Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Untuk memastikan terkendalinya inflasi Jawa Timur pada kisaran sasaran inflasi sebesar 3,5 persen ± 1 persen di 2019, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2019, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur beserta seluruh TPID 38 Kota/Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi High Level Meeting (HLM) TPID Jawa Timur. Ya, kegiatan HLM sekaligus Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Se-Jawa Timur tersebut dihelat pada hari Kamis, 2 Mei 2019 pekan lalu sebagai pemantapan “Ketersediaan, Keterjangkauan Harga Bahan Pokok Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Puasa dan Idul Fitri Tahun 2019)” yang dipimpin langsung oleh Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur yang didampingi oleh Difi A. Johansyah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin harga bahan pokok seperti bawang merah bawang putih, cabe tidak mahal dan inflasi terjaga. Karena itu perlu strategi dari TPID mengenai instrumen kebijakan kedepan. Dikatakan, ada empat tim yang bergerak di TPID, satu adalah keterjangakaun harga, ketersediaan pasokan, kemudian ada yang mengurusi kelancaran distribusi dan komunikasi.

“Tadi Kita langsung sampling, Saya langsung tembak harga bawang putih berapa? Di Siskaperbapo Rp. 47 Ribu. Ini ketinggian nggak, ketinggian, nah kita mau target turun berapa? Karena Year on Year inflasi di bulan Maret kemarin ini angkanya di 2,8 sedangkan di BI datanya ada kenaikan tiga komoditas hortikultura bawang merah, bawang putih dan cabe. Oleh karena itu Kita ingin harga ini turun dari level itu. Nah HET sudah dikeluarkan juga dari Kemendag. Ini juga menjadi instrumen bagaimana kebijakan Kita.” terang Emil.

Emil menambahkan perlunya TPID untuk mengambil langkah konkrit terhadap sejumlah komoditas yang telah menunjukkan kenaikan harga yang signifikan, diantaranya bawang putih, bawang merah dan cabai merah.  “Kita harus memastikan bahwa Operasi Pasar yang telah kita lakukan selama ini efektif untuk menurunkan harga komoditas tersebut. Jangan sampai komoditas yang kita salurkan malah dimanfaatkan oleh tengkulak,” tandas Emil.

Pada kesempatan tersebut, Emil melakukan diskusi dan bertukar pikiran dengan pelaku pasar dan dinas terkait permasalahan yang dihadapi dalam menyalurkan sejumlah komoditas ke masyarakat, seperti penyaluran bawang putih ke Gresik yang terkendala banjir dan ditutupnya akses jalan.

“Dinas Perhubungan dan pemerintah kabupaten harus dapat mencari solusi agar komoditas tersebut tersalurkan sehingga tidak terjadi kelangkaan,” tuturnya. Sementara itu, Difi A. Johansyah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menuturkan  selain sejumlah komoditas pangan yang memiliki kecenderungan untuk mengalami kenaikan harga pada masa Ramadhan seperti telur ayam ras dan daging ayam ras, faktor lain yang perlu diwaspadai adalah tekanan inflasi pada kelompok administered price, seperti tarif angkutan.

“Yang sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bila kita lihat bersama dalam 2 (dua) tahun terakhir, tekanan inflasi pada periode HBKN lebih dominan disebabkan oleh tekanan harga pada kelompok administered price yaitu tarif angkutan,” ujar Difi. Untuk itu, menurutnya perlu dilakukan upaya–upaya untuk meminimalkan dampak kenaikan tarif angkutan (darat, udara, laut) tersebut terhadap tekanan inflasi Jawa Timur pada periode HBKN. “Selama Ramadhan, kita memiliki harga psikologis yang dapat menjadi patokan kewajaran pergerakan harga komoditas. Harga psikologis inilah yang perlu kita kaji bersama apakah cukup wajar sehingga tidak menimbulkan inflasi yang berlebihan,” imbuh Difi.

Secara umum, Difi menuturkan, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Jawa Timur adalah disparitas harga antar Kabupaten/Kota yang masih relatif tinggi yang terindikasi dari perbedaan harga komoditas pada sejumlah kabupaten/kota yang berada pada kawasan yang sama.

“Kita perlu grand design program pengembangan berbasis kawasan, yang difokuskan pada komoditas pangan unggulan di masing-masing daerah secara Jatim-wide. Selain itu, penguatan koordinasi antar Kabupaten-Kota/Provinsi/Kawasan, penguatan data untuk mengetahui efektivitas program, ketersediaan stok dan disparitas harga serta pembentukan atau optimalisasi Pusat Distribusi Provinsi/Regional juga dibutuhkan,” kata Difi ini.

TPID Jatim pun kini telah memiliki terobosan baru melalui kerjasama E-Warung dengan marketplace Bukalapak untuk penjualan sejumlah komoditas. Dengan program seperti ini, tentu barang akan lebih efektif sampai ke masyarakat dan mampu memotong jalur distribusi. Untuk diketahui rapat kordinasi wilayah TPID Provinsi Jawa Timur dalam rangka menyikapi ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok jelang Ramadhan 2019 diikuti Bupati Walikota se Jatim dan stake holder terkait seperti Bulog, PT. Pertamina, Asosiasi Pedagang Padi APP Jatim, Dinas Instansi di lingkungan Pemprov Jatim.

Sama seperti tahun sebelumnya, pada Ramadhan kali ini, TPID Jatim pun menjamin ketersediaan stok komoditas pangan strategis, seperti beras yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Jatim hingga akhir tahun, gula pasir, tepung terigu dan komoditas lainnya. Dengan stok yang sangat mencukupi tersebut, TPID Jatim menghimbau kepada masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga stabilitas inflasi di Jawa Timur yaitu dengan membeli barang secukupnya dan sewajarnya karena pasokan pangan Jawa Timur menjelang Lebaran diperkirakan aman.(ton)