Dibalik Jeruji Besi, Ahmad Dhani Tulis Pesan untuk Mama

60
Tulisan Ahmad Dhani yang ditujukan bagi sang Mama sebagai pesan rindu dirinya dibalik jeruji besi Rutan Medaeng Surabaya, Kamis (14/02).

Surabaya,(bisnissurabaya.com)– Sebelum menjalani sidang ketiga atas kasus ujaran kebencian dalam ‘vlog idiot’ Ahmad Dhani menilis surat dari Rutan Medaeng Surabaya yang dia tujukan untuk mamanya.

Dalam suratnya itu, Dhani meminta Mamanya tidak bersedih karena dia mendekam di tahanan.

Surat itu ditulis Dhani di atas secarik kertas yang diterima oleh kalangan wartawan lewat

Ali Lubis, Kamis (14/2). Dhani mengatakan, ada banyak pelajaran yang dia terima dari kasus yang menjeratnya.


“Tulisan itu merupakan bentuk rasa kangen dan rindu dari Mas Dhani terhadap Mamanya. Apalagi sekarang Dhani menjalani sidang ini di Surabaya,” kata Ali.

Dhani menganggap, tahanan bagi mereka yang tidak bersalah adalah STIK alias ‘sekolah tinggi ilmu kesabaran’. Dhani menyebut selepas dari tahanan dirinya akan jadi pribadi yang lebih sabar.

Didalam sidang lanjutan dengan agenda epsepsi jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganggap 5 poin epsepsi yang diajukan kuasa hukum Ahmad Dhani tidak berdasar.

“Berdasarkan eksepsi dari kuasa hukum, yang menurut kami tidak berdasar, oleh sebab itu kami minta kepada majelis hakim yang berwenang untuk memutuskan, tanggapan kami dan memohon untuk melanjutkan persidanganan,” jelas JPU, Rahmat Hari Basuki, Kamis (14/2).

Sidang yang digelar selama 20 menit itu di Ruang Cakra Pengaadilan Negeri Surabaya. Dalam persidangan tersebut, JPU meminta majelis hakim melanjutkan persidangan.

Mendengarkan tanggapan epsepsi dari JPU, Ketua Majelis Hakim R Anton Widyopriono memutuskan menunda persidangan. Sidang selanjutnya dengan agenda putusan sela.

“Sidang dilanjutkan dijadwalkan pada Selasa pekan depan, pada tanggal 19 Februari dengan agenda putusan sela,” tandas R Anton.

Ada lima poin yang ditolak menurut JPU diantaranya, tidak diberinya tanggal dalam dakwaan. Kemudian terkait penerapan pasal 27 ayat (3) sudah sesuai dengan undang-undang.

“Ada beberapa poin yang menjadi keberatan dari kuasa hukum, contoh tidak diberikannya tanggal dalam dakwaan, kami sudah beri tanggal dan diterima oleh panitera PN Surabaya ,” kilahnya Hary usai usai persidangan.

Kemudian, terkait pasal yang diminta dari JPU berdalih bahwa pasal 27 ayat (3) yang ada dalam eksepsi adalah perihal penerapannya.“Itu nanti tentunya hakim yang akan menilai saat putusan sela,” terangnya.

Terkait pelapor, dengan subjek Organisasi,dirinya mengatakan bahwa organisasi koalisi NKRI berbadan hukum

“Dalam hal ini kita bicara bahwa organisasi tersebut berbadan hukum dia bukan objek tapi ada subjeknya yaitu orang-orang yang ditunjuk sebagai ketua atau anggota itulah yang melaporkan,” imbuh Hery.(ton)