Imbas Mahalnya Angkutan Udara Kita

39

Surabaya, (bisnissurabaya).com – Angkutan udara menaiki atau menggunakan pesawat terbang berbagai maskapai penerbangan dalam maupun luar negeri, bagi masyarakat kita secara umum ada yang beranggapan, bukan angkutan mewah lagi. Ratusan ribu orang-orang yang dulu berpindah menuju kediamannya yang baru diangkut kapal laut sipil maupun milik TNI-AL tanpa bayar namun berpredikat dengan status sebagai  transmigran, kini tumpangannya dari tempat kediamannya yang baru di luar pulau Jawa untuk berkunjung alias sambang ke lokasi kelahiran atau tempat asalnya, sedikit yang naik kapal lagi. Sudah banyak yang naik pesawat terbang karena aman, cepat dan bergengsi. Statusnya sudah juragan!  Sukses jadi transmigran maju. Jadilah juragan produk pertanian/perkebunan, peternakan dan pertambangan kecil. Begitulah hasil roda revolusi dan pembangunan nasional. Ada yang moncer karena kemampuan positifnya, antara lain sebagai petani pemilik tanah yang maju. Ada yang moncer dalam kekuasaan karena politik praktis, meskipun ada yang lakunya sedikit negatif. Namun juga tidak sedikit yang justru bernasib sebaliknya.

     Kalau bicara perkembangan sosial-ekonomi rakyat di masing-masing daerah itu dikaitkan dengan keberadaan sarana infrastruktur modern, maka kondisi demikian bisa diamati dari berbagai unsur sebab dan akibatnya. Sebut saja segala sarana atau alat transportasi modern sebagai konsekuensi perkembangan pembangunan dan keberadaan jalan-jalan pedesaan, jalan raya sampaipun jalan tol. Sedangkan  transportasi modern berbentuk kendaraan darat (sepeda motor, mobil/bus/truk, kereta api/listrik), pesawat terbang dan kapal laut.. Khusus dalam angkutan menggunakan pesawat terbang, bisa digolongkan sebagai alat-pengangkut cukup “mewah”. Dikategorikan demikian, karena biayanya paling tinggi dibandingkan dengan alat angkutan lainnya. Namun, ternyata kalau kita mengunjungi setiap bandar udara di negara kita ini, tidak ada yang sepi manusia calon penumpang, pengantar, penjemput dan yang bekerja di sektor situ. Indikasi, tarif untuk “terbang” itu pada umumnya dapat terjangkau. Barangkali slogan yang dipakai oleh maskapai penerbangan Air Asia (Singapore) “Now everybody can fly” (Kini setiap orang bisa terbang) adalah mendekati realitas, meskipun slogan itu dibuat dalam rangka persaingan “tarif murah” perusahaan penerbangan nasional dan internasional.

     Namun, tiba-tiba di awal 2019, maskapai-maskpaia penerbangan nasional mengikuti keputusan sebagian besar maskapai penerbangan di luar negeri, yakni menetapkan baggage (bagasi) sampai dengan 20 kilogrtam yang dulu bebas terkena biaya angkutan, kini tak ada fasilitas itu, Kecuali barang bawaan seberat-beratnya 7 kg, maka semua barang itu terkena biaya. Ditambah lagi, tarif penumpang juga dinaikkan. Bagaimana dampaknya?

     Penumpang domestik yang lewat beberapa bandara internasional (juga yang nasional) seperti di Kuala Namu (Sumut/Medan), Soekarno-Hatta (Tangerang/Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta) Jogjakarta, Juanda (Sidoarjo/Surabaya), Ngurah Rai (Denpasar), dan beberapa lagi, jumlahnya menurun rata-rata 20 persen ke atas. Alasannya: tarif tinggi tiket pesawat terbang ditambah lagi ongkos bagasi bawaan.

    Kerugian akibat semua itu menimpa beberapa sektor yang berkaitan dengan transportasi udara itu.

