dr Febria Rachmanita. (foto/ist)

(bisnissurabaya.com) – Urun beaya bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memang belum diberlakukan. Namun, keresahan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan yang tak gratis lagi mulai terasa. Karena itu, perlu kajian yang mendalam dari pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan sebelum memberlakukan Permenkes 51/2018 tentang urun beaya itu.

Jangan sampai, aturan itu justru menjadi beban bagi masyarakat, terutama yang mengidap penyakit kronis karena ketidakmampuan untuk membayar urun beaya itu. Terutama bagi orang miskin baru/OMB yang tidak bekerja lagi atau pensiun. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas/Kadis Kesehatan Kota Surabaya, drg Febria Rachmanita, tetap berpegang pada Permenkes 51/2018 itu tentang urun beaya itu.

‘’Saya masih menunggu penetapan dari Kementerian. Kini masih dalam pembahasan pengkajiannya dan rumah sakit belum menerapkan urun beaya. Kami masih menunggu penetapan resminya dari Kementerian sendiri,” kata Febria Rachmanita, kepada Bisnis Surabaya, pekan lalu. Febria, yang kerap disapa Fenny, ini menjelaskan, bahwa rumah sakit/RS di Surabaya belum sama sekali menerapkan ketentuan tersebut lantaran masih belum berlaku.

Kini, uji publik maupun kajian serta rekomendasi jenis apa saja yang rawan penyalahgunaan dari fasilitas kesehatan itu juga masih digodok belum ketetapannya secara final. “Masih menunggu ketetapan penyalahgunaan apa saja dari kemenkes berdasarkan masukan dari BPJS, organisasi profesi dan asosiasi faskes,” jelas Fenny.

Ketika disinggung terkait ketentuan selisih beaya pada klausul ketentuan yang ada di dalam Peraturan Kemenkes 51/2018, dirinya menegaskan, belum melakukan penerapan itu pada rumah sakit dan masih menunggu penetapan aturan itu dari Kemenkes.

“Masyarakat /atau peserta Faskes tidak perlu resah dengan kabar itu yang belum baku ketetapannya dari Kemenkes, jadi di Surabaya peraturan ataupun ketentuan itu belum dilaksanakan maupun diterapkan. Pada prinsipnya kami bertugas memberi jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan bagi masyarakat agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi setiap orang,” tandas Fenny ini. (ton)