Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Hari buruh internasioal yang dikenal dengan May Day menjadi hari yang memiliki sejarah panjang tentang perjuangan kelas buruh dalam menuntut  hak hak ekonomi politis  industri. May Day pertama kali diperingati pada  5 September 1882 di New York dan menjadi hari libur pertama kalinya di Oregon pada 1887. Kongres yang menetapkan jam kerja 8 jam sehari yang melibatkan pekerja dari seluruh dunia,  digedok pada Kongres Internasional di Swiss Jenewa pada  September 1866.

May Day lahir dari  konsekuensi perkembangan kapitalisme industri  awal abad 19  di Eropa Barat dan Amerika Serikat yang dpicupanjangnya jam kerja (20 jam/hari), upah minim dan  buruknya kondisi lingkungan kerja. Pemogokan kelas pekerja pertama kali oleh pekerja Cordwainers terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1806. Tokoh perjuangan dimotori oleh  Peter McGuire dan Matthew Maguire,  pekerja mesin Paterson, New Jersey.

Di Indonesia May Day atau Hari Buruh diperingati pertama kalinya pada 1920 dan belum menjadi hari libur nasional secara resmi . Baru  pada 29 Juli 2013, May Day  atau 1 Mei diputuskan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui Perpres yang menetapkan  1 Mei sebagai hari  libur nasional. Kendati sudah ada payung hukum tetap,  peringatan May Day menjadi hari demonstrasi yang berlangsung rutin tiap tahunnya.

Di Surabaya, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) membawa  10.000 anggotanya  mengelar demontrasi  tertib dengan memenuhi  halaman Grahadi , Surabaya, Jawa Timur.  Di tempat yang sama,  juga dipadati sekitar 1000 orang anggota SP/SB Sarbumusi Jatim dan  1.000 orang dari Pok F.SP. NIBA. KSPSI Jatim.

Beberapa tuntutan yang ingin mereka suarakan adalah 11 tuntutan yang bersifat nasional, dan 11 tuntutan yang bersifat lokal yang akan disampaikan baik kepemerintah provinsi maupun pusat.Selain digedung Grahadi, aksi serikat buruh ini juga berlangsung  di 3 titik lokasi lainnya. Yakni melibatkan 1000 buruh  berlangsung di Kantor Disnakertrans Jatim, Dukuh Menanggal.  Kemudian  sekitar 3000 buruh KSPI bergerak melakukan unjuk rasa di kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya. Sementara sejumlah 500 anggota PPBS melakukan demontrasi di  Sidoarjo.

Unjuk rasa tidak hanya terpusat di kota provinsi tetapi juga berlangsung di beberapa daerah di Jawa Timur. Yakni, di Madiun  yang melibatkan 50 orang anggota KASBI dan Tulungagung yang melibatkan 50 anggota PMII. 100 Orang anggota SARBUMUSI di Situbondo dan 10.000 annggota SEKBER di Gresik.

Selain di Surabaya, unjuk rasa juga digelar di beberapa daerah di Jatim. Seperti di Kota Madiun yang diikuti 50 orang KASBI. Di Tulungagung yang diikuti 50 orang PMII. Prosesi Demo dilanjutkan dengan  agenda ziarah ke  makan  Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur

Agenda tuntutan utama yang ingin disuarakan adalah menolak  PP No. 78 tahun 2015, Permenaker No. 15 tahun 2018 dan  Permenkes No. 51 tahun 2018. Juga penetapan secara berkala  UMSK Jatim, adanya  payung hukum berupa regulasi peningkatan KH. Dihapusnya disparitas dan outsourcing. Peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan dan penolakan terhadap membanjirnya  TKA China.

“Restorasi di bidang ketenagakerjaan menjadi agenda paling penting yang akan kita usulkan. Karena ini menyangkut esensi dan materi  utama  dan paling mendasar dari ketenagakerjaan itu sendiri. Konsep dasar  restorasi ini  yakni mengembalikan ke tujuan awal bawa pengusaha punya tujuan mendapatkan keuntungan, lalu buruh punya tujuan mendapatkan upah, dan pemerintah punya tujuan mengatur, tapi tatanan ini saat ini sudah melenceng jauh dan diwarnai dengan berbagai kecurangan. Untuk itu,  hal ini harus dikembalikan sesuai  konsep awalnya,  pemerintah punya kuasa mengatur dan membuat aturannya, pengusaha punya kuasa menggaji buruh, dan buruh punya kuasa bekerja untuk mendapatkan upah. Kalau ketiga hal ini bisa selaras, maka akan tercipta  harmonisasi iklim yang kondusif” Kata Suli Daim, Wakil Ketua Komisi E, DPRD Jatim.

”Sesuai  yang mereka(buruh) tuntut,  kami, Komisi E, DPRD Jatim berharap pemerintah akan menindak lanjuti aspirasi kaum buruh ini dengan  meninjau ulang PP 78 tahun 2015 yang mengatur tentang  besaran upah para buruh. Nantinya kita harapkan akan sesuai dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) sehingga tidak ada lagi disparitas sosial” kata Hartoyo SH.MH, Ketua Komisi E, DPRD Jatim. (*)