Ibu Kota Jadi Dipindah?

26

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – TIDAK ada salahnya kalau Ibu Kota kita dipindah dari Jakarta. Dalam rapat terbatas Kabinet Kerja (29/4), Presiden Joko Widodo/Jokowi menetapkan rencana dipindahnya Ibu Kota ke luar Pulau Jawa. Entah Sumatera, Kalimantan ataupun Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut akan tercatat dalam sejarah nasional kita maupun di negara-negara Asia. Namun, betapa besar beaya untuk pemindahan itu. Beaya pembangunan gedung-gedung seperti kementerian, lembaga-lembaga negara, markas TNI dan Polri, fasilitas-fasilitas umum, prasarananya dan lain-lain/dll. Belum lagi pemindahan para aparatur sipil Negara/ASN, tentara, polisi, para keluarga mereka, peralatan perkantoran dan dan sebagainya/dsb, berikut perumahan dan markas mereka. Juga besarnya beaya yang dikeluarkan pihak swasta, seperti membangun perhotelan, pertokoan dan mall.

Mengapa harus pindah dari Jakarta?
Masalahnya, Jakarta sudah sarat manusia dan bangunannya, juga permasalahannya. Rapat terbatas di kantor kepresidenan Jakarta itu saat banjir besar sepuluh tahunan melanda ibu kota kita. Pada puncak kebanjiran 28 April lalu, Gubernur, Anies Baswedan, lebih memilih mencoba naik bus listrik ketimbang peduli “tenggelamnya” banyak kawasan di ibu kota yang dipimpinnya. Nampaknya, pak gubernur itu sudah mentok kemampuannya untuk “mengeringkan” Jakarta. Malahan viral-viral di banyak HP menggambarkan Anies, dengan latar belakang banjir Jakarta dengan tulisan “water park Jakarta”. Bukankah dia sudah menjelaskan pada media massa, bahwa banjir itu karena kondisi di Kabupaten Bogor dan kota Bogor! Tudingan itu membuat reaksi keras dari Walikota Bogor. Jadi Anies, merasa tidak bisa disalahkan, karena juga sudah dirancang dan dikerjakan berbagai waduk untuk menampung derasnya air Sungai Ciliwung atas beaya pemerintah pusat dan dinding tanggul di pantai yang dibuat era pemerintahan gubernur sebelumnya.

Sementara, hujan lebat terus turun di dataran tinggi Bogor, Jakarta, Bengkulu, di Jawa Timur/Jatim dan Sulawesi Selatan yang membawa bencana banjir bandang dan meruntuhkan banyak jembatan. Peristiwa bencana alam itu justru memasuki bulan Mei. Saat musim kemarau tiba, justru hujan menjadi sangat lebat. Sementara banyak bagian hulu sungi hutannnya sudah “dijual” oleh pihak Kementerian Kehutanan masa pemerintahan lalu untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit ataupun kawasan industri dan pemukiman.

Sebaiknya, ibu kota itu akan dipindah ke daerah mana?
Presiden Jokowi, belum menetapkan lokasinya di mana. Masih menunggu pendapat rakyat dan DPR. Gagasan pemindahan ibu kota dari Jakarta sebenarnya sudah dimulai Presiden Sukarno, sekitar tahun 1957-an. Dia memilih lokasinya adalah kota Palangka Raya, provinsi Kalimantan Tengah/Kalteng. Tanahnya rata-rata datar dan ada akses sungai besar, Kapuas. Lagi pula, gubernurnya ialah Cilik Riwut, putera daerah itu dan “anak emas” Sukarno. Wacana berikutnya (1989) dari Presiden Suharto untuk memindahkan ibu kota tidak jauh-jauh, yakni ke kecamatan Jonggol (Jawa Barat). Namun juga ditindak lanjuti. Sedangkan presiden-presiden selanjutnya tak tertarik memindahkan ibu kota. Kini Jokowi justru menetapkan kepindahannya, karena kota Jakarta sudah sarat bebannya. Menurut pernyataan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, diperkirakan biaya pembangunan ibu kota baru seluas 40 ribu hektare itu sekitar Rp 466 triliun. “Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi, di mana scenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau 33 miliar dollar AS.” katanya dalam rapat terbatas “Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota” (29/4). Areal seluas itu disediakan untuk penduduknya (pegawai, tentara, polisi, pelaku ekonomi, penduduk sipil dan lain-lain) sejumlah 1,5 juta jiwa. Pemerintah sendiri membutuhkan lahan 5 persen, untuk sirkulasi infrastruktur 20 persen, pemukiman 40 persen dan ruang terbuka 20 persen. Katanya, Menteri Keuangan menyetujui menganggarkan sebagian dari rencana anggaran yang digagas, di mana selebihnya didukung dari dana pihak swasta dan pihak ketiga. Diperkirakan dalam 10 tahun proses pembangunannya selesai. Khusus sebagai kota pemerintahan.

Mengapa Jakarta benar-benar harus ditinggalkan? Pertama, ibu kota sedapat mungkin terpisah dari kota bisnis. Contoh,antara lain ibu kota Australia di Canbera tidak jauh terpisah dari kota-bisnis Sydney. Juga beberapa kota di Jepang dan Cina. Menurut penelitian sejarah, Jakarta 50 persen rawan banjir, tanahnya turun 7,5 cm tiap tahun dan kini sudah melorot 60 cm. Permukaan laut menjadi lebih tinggi dari daratan di sepanjang pantai.

Hanya saja kini daerah-daerah yang diperkirakan bisa ditempati untuk ibu kota itu jadi berebutan. Pandangan masih ke Palangka Raya (Kalteng) yang punya luas 153,5 ribu ha atau 1/3 luas pulau Kalimantan. Sayangnya, para spekulan tanah asal Jakarta sudah berbondong-bondong “memborong” tanah di sana dengan harga murah. Siap-siap juga tanah itu nanti dengan harga mahal. Lalu di kawasan Bumbu, Kalimantan Selatan. Tidak kurang Sulawesi Selatan yang malahan bersedia membangun istana presiden. Wapres Jusuf Kalla malahan menawarkan kabupaten Mamuju pantas untuk ibu kota.

Kalaulah rencana itu jadi, perlu dipikirkan lokasi yang “adil”. Jarak antara ujung barat Sumatera dengan ujung timur Papua bisa “sama-sama”. Lalu, diingat pula jarak antara lintas perdagangan dan pemerintahan di Asia khususnya dan dengan negara-negara Asia Selatan dan Tengah, Afrika hingga Eropa, ibu kota itu tidak jauh letaknya. Kira-kira di pulau Kalimantan memang sesuai, namun juga harus diingat kondisi tanahnya, ketersediaan sumber air untuk minum, ketersediaan sumber tenaga listrik, tidak terancam gempa bumi, kebakaran hutan dan banjir. Meski masih juga wacana, akan tetapi nampaknya kali ini pemerintahan Presiden Joko Widodo bertindak serius. Meski tekadnya menurutnya dan juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran pembangunannya tidak memberatkan APBN. (amak syariffudin).