Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Airlangga Surabaya Herlambang P Wiratraman dan Mantan Ketua AJI Surabaya Prasto Wadoyo saat diskusi pusat dengan Surabaya TV terkait polemik hukum atas kasus pembunuhan terhadap jurnalis.

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Polemik remisi yang diberikan kepada Susrama adalah otak pembunuhan terhadap Anak Agung Gde Prabangsa, jurnalis Radar Bali dan divonis seumur hidup menuai protes keras dari kalangan jurnalis maupun organisasi profesi jurnalis.

Ya, kali ini potes itu datang dari Ketua Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Universitas Airlangga Surabaya Herlambang P Wiratraman meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau kembali konsep dan aturan terkait remisi yang diberikan kepada terpidana kasus pembunuh jurnalis Susrama.

Dalam catatan Herlambang setidaknya ada 3 (Tiga) alasan hukum bagi Presiden Jokowi untuk mencabut remisi terhadap Susrama.

Pertama, dari Perspektif korban dan/keluarga korban (Victim based justice ) Keluarga AAG Prabangsa telah menyampaikan keberatan atas remisi itu. Ini menjadi penanda keadilan korban atau keluarga korban belum dipenuhi, apalagi hingga saat ini Susrama tidak mengakui atau merasa bersalah atas terbunuhnya jurnalis Radar Bali AAG Prabangsa.

Kedua menurut Herlambang, melawan impunitas dan komitmen penegakan hukum pers.”Hingga hari ini, dua puluh tahun upaya penegakan hukum atas pasal 18 ayat (1) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, masih belum berjalan baik dan tegas. Terlalu banyak kepentingan politik mempengaruhi penegakan hukum, sehingga tidak sedikit pelaku kekerasan terhadap jurnalis masih bebas dan tak tersentuh hukum” katanya.

Kemudian catatan ketiga, merespon kepentingan publik dan pertanggungjawaban penyelenggara kekuasaan dengan maraknya protes baik aksi, pernyataan tertulis, atau surat terbuka atas remisi memperlihatkan ada kepentingan publik yang terganggu, di tengah sistem pemberian remisi yang tertutup prosesnya, maka pencabutan remisi sebagai penanda hadirnya Negara untuk memberikan keberpihakan hukum pada kepentingan publik lebih luas dan menjadi langkah mengoreksi sekaligus memperkuat pertanggungjawaban penyelenggara kekuasaan.

“Kami berharap, Presiden Jokowi mempertimbangkan, sekaligus meninjau ulang kekeliruan konsep, aturan, dan sistem pemberian remisi dalam Keppres No. 174 Tahun 1999 dan Keppres No. 29 Tahun 2018. Keduanya, berpotensi bermasalah dari sudut hukum tata negara, tidak tepat secara perundang-undangan dan hukum HAM,” tandas Herlambang juga Dosen Departemen Hukum Tata Negara (HTN) Unair Surabaya ini.(ton)