    Pertama, terhadap maskapai penerbangan yang jumlah penumpangnya  menurun drastis. Bandara-bandara bersangkutan karena menurunnya pendapatan dari dana yang ditetapkan ketika menggunakan fasilitas bandara.

    Kedua, perusahaan-perusahaan Jasa Ekspedisi barang. Karena kenaikan tarif, menjadilah tarif cargo naik 300 persen. Pengirim barang pun harus pikir-pikir dan jelas berkurang. Pengiriman barang yang sudah sampai di gudang perusahaan-perusahaan itu di bandara sebelum ketentuan kenaikan tarif berlaku, jadi menumpuk karena pengirimnya keberatan bayar lebih dan perusahaan Jasa Ekspedisi tak mau merugi.

    Ketiga, negara dan pebisnis pariwisata dirugikan oleh menurunnya jumlah wisatawan (terutama wisnus). Kalau dulu akibat bencana alam antara lain di Lombok, Sulteng dan Selat Sunda, dari catatan hunian hotel jumlahnya menurun jadi 50 persen, kini tambah lagi berjumlah 30 persen. Begitu pernyataan Menteri Pariwisata, Arief Yahya (13/1). Lebih terpuruklah pendapatan travel agencies yang berjualan tiket (ticketing) penerbangan.

    Pihak maskapai penerbangan beralasan, bahwa kenaikan tiket pesawat-pesawat mereka terutama disebabkan tingginya harga avtur (bahan bakar khusus untuk pesawat terbang) yang ditambah pajak-pertambahan-nilai (Ppn) 10 persen dan pajak penghasilan (Pph) 0,3 persen. Menteri BUMN, Rini Soemarno (13/2) mengatakan, permasalahan itu sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dengan harapan pajak-pajak itu dihapus. Tetapi diakuinya, tentang harga avtur itu menurut penjelasan Kementerian ESDM, karena didasarkan berbagai komponen biaya (cost structure) pembuatannya. Kalau di Singapura menurutnya, harga lebih murah karena tidak dipungut pajak-pajak itu. Namun sebagaimana pendapat para ahli ekonomi, menjadikan mahalnya harga avtur itu juga bila dibanding yang di luar negeri yang penyalurannya melalui pipa-pipa di bawah tanah/laut. Sedangkan di negara kita masih menggunakan kapal, pesawat terbang atau truk-truk tangki. Sedangkan ketentuan ketentuan bagasi bawaan dikenakan biaya, sebagai ketentuan  anggota organisasi penerbangan internasional. Menurut kabar terakhir (14/2), maskapai Garuda merintis menurunkan tarifnya sebanyak 20 persen.

     Pada akhirnya, kembali predikat lama: naik pesawat terbang berarti naik sarana transportasi mewah. Slogan maskapai penerbangan luar negeri itu bisa berubah “NOT everybody can fly”.

    Bersamaan dengan itu, publik menyampaikan keluhan: tarif jalan-tol Trans-Jawa (Merak-Jakarta-Surabaya-Malang-Probolinggo) dinilai mahal. Sehingga beberapa truk maupun mobil penumpang kembali menggunakan beberapa ruas jalan lama di  Pantura (Pantai Utara Jawa).

     Jadilah kesemua permasalahan itu  ke meja kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Kebijakan yang tegas diharapkan demi sarana transportasi udara kita, sehingga menggunakan pesawat terbang menjadi hal yang biasa karena bertarif masuk-akal (reasonable). Presiden dan Wapres mungkin terpaksa memerintah pimpinan PT Pertamina yang menguasai avtur untuk mengkhususkan harga avtur buat maskapai-maskapai penerbangan. Juga minta para pemilik jalan-jalan tol, agar perusahaan-perusahaan negara (BUMN) dan kontraktor swasta pembangun jalan-jalan tol Trans-Jawa. Begitulah susahnya kita ini. Mau yang cepat, enak, modern, tetapi duit di kantong sedang kena “kanker” alias “kantong kering”. (amak syariffudin)