akil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida bersama anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia saat memberikan keterangannya kepada para pewarta usai hadiri acara OJK Jatim di Surabaya, (31/01). (foto/patrik)

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Maraknya keberadaan Financial Technologi (Fintech) atau pinjaman dana online belakangan ini meresahkan masyarakat. Apalagi terkait dalam penagihannya yang banyak menyalahi prosedur dalam Undang – undang perbankan.

Untuk itu, adanya payung hukum yang jelas bagi industri jasa keuangan berbasis digital atau Financial Technologi (Fintech) perlu diberlakukan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per awal Februari tahun 2019 sudah mulai menerapkan Regulatory Sandbox.

Ya, Regulatory Sandbox sendiri merupakan program uji coba bagi perusahaan rintisan (startup), di bidang jasa keuangan berbasis teknologi atau Fintech.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida mengatakan, program ini menjadi tempat uji coba bagi perusahaan fintech sebelum beroperasi melayani masyarakat.

“Otoritas Jasa keuangan (OJK) secara resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Keuangan, dan di awal Februari 2019 ini sudah mulai kami terapkan.” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (02/02) ketika dikonfirmasi.

Dijelaskan Nurhaida, peraturan ini sebagai payung hukum untuk menaungi seluruh perusahaan keuangan, yang mengembangkan inovasi di sektor digital, yang bertujuan untuk memberikan manfaat luas dan perlindungan kepada masyarakat.

Nurhaida kembali menegaskan, saat ini sudah ada 67 perusahaan Fintech yang mendaftar ke OJK, dari perusahaan starup yang mendaftar tersebut harus melalui proses penerapan Regulatory Sandbox.”Regulatory Sandbox ini penting demi melindungi nasabah dari penipuan-penipuan Fintech bodong yang tidak terdaftar di OJK tapi tetap beroperasi, sehingga masyarakat tidak terjerat oleh Fintech yang menipu.” ungkapnya.

Sementara, anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia mengatakan, masyarakat saat ini lebih interes terhadap perusahaan investasi yang memberikan bunga yang cukup tinggi dengan nilai investasi yang rendah.

Ia menambahkan, kemudahan berinvestasi dengan pasive income yang tinggi ini, sering kali menjadi pilihan masyarakat agar tergiur untuk mendapatkannya.

Untuk itu, kata Indah Kurnia, Komisi XI DPR RI mendorong OJK jangan lelah melakukan edukasi literasi keuangan, agar masyarakat atau calon nasabah tidak terjerat kepada praktek investasi yang menggiurkan karena income yang cepat dan bernilai tinggi, dengan nilai investasi yang kecil

“Terutama edukasi literasi keuangan bagi ibu-ibu rumah tangga.” Terang Indah kepada wartawan usai acara OJK Jatim di Surabaya, Kamis (31/01) lalu.

Ia memberikan alasan mengapa ibu-ibu mudah menjadi target bagi kreditur, karena ibu rumah tangga sangat rentan terhadap praktek investasi yang menjanjikan pendapatan dengan bunga tinggi.

Oleh karenanya, kata Indah Kurnia, OJK wajib melakukan edukasi literasi keuangan secara inklusif agar masyarakat tidak tergiur dengan perusahaan investasi yang menawarkan pasive income tinggi dengan investasi rendah. “Komisi XI DPR RI mendorong hal ini kepada OJK.” Pungkasnya.(ton)