Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Pedagang uang baru banyak terlihat di pinggir jalan. Sebab, masyarakat yang membutuhkan uang recehan baru biasanya mencari yang praktis-praktis saja. Mereka tidak mau repot mengantri ke bank untuk menukarkan uangnya dengan uang recehan baru. Uang recehan baru itu kemudian diberikan kepada anak kecil yang berkunjung ke rumahnya saat lebaran.

Humas Lazis Yamas, H Anas Bayasut, mengatakan, ada tradisi bagi- bagi uang baru kepada keponakan, anak kecil yang melakukan silaturahmi saat lebaran. Sebenarnya dalam menyikapi budaya yang baik ini, H. Anas, lebih menitikberatkan pada niat yang ada dalam hati, dibandingkan dengan materi fisik uang baru yang dibagikannya. Apalagi dia harus memastikan proses penukaran uang baru yang dilakukan tidak boleh melanggar syariah Islam.

Karena, kata dia, selama ini di jalan-jalan Surabaya banyak didapati jasa penukaran uang baru dengan selisih keuntungan sampai 10 persen. Misalnya, konsumen ingin menukar uang baru sejumlah Rp 100.000 dengan pecahan Rp 10.000, maka penukar hanya mendapatkan Rp 90.000 saja. Atau kalau dia ingin utuh uang baru sebanyak Rp 100.000, maka dia harus menambah Rp 10.000. ‘’Penukaran semacam ini jelas dilarang dalam agama Islam,’’ katanya.

Pada dasarnya jual beli atau penukaran mata uang yang diistilahkan dengan tijarah an-naqd atau al-sharf dibolehkan dalam Islam. Namun, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kebolehan tersebut didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, “Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus semisal dengan semisal, sama dengan sama (beratnya/takarannya), dan dari tangan ke tangan (kontan). Maka jika berbeda jenis-jenisnya, juallah sesuka kamu asalkan dari tangan ke tangan (kontan).” (HR Muslim nomor 1210; a-Tirmidzi III/532; Abu Dawud III/248).

Emas dan perak pada hadis di atas dapat dihukumkan dengan mata uang pada saat ini. Berdasarkan hadis di atas, jika terjadi tukar-menukar antara dua jenis yang sama yaitu emas dengan emas atau perak dengan perak, maka harus memiliki berat atau timbangan yang sama, dan penyerahannya dilakukan secara kontan.

“Misalnya saya punya gelang emas seberat 10 gram, dan mau saya tukar dengan kalung seberat 15 gram. Ini tidak bisa langsung dilakukan, saya harus menjual dulu gelang tersebut, baru uangnya saya gunakan untuk membeli kalung,” kata H. Anas Bayasut kepada Bisnis Surabaya.

Hal ini dapat dianalogikan, jika uang kertas Rp 10.000 hendak ditukar dengan pecahan yang lebih kecil, misalnya Rp 1.000 maka harus tetap bernilai sama, sebanyak sepuluh lembar uang ribuan. Dikhawatirkan dalam praktik tukar uang semacam ini ada potensi riba yang mengancam, jika si penukar mendapatkan jumlah uang lebih sedikit dari yang ditukar, maka hal ini jatuh kepada hukum riba yang dilarang.

Sementara jika penukaran nilai yang diberikan sama, lalu si-penukar memberi uang jasa setelah penukaran dengan jumlah yang tidak ditentukan, hal ini diperbolehkan. “Jika akad transaksinya penyedia jasa mengungkap secara langsung permintaan uang jasa atas jerih payahnya mengantre untuk menukar uang di bank, maka transaksinya dianggap sah. Artinya, masyarakat yang membutuhkan uang pecahan menyerahkan uangnya sesuai dengan jumlah uang pecahan yang dibutuhkan. Sedangkan besarnya kompensasi jasa atas jerih payahnya mengantre untuk mendapatkan uang pecahan di bank harus sesuai kesepakatan keduanya,” Jelas pengusaha Depot Madinah ini.

Penukaran uang sejenis, baru diperbolehkan jika pertukarannya tidak disertai lebihan. Artinya, dengan nilai yang sama. Misalnya, uang Rp 100.000 ditukar dengan pecahan Rp 5.000-an yang nilainya juga Rp 100.000 tanpa dikurangi atau dilebihkan. Bentuk pertukaran uang yang semacam ini boleh. Apabila sesudah pertukaran itu terjadi, jika pihak yang menukar ingin berterima kasih dengan memberikan sejumlah uang sebagai balas jasa kepada pihak yang telah menukarkan uang, hal itu sah atau boleh selama besarannya tidak ditentukan sebelumnya dan tidak dipersyaratkan. (nanang)