Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Lindungi warga Surabaya dari bahaya asap rokok. Karena itu, Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) sebagai  pengganti Perda 5 Tahun 2008 sedang dibahas di Panitia Khusus/Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kota Surabaya.

Namun, desakan untuk segera disahkan terus digulirkan berbagai komponen masyarakat. Mulai dari  Universitas Airlangga (Unair), UIN Sunan Ampel, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC IAKMI), Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI), Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT), dan masih banyak lagi.

Berbagai langkah nyata mereka lakukan. Mulai mengirim surat dukungan dan audiensi ke Pansus DPRD Surabaya, sampai menggelar konfrensi pers dan dialog di TV. “Kalau memang tidak segera disahkan DPRD, kami akan mengadu ke Walikota Risma,” kata Ketua WITT,  Arie Suripan, kepada Bisnis Surabaya, pekan lalu.

Elemen masyarakat itu memandang penting penambahan tiga KTR baru. Yaitu, tempat kerja, tempat umum, dan satu lagi, untuk melengkapi lima Kawasan Terbatas Merokok (KTM) yaitu tempat pendidikan, tempat kesehatan, tempat ibadah, tempat bermain anak, dan transportasi umum.

Penambahan tempat kerja sebagai KTR sangat urgent. Selain untuk hiegienitas produk yang dihasilkan. Fakta menunjukkan sudah banyak perokok pasif yang menjadi korban. Diantaranya, Ikke,  seorang karyawan bagian pantry di sebuah restoran yang harus kehilangan  suaranya karena menderita kanker pita suara.

Saat ini, pabrik rokok sangat agresif dalam mengkampanyekan produknya. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimana iklan rokok sering dipasang tak jauh dari KTR. “Ada beberapa industri rokok yang bersedia mensponsori acara anak sekolah. Bahkan acara khitanan,” jelas wanita cantik yang juga Ketua Granat ini.

Sebagai kota layak anak, semestinya Pemerintah Kota Surabaya tidak boleh mengabaikan fenomena ini. Karena anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari bahaya asap rokok. Alasan tidak efektifnya perda sebelumnya oleh beberapa anggota pansus, semestinya tak menjadi alasan pembenar untuk menolak pengesahan raperda yang baru. Karena itu, akan menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif selama ini.

Ketua Pansus Junaedi, menyampaikan, Sebelum raperda diajukan oleh Pemerintah kota Surabaya, tentunya mereka sudah menyiapkan aparat terkait untuk efektifitas berlakunya Perda. Seperti Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dan lain-lain.

Memang ada beberapa komponen masyarakat yang tidak sependapat dengan berlakunya perda ini. Dengan alasan, mereka akan kehilangan hak dan pendapatannya, karena mereka perokok, bekerja di pabrik rokok, atau berjualan rokok.

Tapi,  menurut anggota Pansus yang lain seperti Ibnu Shobir dan Renny, alasan tersebut juga lemah. Karena Raperda ini sama sekali tidak membatasi orang dan berjualan rokok. Hanya mengatur mereka supaya merokok di tempat yang tidak dilarang Perda. Selain itu, sangat naif apabila mengaitkan Raperda KTR ini dengan pendapatan. Karena Raperda ini hukum asalnya adalah kesehatan yang bertujuan melindungi masyarakat Surabaya terutama anak-anak dari bahaya asap rokok. (nanang)