Banyuwangi, (bisnissurabaya.com) – Demi mendorong pertumbuhan Industri Kecil Menengah/IKM Banyuwangi, Dinas Kesehatan Banyuwangi menggelar Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan bagi industri rumah tangga pangan. Acara yang berlangsung selama dua hari, belum lama ini diikuti 35 IKM baru. Hasil kegiatan ini, peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai syarat bagi IKM untuk mengurus sertifikat halal, label dan uji laboratorium.

Pembicara dari Disperindag Banyuwangi, Sabar, mengatakan, sebagai pelaku usaha makanan dan minuman harus memiliki standar produknya harus sesuai dengan keinginan konsumen. “Jika pelaku IKM sudah memiliki sertifikat halal, uji laboratorium dan label maka produk mudah di pasarkan,” ucapnya sambil menjelaskan konsumen, tak akan ragu membeli produk tersebut.

Menurut dia, pebisnis  harus jeli melihat peluang tetapi harus sesuai keinginan konsumen. Sebelum mulai memproduksi harus melihat bahan yang digunakan, halal atau tidak. Dalam menerbitkan sertifikat halal, bukan kewenangan Disperindag semata. “Kami bekerjasama dengan BPPOM dan MUI  Jatim,” ucapnya. Sejauh ini, pihak Disperindag Banyuwangi aktif membantu IKM dalam mendapatkan sertifikat halal.

Belum lama ini, pihak Disperindag Banyuwangi mengirimkan 22 IKM untuk  mengurus sertifikat halal ke kantor MUI Jatim. “Kami masih menunggu kabar, kapan bisa diterbitkan dan turun ke IKM, “ ucapnya. Ia mengatakan, IKM yang belum punya sertifikat halal, label atau uji lab masih memiliki kesempatan setelah lebaran mengurusnya. Pihaknya akan mengirimkan uji sampel.

‘’Untuk sertifikat halal, kuota Banyuwangi sudah habis. Tapi jangan kuatir, kami bisa bekerja dengan Disperindag Provinsi. Hal ini sudah saya sampaikan di Surabaya,” ucapnya. Dia menambahkan, pihaknya siap membantu fasilitas IKM yang baru tumbuh. “Yang belum mendapatkan fasilitas, silahkan manfaatkan, mengingat sudah ada anggaran negara,” pesannya. Beaya mengurus sertifikat halal sudah difasilitasi. Tapi setelah dua tahun, IKM harus menanggung beaya sendiri.

Pihaknya gencar melakukan sosialisasi. “Merek itu hanya sebuah nama. Tapi bagi pelaku usaha merek sangat dibutuhkan,” ucapnya. Pengajuan label itu mudah. Pelaku usaha cukup mengumpulkan KTP, label 6 x 6 sebanyak 10 lembar serta materai dua lembar. “Tunggu lima menit, pengajuan bisa saya proses,” ucapnya.

Untuk proses pengajuan, pelaku usaha bisa datang ke kantor Disperindag. Jika tak  bisa hadir, Disperindag punya pendamping yang ada di daerah. Kepengurusan merek itu cukup lama, sampai 3 tahun. Dalam pengajuan itu selama kurun waktu tertentu tak ada komplain dari konsumen baru bisa diproses. Jika merek sudah terdaftar, sudah menjadi hak milik. Jika merek dipakai orang, pelaku usaha bisa komplain.

Sebaliknya, jika sudah bertahun-tahun menggunakan nama itu tapi belum didaftarkan maka jika digunakan orang lain, pelaku usaha tak punya hak lagi menggunakan nama tersebut. Tentu kerugian ada pada pelaku usaha tersebut. (tin)