Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Kongres Serikat Perusahaan Pers (SPS) XXV di Surabaya berakhir, Kamis (7/2) siang Kongres SPS ke-25 ini, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang juga di pusatkan Kota Pahlawan. Salah satu hasil penting Kongres ini yaitu memilih Ketua Umum SPS Pusat 4 tahun ke depan.

Perjalanan sidang-sidang komisi dan pleno kongres berjalan cukup alot. Dan, akhirnya terpilihlah Alwi Hamu sebagai Ketua Umum SPS Pusat periode 2019-2023. Alwi terpilih secara aklamasi. Seluruh peserta kongres sepakat memilih Alwi Hamu.

Dalam sambutan, puncak acara, Kamis malam berbarengan awarding SPS, dalam bentuk kegiatan Indonesia Print Media Award (IPMA) itu Alwi Hamu mengatakan, Disrupsi digital tengah melanda dunia industri. Industri media menjadi salah satu industri yang paling merasakan dampaknya. Pola konsumsi media masyarakat saat ini yang semakin meninggalkan media konvensional pun menjadi tantangan besar.

Namun, hal itu merupakan tantangan bagi pers sendiri untuk berkreativitas tanpa batas.

“Terima kasih atas dukungan semua rekan-rekan peserta kongres. Ini semangat kita bersama untuk tetap menghidupkan SPS ini. Dengan begitu, maka amanah ini tentu tidak bisa saya tolak. Mari bersama-sama kita besarkan SPS,” ujarnya.

Kongres XXV SPS ini diakhiri dengan puncak acara, Kamis malam berupa awarding. Ini memang setiap tahun dilaksanakan SPS, dalam bentuk kegiatan Indonesia Print Media Award (IPMA) 2019. Kali ini Bali Post dan Denpasar Post menerima penghargaan menjadi salah satu surat kabar nasional terbaik.

Turut hadir dalam kongres ini, ratusan pengurus pusat, pengurus cabang, dan penerbit pers anggota SPS se-Indonesia. Disamping itu, kongres juga dihadiri oleh puluhan pemimpin redaksi media massa, serta pemilik media massa dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam sambutannya, wali kota yang akrab disapa Bu Risma ini memaparkan beberapa hal terkait transformasi pembangunan di Kota Surabaya. Diantaranya yakni masalah kesejahteraan sosial yang meningkat, infrastruktur, layanan masyarakat, pendidikan, hingga berbagai program yang telah berhasil diterapkan di Kota Surabaya.

Sementara di sektor ekonomi, Wali Kota Risma mengungkapkan, tahun 2010 daya beli masyarakat Surabaya rendah sekitar 34 persen, mulai dari miskin sampai sangat miskin, sedangkan daya beli sedang sekitar 54 persen, dan untuk daya beli tinggi hanya sekitar 13 persen.

Namun, sekarang sudah berubah dan itu berbalik. Daya beli masyarakat Surabaya sudah mengalami peningkatan. Kini daya beli rendah tinggal 5 persen, daya beli sedang turun 52 persen, sedangkan daya beli tinggi itu lebih dari 46 persen.

“Kenapa demikian, saya membuat program namanya Pahlawan Ekonomi untuk ibu-ibu dari keluarga miskin yang suaminya sudah kerja tapi dia masih miskin, maka saya gerakkan roda yang kedua (ibunya) namanya Pahlawan Ekonomi,” ujarnya.(ton)