Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (berdiri) saat menjadi pembicara dalam 'Work Shop Peliputan Pileg dan Pilpres 2019 di Surabaya Rabu (6/2) siang. (Foto/bw)

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Ada yang tertinggal dalam masa kampanye Pemilu 2019. Yakni, media hanya fokus memberitakan soal Pilpres. Padahal, dalam Pemilu 17 April mendatang masih ada empat kotak lainnya yang tak kalah menariknya. Yakni, memilih anggota DPRD kab/kota, DPRD provinsi, DPR RI dan anggota DPD RI.

“Banyak masyarakat yang tidak tahu calon legislatif/caleg di daerah pemilihannya. Saya saja, banyak caleg yang tidak saya kenal di dapil saya di daerah Jawa Barat/Jabar,” kata Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo, ketika berbicara dalam ‘Work Shop Peliputan Pileg dan Pilpres 2019 di Surabaya Rabu (6/2) siang.

Menurut dia, media hanya fokus pada kegiatan capres/cawapres tanpa mau peduli terhadap Pileg yang juga menarik.

Kenapa? “Karena masyarakat yang sudah terdaftar menjadi dalam DPT tidak mengetahui caleg yang akan dipilih. Karena apa, ya memang caleg nya tidak dikenal,” kata Yosef, yang akrab disapa Stenly ini.

Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin (kiri) saat menjelaskan iklan caleg di media cetak, tv, radio dan online yang boleh dan yang tidak diperbolehkan. (Foto/bw)

Berdasarkan penelitian, kata dia, dari 350 wartawan lebih yang disurvey sekitar 85 persen wartawan menemukan ide justru dari media sosial/medsos. Padahal, medsos terdapat lingkaran hitam.

Menurut dia, pejabat yang menjadi timses gemar membuat pernyataan di twitter, IG dan FB.

“Bagaimana kalau akun twitter seseorang diretas dengan menyebarkan berita hoax lalu dikutip oleh wartawan. Makanya diperlukan klarifikasi dan konfirmasi ke narsum dan jangan main kutib,” ujarnya.

Seperti yang terjadi di Polda SU, yang menyatakan akun nya telah dibajak seseorang.

Prof Bagir Manan (no 2 dari kanan). (Foto/bw)

Sementara, Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amien, menyatakan, kue iklan untuk media baru bisa dinikmati pada 23 Maret – 13 April mendatang.

Meski, kata dia, alat peraga kampanye/APK baik terkait Pilpres dan Pileg sudah tersebar dimana-mana.

“Sepanjang memenuhi unsur aturan yang dibuat KPU dan Bawaslu tidak ada masalah. Tapi, kami akan bergerak ketika ada ajakan untuk memilih caleg,” kilahnya.

Meski demikian, kata dia, aturan berupa SK KPU terkait tanggal yang diperbolehkan 23 Maret-13 April hingga kini belum ada. Selama APK atau iklan di media cetak, tv dan online hanya sosialisasi dan bukan kampanye tidak ada masalah. “Kalau sudah kampanye Bawaslu akan bergerak dan menindak tegas,” ujarnya.

Dalam ‘Work Shop Peliputan Pileg dan Pilpres 2019 di Surabaya, juga menghadirkan pembicara lainnya. Diantaranya, mantan Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan, anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi dengan moderator Imam Wahyudi. (bw)