jarak tempat tinggal dan sekolah dianggap pemerintah menjadi jalan keluar untuk pemerataan sekolah, sehingga tidak ada lagi sekolah favorit dan tidak favorit. Namun, Yasmin merasa di Tangerang Selatan sendiri belum semua sekolah memiliki fasilitas atau infrastruktur yang baik.

Makanya Yasmin tetap memilih mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 5 Surabaya yang sudah dikenal sebagai sekolah favorit. Yasmin juga sangat kecewa dengan nilai anaknya yang cukup tinggi namun nilai itu tidak dipakai sebagai syarat pendaftaran PPDB 2019.

“Pertanyaan saya apakah semua sekolah sudah sama kan belum, peraturan nggak pakai nilai, jadi UN itu untuk apa?Anak saya NEM nya 38,5 tapi nggak bernilai. Kalau (kualitas) sama semua, saya juga setuju nggak perlu jauh-jauh,” beber Yasmin ini.

Sekedar informasi, dalam pendaftaran PPDB kali ini terdapat petugas khusus yang memeriksa jarak antara rumah dan sekolah dengan google maps.(ton)