Hati-hati Munculnya Kelesuan Perekonomian

1202


Surabaya (bisnissurabaya.com)
– Pertumbuhan perekonomian negara tidak selalu berjalan mulus. Negara manapun dalam pertumbuhan perekonomiannya tidak lepas dari perkembangan politik-sosial di dalam negeri dan besarnya pengaruh hubungan perekonomiannya dengan negara lain. Kemudian sebesar apa imbas perkembangan perekonomian global yang tenang dan mantap ataukah yang sedang bergejolak. Dengan sendirinya, makro ekonomi Indonesia pun mengalami imbas perkembangan perekonomian global yang kini sedang bergolak. Sebagai contoh “perang dagang antara Amerika Serikat lawan China” yang bukan saja menerpa langsung perekonomian (terutama di sektor perdagangan dan keuangan masing-masing) . Dikarenakan kedua negara raksasa ekonomi dunia itu menjadikan urusan bisnis/perdagangan dan keuangannya tidak hanya berdampak antar keduanya saja, akan tetapi juga terhadap bisnis dan perputaran keuangan yang meliputi hampir seluruh negara di dunia. Dengan sendirinya semua negara terikut atau terdampak oleh pengaruh positif atau negatif pertarungan perdagangan mereka.

Sejak pertengahan 2018 hingga kini, kita mendapat tekanan krisis perekonomian/perdagangan global. Dalam perekonomian, bisnis dan terutama keuangan negara, dampak demikian bisa dilacak dari sejauh mana pemasukan uang ke negara melalui kewajiban membayar pajak. Dari seberapa besar kalangan bisnis, pelaku bisnis maupun masyarakat membayar pajak sebagaimana kewajibannya sesuai dengan undang-undang.
Dari sektor itulah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, secara terbuka menguraikan permasalahan keuangan untuk APBN 2019 dengan mengingatkan, bahwa kini terjadi potensi kelesuan perekonomian kita pada tahun ini. Meskipun peringatan itu lebih banyak diarahkan kepada pelaku bisnis besar dalam sektor apa saja. Akan tetapi pelaku usaha kecil dan masyarakat banyak perlu tahu. Pengaruh kelesuan itu bisa serius, akan menjadi krisis ekonomi yang meluas. Katanya, potensi terjadinya kelesuan
kegiatan ekonomi yang mulai terlihat dari kinerja penerimaan pajak hingga April 2019, kalau dibandingkan dengan periode sama 2018. “Kami melihat tanda-tanda penurunan ekonomi yang terlihat dari perpajakan yang lemah dari sisi pertumbuhan,” katanya pembahasan perkembangan APBN (16/5).

Diuraikannya, bahwa pendapatan pajak hingga April lalu sebesar Rp. 387 triliun atau 21,5 persen dari target dalam APBN sebesar Rp. 1.577,6 triliun. Namun realisasi ini hanya tumbuh 1persen dibandingkan periode sama 2018, padahal tahun lalu penerimaan pajak bisa tumbuh 10,8 oersen. “Kegiatan ekonomi yang cenderung mengalami tekanan dari dalam dan luar telah terefleksikan ke penerimaan perpajakan.” kata Sri Mulyani. Realisasi aementara pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (Ppn) non migas Rp. 232,7 triliun. Pajak Pertambahan Nilia (Ppn) Rp 129,7 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 8,3 triliun dan pajak lainnya Rp 1,9 triliun. “ Pajak penghasilan nonmigas itu tumbuh positif 4,1 persen, tetapi tahun lalu bisa lebih tinggi yakni 10,32 persen.” katanya.

Salah satu pajak nonmigas yang melambat adalah Pajak Badan yang tercatat Rp 94,9 triliun atau hanya tumbuh 4,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018, yakni sebesar 21,6 persen. Kelambatan Pph Badan tahun ini terjadi lebih sedikit di bawah 5 persen, karena perusahaan itu terbuka labanya dan hanya tumbuh 7,12 persen pada 2018 lalu. Ini menunjukkan korporasi tidak menikmati laba sekuat tahun sebelumnya. Demikian pula Pph pasal 22 tentang impor yang mencapai Rp 18,71 triliun juga turun, hanya tumbuh 3,8 persen disbanding tahun lalu sebesar 28,7 persen. Hal itu akibat pengurangan barang impor berupa konsumsi sejak 2018 yang dibatasi pemerintah. Kinerja Ppn juga menurun, karena hanya mencapai Rp 129,9 triliun. Tumbuh negatif hanya 4,3 persen dibanding periode per April 2019 sebesar 14 persen dikarenakan diberikan restitusi pajak. Restitusi itu dapat mendorong masyarakt dan dunia usaha sampai dengan April 2019 itu tercatat Rp 62 triliun atau tumbuh 34 persen. “Kita memberi pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha yang punya reputasi baik, namun akibatnya penerimaan Ppn alami pertumbuhan yang negative,” kata Menkeu. Disebutnya, bahwa perlambatan penerimaan pajak itu terlihat di sektor industri pengolahan dan pertambangan,antara lain pengaruh pelemahan harga komoditas maupun restitusi.

Pengungkapan secara terbuka pemerintah dengan gambaran kecenderungan lesunya pertumbhuhan perekonomian di negara kita itu, terjadi pada semester awal tahun ini. Di dalam negeri saja situasi politik dalam menghadapi dan pelaksanaan Pemilu 2019 bukan Aril lalu, mau tidak mau berpengaruh bagi keuangan negara maupun sedikit banyak pada beberapa pelaksanaan bisnis tertentu.
Kalaulah Sri Mulyani yang mantan direktur di Bank Dunia dan menerima penghargaan dunia sebagai Menkeu terbaik itu secara terbuka mengungkapkan kondisi perekonomian (khususnya keuangan) negara melalui penerimaan berbagai pajak menunjukkan kecenderungan yang negatif,, kiranya perlu kita cermati dalam kinerja berbisnis yang kita kerjakan. Harapannya, bahwa kondisi pelemahan kondisi perekonomian itu semoga hanya terjadi pada kuartal I – 2019 sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang menghadapi kondisi agak ruwet di tahun 2018. Namun perlu kewaspadaan dan cermat dalam mengarungi situasi perekonomian sepanjang sisa dari tahun 2019 ini. (amak syariffudin)