Resmi Hasilnya, Tinggal  Terbuka Hatinya

18
Surabaya (bisnissurabaya.com). SEJAK 21 Mei, hasil Pemilu Serentak 2019 pada pukul 01.00 Wib. resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk Pilpres/Capres tercatat untuk pasangan Jokowi-Amin Ma’ruf dipilih oleh lebih dari 85 juta suara, sehingga mendapat 55,50 persen suara dan memenangkan suara di 21 provinsi.. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga mendapat suara cukup banyak, yakni lebih dari 68 juta suara, sehingga mendapat 44,50 persen suara dan memenangkan suara di 13 provinsi. Itulah keberhasilan proses “people power” yang demokratis-konstitusional. Kalau dinyatakan secara ‘halus dan sopan’, yang menang adalah pelaksanaan demokrasi-konstitusional. Demokrasi berdasarkan hukum atau undang-undang. Rakyat memilih menurut kesadaran berpolitik maupun minat masing-masing. Bukan “people power” model DN Aidit selaku pimpinan PKI dulu yang melakukan makar/pemberontakan tahun 1965. Kalau dulu yang mau digerakkan adalah buruh, tani, mahasiswa dan pelajar melalui organisasi masing-masing sebagai bawahan (onderbouw) PKI. Pemikir “people power” sekarang yang mau menggerakkan rakyat yang tertipu bujukannya untuk gerakan massa berdemonstrasi dan tentu membuat kerusuhan tidak mengakui hasil Pemilu dan merubah kemenangan bagi yang kalah, nampaknya mau menirukan gaya PKI masa dulu. Mau merubah pola demokrasi-konstitusionil menjadi demokrasi-kiriminil.

Kalah-menang memperebutkan suara rakyat dalam perpolitikan praktis antar partai-partai politik di negara demokratis adalah peristiwa yang memang sebagai bagian dari gambaran kekuatan politik dan perebutan kekuatan poilitkik secara sah. Yang menang ‘semringah’, yang kalah ‘merengut’, itu adalah sifat pembawaan manusia. Namun, harapan rakyat kini, proses kalah-menang secara realitasnya, sah demi hokum sebagaimana hasil Pemilu kita lewat Lembaga KPU sekarang, sikap menang-kalah itu tidak merubah kondisi hubungan manusiawi antara kedua belah pihak. Karena kemenangan yang diraih itu bukan untuk perorangan ataupun golongan, akan tetapi demi kekerabatan kita, rakyat semuanya. Yang menang tidak melonjak-lonjak terlalu girang dan bisa mengejek yang kalah, sedangkan yang kalah bisa legawa menerima kekalahannya saat itu.
Jadi, dari pengalaman berdemokrasi-konstitusional melaksanakan Pemilu 2019, masing-masing pihak bisa melakukan mawas-diri (introspeksi diri) atas hasil yamg diraihnya. Dari hasil itu ditinjau, apakah sewaktu bersikap dalam partai-partai politiknya serta dalam berkampanye, sudah memperhatikan kaidah dan naluri rakyat berbudaya Indonesia. Ataukah bergaya “pokoknya bisa menang”?

