Presiden Joko Widodo saat menghadiri peringatan di puncak acara Hari Pers Nasional di Grand City Surabaya, Sabtu (09/02).

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Setelah menimbulkan kontroversi akhirnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani pembatalan remisi kepada terpidana kasus pembunuhan AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, yakni I Nyoman Susrama.

Ya, penegasan itu, diutarakan Jokowi usai peringatan di puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) di Grand City, Surabaya, Sabtu (9/2).

“Iya,.ya sudah saya tanda tangani pembatalan itu,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pembatalan remisi bagi Susrama tersebut dilaksanakan selain atas masukan publik, juga menyangkut rasa keadilan di masyarakat.

Pembatalan ini setelah mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, termasuk dari rekan-rekan jurnalis. “Saya perintahkan kepada Dirjen Lapas Kemenkumham menelaah dan mengkaji pemberian remisi itu. Kemudian Jumat kemarin telah kembali di meja saya. Sudah sangat jelas sekali sehingga sudah diputuskan sudah saya tanda tangani untuk dibatalkan,” tegas Jokowi.

Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Elemen Jurnalis Surabaya berunjukrasa di depan Kebun Binatang Surabaya, Sabtu (9/2).Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut kembali remisi untuk I Nyoman Susrama yang merupakan terpidana kasus pembunuhan jurnalis di Bali Prabangsa karena menjadi kemunduran bagi penegakan hukum dan kemerdekaan pers di Indonesia.

Sebelumnya, Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang remisi atas Susrama. Pemberian remisi itu berbuntut polemik. Kelompok masyarakat sipil, terutama kalangan jurnalis, memprotes kebijakan itu.

Belakangan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami mengatakan, pemberian remisi Susrama dikaji ulang.

Elemen Jurnalis Desak Presiden

Desakan segera mencabut remisi I Nyoman Susrama, terpidana pembunuh jurnalis di Bali juga mengalir dari gabungan elemen Jurnalis, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) se Jawa Timur bersama KontraS Surabaya serta sejumlah aktivis dan pers mahasiswa Sabtu, (09/02) Siang di Surabaya.

Mereka mendesak Presiden Joko Widodo yang berbarengan menghadiri puncak acara HPN di Grand City, Surabaya. Untuk membatalkan remisi kepada I Nyoman Susrama, telah membunuh Jurnalis Gde Bagus Narendra Prabangsa itu dari seumur hidup menjadi penjarasa sementara 20 tahun.

Elemen Jurnalis itu menganggap yaitu luput mempertimbangkan aspek rasa keadilan, apalagi konteks kepentingan kemerdekaan pers pada kasus pembunuhan Prabangsa tersebut. Apalagi, Susrama sampai saat ini tidak pernah mengakui sebagai otak dan pembunuh jurnalis Prabangsa. Pemberian remisi ini tidak transparan.

Sejak Keppres remisi Susrama mencuat pada 23 Januari 2019, gelombang penolakan dan protes terus bergulir sepanjang dua pekan terakhir. AJI di 30 kota bersama elemen jurnalis menggelar aksi unjuk rasa. Disusul sepanjang pekan terakhir sebanyak 38 AJI kota bersama koalisi masyarakat sipil, jaringan LBH Pers, YLBHI, dan elemen masyarakat lainnya,menuliskan surat keberatan atas remisi itu.

Dukungan publik juga muncul melalui tanda tangan petisi online di change.org yang hingga Jumat 8 Februari 2019, telah menembus 48 Ribu lebih dukungan. Petisi bersama surat keberatan tersebut pada Jumat 8 Februari kemarin telah diserahkan ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Besarnya partisipasi publik dalam masalah ini, menunjukkan ada keadilan masyarakat yang tercederai. Artinya, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak mencabut remisi bagi Susrama. Tentu kami menuntut sikap politik Presiden Joko Widodo untuk menegakkan keadilan.

“Kami turun ke jalan, bukan hanya menuntut keadilan bagi Prabangsa, tetapi juga terhadap delapan kasus pembunuhan jurnalis yang tak pernah diungkap. Ketika negara tidak bisa melindungi nyawa jurnalis saat menjalankan tugasnya, setidaknya negara harus hadir menjamin penegakan hukum,” tegas Mifta Faridl Ketua AJI Surabaya ini.

Tak hanya itu, gabungan elemen Jurnalis ini menuntut 3 (tiga) hal kepada Pemerintah yakni ;

Pertama, segera cabut remisi I Nyoman Susrama, dalang dari pembunuhan secara sadis AA Gde Bagus Prabangsa. Karena pemberian remisi telah mengusik rasa keadilan bagi keluarga korban dan insan pers.

Kedua, menolak segala bentuk ancaman terhadap kemerdekaan pers dan kekerasan terhadap jurnalis. Kemudian ketiga, hentikan praktik umpunitas dengan mengungkap kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap jurnalis.(ton)