(bisnissurabaya.com) – Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berubah-ubah. Yang terbaru tentang Peraturan Menteri Kesehatan RI (PMK) 51/2018 tentang pengenaan urun beaya dan selisih beaya dalam program jaminan kesehatan. Aturan tersebut menimbulkan keresahan bagi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Terutama pasien penyakit kronis, seperti jantung, kanker, diabet dsb.

Salah satunya dikemukakan pasien kanker paru, Winarko. Ia menyatakan, sejak Mei 2018, dirinya harus keluar masuk rawat inap Rumah Sakit/RS Siloam terkait kanker paru yang dideritanya. ‘’Coba bayangkan, kalau saya harus membayar beaya rumah sakit sebesar 10 persen,’’ kata Winarko, didampingi anaknya Achmad Firdaus, kepada Bisnis Surabaya, di Surabaya, pekan lalu.

Karena penyakit kronis itulah, kata dia, dirinya harus melakukan kemo teraphy minimal setiap tujuh hari sekali. Padahal, Sekali kemo beayanya Rp 4 juta. Winarko, sendiri saat ini berusia 66 tahun dan harus menanggung kepesertaan BPJS mandiri. Bila urun beaya diterapkan, dia mengaku, tidak tahu lagi bagaimana lagi harus membayar beaya 10 persen bila harus berobat rawat inap, maupun kemo terapy.

Dhani Rahmadian. (Foto/ton)

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Umum dan Komunikasi Publik BPJS Cabang Surabaya, Dhani Rahmadian, mengatakan, jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan dalam Program JKN-KIS tersebut ditetapkan Kementerian Kesehatan. Dengan ketentuan urun beaya itu diberlakukan bagi jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam program JKN-KIS. Adapun, penetapan jenis-jenis pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan.

“Saat ini urun beaya belum diberlakukan, karena masih dalam proses kajian dan pembahasan jenis pelayanan apa saja yang akan dikenakan urun beaya itu. Karena, ketentuan itu tertera didalam pasal 4 ayat (5) huruf a,b dan c PMK 51/2018,” kata Dhani, sambil menjelaskan di Surabaya saat ini sudah ada sekitar 2,66 juta peserta dari 3,07 juta penduduk di kota ini.

Penerapan itu, jelas Dhani, belum berlaku karena masih dalam kajian, uji publik serta rekomendasi dari pengusul dari unsur BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan. “Jadi masyarakat tak perlu resah akan stigma yang beredar di luar bila peraturan itu merugikan bagi peserta BPJS atau JKN-KIS itu sendiri,” jelasnya. Tentunya, fasilitas kesehatan wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun beaya dan estimasi besarannya kepada peserta. Kedepan peserta atau keluarganya harus memberikan persetujuan atas kesediaan membayar urun beaya sebelum mendapatkan pelayanan.

Aturan besaran urun beaya tersebut, menurut Dhani, berbeda-beda dengan rawat jalan dan rawat inap. Semisal, disebutkan nantinya untuk rawat jalan besarannya Rp 20.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas A dan RS kelas B, Rp 10.000 untuk di RS kelas C, RS kelas D, dan klinik utama, serta paling tinggi Rp 350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu 3 bulan.

Namun, kata dia, yang perlu diperhatikan disini, nominal ini terbilang kecil daripada total beaya pelayanan yang diperoleh dari peserta. Sedangkan untuk rawat inap, besaran urun beayanya adalah 10 persen dari beaya pelayanan, dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp 30 juta.

Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan membayar klaim RS dikurangi besaran urun beaya tersebut. Urun beaya dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan. “Tapi ketentuan urun beaya ini tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan/atau penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah,” ujar Dhani, sambil menjelaskan tunggakan BPJS Surabaya sampai Oktober 2018 lalu mencapai Rp 227 miliar.

Namun, bagaimana menyoal aturan bagi peserta yang hendak meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif atau VIP? Terhadap hal tersebut, Ia menjelaskan, sesuai Permenkes tidak melarang peningkatan hak kelas rawat di rumah sakit. Walaupun, ada konsekuensi pembayaran selisih beaya yang harus ditanggung oleh peserta JKN-KIS yang bersangkutan.

“Peningkatan kelas perawatan tersebut hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang sebelumnya menjadi hak kelas peserta. Pembayaran selisih beayanya dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, pemberi kerja, atau melalui asuransi kesehatan tambahan,” jelas Dhani. Dia menjelaskan, untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 1, peserta harus membayar selisih beaya antara tarif INA CBG’s antar kelas.

Sementara untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 1 ke kelas di atasnya. Seperti VIP, maka peserta harus membayar selisih beaya paling banyak 75 persen dari tarif INA CBG’s kelas 1. Sedangkan untuk rawat jalan, peserta harus membayar beaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp 400.000 untuk setiap episode rawat jalan.

“Sama halnya dengan aturan tentang urun beaya tadi, fasilitas kesehatan juga harus memberi informasi kepada peserta atau keluarganya tentang beaya pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dan berapa selisih beaya yang harus ditanggung peserta,” timpalnya.

Tentunya itu, tetap menganut jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya yang dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

“Dengan solusi bijak yang baik peserta ataupun keluarganya juga harus menyatakan kesediaannya membayar selisih beaya sebelum mendapatkan pelayanan,” pungkasnya. (ton)