Arahkan Trenggalek Ber – Globally Governance

57

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – TIDAK ada yang membantah, kalau Kabupaten Trenggalek itu termasuk salah satu daerah kecil di Jawa Timur/Jatim. Tak salah, kalau banyak warga provinsi ini belum pernah ke daerah itu, yang dulunya sering warganya diejek “Wong Galek” karena dituduh “kurang cerdas” atau ‘terkebelakang’. Tapi Trenggalek tiba-tiba dikenal luas di nusantara, berkat Bupati R Soetran, yang dianggap “bupati koboi” mensukseskan daerah itu dengan dorongan kepada penduduknya untuk secara besar-besaran menanam pohon cengkeh. Dalam beberapa tahun, tak ada yang tidak mengenal “cengkeh Trenggalek”. Soetran, juga membuka jalan-jalan baru menerobos pegunungan dan hutan Pantai Selatan. Seperti ke Kecamatan Kampak, sekaligus membangun gedung-gedung sekolah dan puskesmas. Prestasinya menarik perhatian orang-orang Pusat dan presiden Suharto. Sehingga dia dipromosikan menjadi Gubernur Irian Jaya (1975-1981). Sekitar tahun 1984-1985, bisnis anak presiden menetapkan dagang monopoli terhadap hasil cengkeh. Penduduk petani cengkeh tidak boleh menjual cengkehnya secara bebas. Harus lewat bisnis itu dengan harga yang ditetapkan besarannya. Alasannya “melindungi” petani cengkeh dari pembelian cengkeh “dengan harga semaunya” oleh pabrik-pabrik rokok. Beberapa bulan kemudian, para petani merasa sangat dirugikan. Hasil panen dan pengolahan cengkehnya justru dibeli dengan harga dibawah apabila dibandingkan dengan sewaktu dibeli pabrik rokok. Akhirnya, sebagai wujud kejengkelan dan protes secara diam-diam, banyak yang menebang pohon-pohon cengkeh yang semula rimbun, digantikan dengan tanaman lain. Atau tidak menanami apa-apa, kawatir juga hasilnya terkena aturan perusahaan yang didukung oleh departemen-departemen tertentu yang juga harus tunduk pada bos bisnis penguasa itu. Aturan itu akhirnya hilang di saat terjadi reformasi politik, saat Suharto mengundurkan diri menjadi presiden. Akan tetapi  cengkeh Trenggalek tidak moncer lagi.

     Lalu ketika pilkada kabupaten itu tahun 2015-an, terpilihlah sebagai bupatinya, anak muda yang  disebut-sebut sebagai teknokrat muda. Doctor lulusan Harvard University (USA). Emil Elestianto Dardak, yang beristerikan Arumi Bachsin. Dalam pemerintahannya, kabupaten itu dibangkitkan disesuaikan dengan pengetahuan hasil pendidikannya di Jakarta maupun di Amerika Serikat. Nama kabupaten dan terutama kota Trenggalek yang tidak besar itu mulai disebut-sebut lagi dalam percaturan ekonomi/perdagangan maupun sosial-politik. Tidak berlebihan, ketika Emil E. Dardak memberanikan diri maju untuk menduduki jabatan Wakil Gubernur mendampingi calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, perempuan lulusan Fakultas Sospol Universitas Airlangga dan ketua umum Muslimat Nahdlatul Ulama Pusat. Dalam Pilkada tahun 2018, Keduanya berhasil meraih jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur yang dilantik 13 Februari 2019 lalu.

    Apa yang perlu dicatat dari gaya Emil Dardak memerintah selaku bupati Trenggalek? Polanya merupakan satu-satunya kepala daerah di Jawa ini yang mengikut-sertakan perguruan tinggi yang bergandengan dengan pemerintahan, yakni Harvard University dan Harvard-Kennedy School and Government  Pada tahun lalu, dia diundang menghadiri pertemuan Harvard City Leadership Inisiative 2018 sebagai satu-satu yang mewakili peserta dari Asia. Dari pertemuan tersebut ditawarkan bantuan pengetahuan dan pengelolaan pemerintahan dari Harvard bekerjasama dengan perusahaan raksasa Bloomberg mendampingi pengelolaan salah satu atau beberapa inisiatif yang dilakukan oleh  pemerintahan setempat yang dijadikan sebagai “pilot project”. Inisiatif  itu berupa inovasi (temuan baru). Antara lain pendampingan dalam melakukann eksperimen kebijakan dengan langkah-langkah sebagaiman yang pernah dilakukan oleh perguruan tinggi AS tersebut, antara penggunaan data analisis dengan mengekstrasi data dan kemudian dijadikan suatu kebijakan yang berdasar data. Juga dilakukan kolaborasi dengan membangun kerja sama antar-elemen yang dapat lebih efektif demi mendorong pembangunan , mengingat pemerintah kita tidak mungkin menjalankan upaya tanpa peran dari lintas elemen.

     Apa yang mulai dirintis oleh kabupaten Trenggalek dalam kerja sama tersebut, bersifat serba ilmiah guna mendapatkan data dan cara melaksanakan program pemerintah yang dijadikan inisiatif atau inovasi yang dijadikan pilot project. Sebenarnya dari kalangan perguruan-perguruan tinggi unggulan kita bisa melakukan hal itu, namun lebih dulu harus melakukan berbagai penelitian, menemukan hasil yang bisa dijadikan dasar guna memajukan berbagai inisiatif. Kesemuanya makan waktu. Terlebih lagi, dana! Lalu sejauhmana pimpinan pemerintahan di pusat dan daerah mau memanfaatkannya dan percaya hasilnya bisa menguntungkan dalam pembangunan wilayahnya. Terlebih lagi, kalaulah kepala pemerintahan setempat bukan berasal dari perguruan tinggi yang unggulan, sehingga menganggap pola-pola pemerintah macam itu terlalu teoritis.

     Dari kabupaten “Wong Nggalek” itu Emil melakukan terobosan mengurus pemerintahan yang didasari ilmiah. Bukan dengan kira-kira atau awut-awutan. Bila era  bupati R. Soetran  merintis Trenggalek menuju kemajuan diperlukan otot dan keberanian. Beberapa hari saya mengikuti gaya R. Soetran, antara lain mendampinginya merintis pembukaan jalan ke arah desa (kemudian kecamatan) Kampak (dari bahasa Jawa: Perampok!) naik jeep Toyota dikemudikan sendiri lewat jalan berbatu dan lumpur menanjaki gunung berjurang lalu meluncur hingga pantai Samodera Hindia. Begitu pula berusaha “membuka” kehidupan masyarakat Papua ketika (1979) selama sebulan saya diundangnya mengikuti gaya memerintahnya, tanpa peduli bahaya menggunakan pesawat-terbang kecil  Merpati Nusantara Airlines (MNA), Mission Aviation Service (MAS) dan lain-lain.

     Kira-kira Emil Dardak saat akan meninggalkan jabatannya, melantik kepala dinasnya Joko Irianto, menjadi Sekretaris Daerah kabupaten itu. Joko Irianto tidak lain putera R. Soetran yang lahir saat bapaknya jadi Gubernur Irian Jaya (Papua). Emil berpendapat, semangat Joko seperti almarhum bapaknya. Sekaligus diharap “menunggui” proses kerja sama dengan perguruan tinggi dan perusahaan AS itu. Kalau sukses, barangkali Emil Elestianto Dardak bisa disebut perintis  pola membangun pemerintahan secara global, alias “globally governance” yang pertama di Indonesia, yakni menggunakan pola global dalam program. (amak syariffudin)