Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Beredar kabar bahwa BPJS Kesehatan memutus kontrak beberapa rumah sakit di Jakarta yang diantaranya penyelenggara unit hemodialisa (cuci darah) bagi pasien gagal ginjal kronis.

Langsung dibantah pihak BPJS Kesehatan, yang mengingatkan sejumlah rumah sakit yang menjadi mitranya untuk memperbarui status akreditasi. Karens, anjuran itu sesuai regulasi yang berlaku, akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan. “Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” terang Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Herman Dinata Mihardja dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Kamis (02/5).

“Kita sudah berkali-kali mengingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Awal tahun lalu, pemerintah sudah memberi kesempatan kepada rumah sakt yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum terakreditasi agar paling lambat 30 Juni 2019 nanti harus sudah terakreditasi,” tegas Herman.

Herman menambahkan, akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS. Namun memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan ini kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3).

“Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai 30 Juni 2019 tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya,” imbuhnya.

Herman menegaskan, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata. Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing, sudah tidak beroperasi, atau surat izin operasionalnya sudah habis masa berlakunya. Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

Sebab, kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Seperti diketshui terdapat 20 Rumah Sakit yang harus segera diperbarui status akreditasinya di tahun 2019 ini. Adapun rumah sakit tersebut yaitu Rumah Sakit Wiyung Sejahtera, Rumah Sakit Airlangga, Rumkit Soemitro Lanud Surabaya, Rumah Sakit Surabaya Medical Service, Rumah Sakit Mata Undaan, Rumah Sakit Muji Rahayu, Rumah Sakit Islam Jemursari, Rumah Sakit William Booth, RSIA Lombok 22 Lontar, Rumah Sakit Gotong Royong, Rumah Sakit Brawijaya, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSIA Pura Raharja, Rumah Sakit Islam Surabaya, Rumah Sakit Darus Syifa, Rumah Sakit Paru Surabaya, Rumah Sakit Bunda, Rumah Sakit Wijaya, Rumkital Dr. Oepomo dan RSIA Perdana Medica.

Sebelumnya, Tony Samosir, Ketua KPCDI menyesalkan kebijakan BPJS Kesehatan yang telah memutus kontrak dengan rumah sakit Siloam Asri dan beberapa rumah sakit lainnya di Indonesia. “Kebijakan ini telah membuat pasien cuci darah kalang kabut. Kesehatan dan keselamatan mereka terancam karena layanan  hemodialisa dengan menggunakan layanan JKN akan terhenti,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan itu sangat mendadak. “Saya baru saja bertemu dengan manajemen Siloam Asri pagi ini (2/5). Tanggal 30 April BPJS Kesehatan baru memberitahu kalau per tanggal 1 Mei sudah memutus kontrak dengan rumah sakit Siloam Asri karena keterlambatan hasil proses akreditasi,” ujarnya.

Menurutnya akan banyak rumah sakit yang terkena  pemutusan kontrak dengan BPJS Kesehatan. Kebijakan ini akan membawa bencana luar biasa bagi pasien cuci darah dan pasien kronis lainnya di Indonesia jika Kementerian Kesehatan dan BPJS tidak hati-hati mengambil keputusan.

“Kami  mendesak Kementerian Kesehatan untuk mencari langkah terobosan. Harus ada kebijakan khusus bagi nasib para pasien penyakit kronis, termasuk pasien cuci darah. Hidup mereka tergantung pelayanan medis bahkan mesin yang berkelanjutan. Bila pelayanan medis berhenti akan banyak nyawa terancam,’  tegasnya.(ton)