Bagi yang kalah, barangkali mawas diri itu perlu diperdalam, meskipun berduit banyak, kok tingkah lakunya tidak disukai. Apakah ada tokoh parpolnya kurang simpatik, gila kedudukan, bersikap berlebihan? Apa pun juga penyebabnya, bisa saja maju berjuang dalam lima tahun mendatang. Kalau kalah lagi, bersiap maju lima tahun lagi, Sampaipun usia tua renta, tak ada salahnya kalau masih bernafsu untuk berkuasa!
Banyak kisah seram dan mistis dalam proses kampanye menghadapi Pemilu lalu.. Amin Rais, mantan ketua umum dan kini penasehat PAN dan pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, cukup banyak mengisi viral media sosial karena pernyataan-pernyataannya. Terutama sesumbar menggerakkan “people power” dengan menggerakkan massa menolak kemenangan lawan politiknya. Dalam Tabliq Akbar Persaudaraan Solo (13/1)  mengatakan pada wartawan, bahwa “tanda-tanda dari langit saya kira. Di mana pun sudah ada tanda-tanda (tentang bakal pergantian presiden). Bahkan dari bawah sini Insya Allah saya lihat juga.” Kenyataannya, ramalannya benar. Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden ke 8 oleh KPU ditentukan, bahwa Joko Widodo-Ma’ruf Amien yang menjadi Presiden RI ke 9. Bukankah yang sebelumnya harus berganti karena sudah menjabat 5 tahun yang pertama? Mungkin tanda-tanda dari langit lapisan keberapa yang tidak jelas yang dilihat Amin Rais. Dia pula yang menyatakan harapan dan ramalannya, bahwa tokoh presiden nantinya harus tegap, tegar dan hebat. Benar juga ramalannya. Karena Jokowi sejak menjadi presiden tidak pernah meninggalkan kebiasaan blusukan ke tengah-tengah rakyat dengan sikap tegar dan percaya diri, tidak takut kalau dicederai orang. Demikian dalam prinsipnya untuk pembangunan nasional, menetapkan efisiensi, pembangunan infrastruktur dan kesehatan/kehidupan sosial. Bagaikan sikap dan kebijakan seharusnya dari jenderal di medan laga.

Sayangnya, (mantan) politikus peramal itu bagaikan berperan seperti Sengkuni di kelompok Kurawa (kisah wayang Bharata Yudha) yang berada di pihak kelompok parpol yang kalah yang ternyata tidak mampu meramal secara benar di Pemilu. Kepada yang menganggap dirinya politikus itu, tidak salah kalau saking jengkelnya, Jokowi dalam berkampanye keberadaan “politikus Sontoloyo” (Oktober 2018).

Adalah hal yang perlu diamati ketika hasil Pemilu resmi diumumkan, yakni terhadap pernyataan Prabowo Subianto ketika berkampanye dan menyatakan, bahwa “kalaulah dia kalah, maka Indonesia bakal punah.” Tentu dipikirkannya, negara dan rakyat kita “punah”, menguap ke angkasa tak berbekas lagi. Tetapi bersukurlah, kok kita masih ada dan masih dapat tersenyum! Nampaknya karena kurang rela kalah,  secara politis Prabowo Subianto dan beberapa tokoh parpol di kelompoknya (minus Sandiaga Uno) pada malam 21 Mei lalu berkunjung ke penjara membawa makanan sahur bagi dua tahanan Polda DKI Jaya, yakni Lieus dan Eggy karena melakukan ujaran hinaan dan makar. Hebatnya, para petugas Lembaga Pemasyarakat itu menolahnya, karran berdasar peraturannya, waktu jam bezoek sudah lewat jauh dan tidak boleh dilanggar. Syukur Prabowo bisa memahaminya. Dia cuma menggerutu “Yang benar bakal menang.”. Tidak disadari, ucapan demikian sebenarnya terarah dan cocok untuk pihak Jokowi-Ma’ruf Amien yang memenangkan Pemilu 2019. .
Namun, sesuai dengan sifat dan adat kita sebagai bangsa Indonesia yang tidak terobsesi dengan adat dan kebiasaan bangsa-bangsa di luar kehidupan masyarakat kita, bahwa yang menang dan yang kalah itu
adalah bersaudara.

Suasana perpolitikan dan berkehidupan sosial yang panas sebagai dampak pelaksanaa  Pemilu Serentak 2019 ini hendaknya sudah harus didinginkan oleh sikap kita sendiri. Memang tidak bisa dengan harapan maupun ucapan-ucapan, tanpa dibarengi sikap atau kebijakan tindakan yang tegas oleh aparat hokum demi ketertiban bagi yang bertindak sebagai perusuh. Keterbukaan hati kita masing-masing demi bangsa dan negara kita.  (amak syariffudin)