Sayang, Baru Sekarang Ditindak!

35

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – MESKI bisa dianggap lambat, tetapi daripada sama sekali tidak dilakukan. Mungkin demikian pemikiran pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mulai 28 April lalu menerapkan keputusan menertibkan lembaga pembeayaan yang berbasis teknologi (online) atau lazim disebut “fintech”. Singkatan dari “financial technology”. Tindakan tersebut ialah bagi fintech yang tidak berizin. Operasional lembaga-lembaga (peer-to-peer-lending) demikian adalah “peminjaman online” (pinjol). Operasional yang dilakukan 144 lembaga demikian yang ternyata sebagaimana dikatakan OJK tidak terdaftar alias tidak berizin alias gelap.

Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi yang ada dalam organisasi OJK, Tongam L. Tobing, masyarakat agar berhati-hati memilih fintech. Katanya masyarakat berhati-hati dan menggunakan fintech yang sudah terdaftar. “Ada 106 perusahaan” katanya Minggu (28/4). Tindakan pelarangan itu sebelumnya sudah dijanjikan usai banyaknya keluhan kerugian konsumen yang meminta “pinjaman gampang dan cepat” melalui fintech-fintech yang bisa didapat dari saluran internet.

Tetapi, ketika pinjaman dalam jumlah beberapa juta rupiah diterima tanpa diperlukan agunan, cuma memberikan data pribadinya berikut alamat rumah dengan copy e-KTP tentunya. Namun, ketika tiba jangka waktu bayar bunga pinjaman, tahu-tahu bunga itu tinggi. Bisa mencapai seratus persen kalau pengembalian pokok-pinjamannya agak lambat dikembalikan. Kalau dianggap lambat mengembalikan dan bunga-pinjaman yang tinggi, tidak segan-segan fintech itu “memburunya”. Antara lain, membuka “rahasia” si-peminjam kepada kawan atau tetangganya. Juga dengan “ancaman-ancaman” yang bisa menekan secara psikologis peminjam. Akhirnya, begitu banyak laporan pengaduan ke polisi atau ke Lembaga Bantuan Hukum/LBH setempat dari pihak peminjam. Menanggapi kasus-kasus macam itu, OJK pernah menyatakan akan mengambil tindakan. Namun, itu sudah berjalan berbulan-bulan. Baru dalam April ini ditetapkan keputusannya melarang operasional fintech-fintech tanpa izin tersebut.

Sebenarnya, satgas tersebut sebelumnya pernah melarang perusahaan-perusahaan yang menjanjikan peminjaman modal. Yakni, 73 usaha penawaran investasi yang tanpa izin yang terdiri dari 64 trading forex (untuk usaha dagang), 5 investasi uang, dua multi level marketing/MLM dan satu investasi perkebunan. Kesemuanya dianggap bakal bisa merugikan masyarakat yang tergiur meminjam uang untuk investasi keperluan masing-masing.

OJK mengimbau masyarakat, agar tidak mudah tergiur penawaran peminjaman uang untuk keperluan apa saja, yang bisa terjerat oleh usaha fintech yang tidak berizin. Kepala Satgas itu minta peran serta masyarakat dengan cara melaporkan kepada OJK apabila menerima penawaran investasi yang menarik, namun kalau dinalar, tidak masuk akal. Kata OJK, tahun ini terdapat 543 usaha fintech yang tidak berizin dibandingkan tahun lalu hanya ada 404 fintech.

Sayangnya, Tongam L. Tobing tidak menyebutkan bagaimana cara masyarakat melapor. Yakni, kepada OJK mana, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi dan lain-lain. Mengenal nama dan status OJK saja banyak masyarakat yang kurang faham. Kalau dinyatakan bakal bersosialisasi berkaitan dengan kasus fintech tak berizin, hendaknya pelaku-pelaku di OJK menjelaskan tentang institusinya, kewenangannya dan hal-hal yang penting diketahui masyarakat. Yang penting, samakan pendapat mereka itu dengan sudut pandang masyarakat di kalangan menengah dan bawah. Sebab, mereka yang terbanyak jadi korban entitas tak berizin itu.

Tidak bisa dibantah, bahwa teknologi komunikasi menggunakan saluran internet (online) dapat disalahgunakan untuk tindak kriminalitas. Meskipun tindak demikian dapat dibawa ke ranah pelanggaran hukum. Akan tetapi, tidak ada satupun yang dalam kasus penyalahgunaan fintech tersebut yang oleh OJK ataupun oleh institusi lainnya yang diseret ke lembaga hukum. Jadi, yang utama, kalau memang benar-benar perlu dana pinjaman cepat tetapi aman, hubungi OJK. Memang, kalau bisa tidak pinjam duit. (amak syariffudin)