Online Mengguncang Bisnis Travel Agent

26

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – HOTEL-hotel berbintang sejak dua-tiga lahun lalu diguncang pasarannya akibat bermuncullannya hotel-hotel berukuran kecil atau menengah yang berpredikat “budget hotels”. Hotel-hotel yang ukuran kamarnya maupun ukuran servicenya pas-pasan saja. Ada hotel yang menurut kamar dan cara servicenya tidak sekelas seharusnya, tetapi diberi saja “hotel bintang tiga’. Malahan ada yang seolah satu tingkat di atas kondisi hotel untuk ‘backpackers traveller’. Begitu pula, peringkat (kelas) hotel dari satu hingga lima yang dulunya oleh Departemen Pariwisata secara bersama dinilai oleh Perhim-punan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), tiba-tiba sejak pemerintahan lalu tiba-tiba muncul badan swasta yang memberikan peringkat hotel. Menandingi PHRI. Alasannya: era demokratis dan kebebasan! Karenanya, hotel-hotel berbintang 3 hingga 5 kemudian menentukan pangsa-pasarnya sendiri dalam menggaet para tamunya melalui standar servicenya, sehingga meskipun “terpukul” dengan menjamurnya hotel-hotel budget, ternyata masih berdiri kokoh.

Sebagaimana sifat manusia dan mereka yang bertujuan berwisata untuk rekreasi sampaipun untuk berkonferensi, menginginkan informasi langsung mengenai status atau peringkat hotel yang akan dituju, mengenai fasilitas dan tarifnya.. Bersyukur kalau mendapatkan info tersebut bisa cepat dari pihak perhotelan yang akan digunakan sebagai tempat beristirahat ketika berwisata ataupun tempat untuk pertemuan. Maklum, lokasi yang akan dituju tersebut jauh dari kota kediamannya. Kini, info demikian tidaklah sulit didapat. Yakni melalui situs informasi perhotelan pada saluran online. Cukup dengan otak-atik handphone, anda pun sudah mendapatkan situs tersebut yang memberi informasi cukup lengkap mengenai lokasi, kondisi sampaipun berapa sewa kamarnya dan lain-lain. Apakah anda menginginkan hotel kelas berbintang ataukah budget hotel, sekaligus pesan kamarnya berikut informasi lainnya yang diperlukan. Barangkali cara industri pariwisata itu bisa dikategorikan sebagai “Belanja Online” yang di Indonesia diawali sejak tahun 2012 oleh perusahaan-perusahaan periklanan (lewat tv). Cara ekstrim penggunaan piranti digital itu kini sudah menjadi lazim untuk berbelanja, untuk pemesanan tiket pesawat terbang dari semua maskapai penerbangan, tiket kereta api dan kapal laut maskapai besar sampaipun pengurusan passport ke Kantor Imigrasi. Semua dengan cara pemesanan lewat online. Event berbelanja demikian malahan diperingati dalam “Hari Belanja Online Nasional” (Harbolnas, sejak 2017). Sangat sedikit yang melalui travel agent (biro perjalanan umum/ BPU). Imbasnya memang menyedihkan. Beberapa travel agent besar di kota-kota besar termasuk di Surabaya, terpaksa tutup usaha atau sekurang-kurangnya secara drastis mengurangi tenaga kerja dengan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa karyawannya. Terutama BPU yang lebih mengutamakan penjualan tiket (ticketing) penerbangan dan kereta api serta pengurusan passport.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), Rudiana (2/1) menyatakan, bahwa mayoritas pangsa (segment) pasar milik para anggotanya tergerus sampai 60 persen dengan kehadiran “platform travel digital”. Berarti, lebih dari setengah pasar yang ada pada saat ini sudah beralih ke digital. Dia menuntut pemerintah untuk bertindak lebih cepat sebelum dampaknya melebar. Yang diminta adalah regulasi perijinan online travel. Katanya, pada saat ini banyak regulasi yang tidak dipenuhi mereka yang membuat pemangkasan layanan. “Online boleh melakukan apa saja. Kalau kami setiap buka usaha harus ada izin dan lainnya. Online kan sama-sama jualan, tidak ada batasan servicenya. Di mana? Kalau pelanggan mau cancel ke mana? Mau refund bagaimana? Pada hal, kami ada kewajiban ke konsumen dalam soal-soal itu.” katanya bernada frustasi.

Terlebih lagi, saat ini online travel menawarkan kemudahan serta tiket yang lebih murah, namun menurut wakil ketua Astrindo itu, banyak layanan yang sama sekali hilang. Dulu perbankan juga sering menawarkan paket wisata, namun karena tidak diijinkan, maka mereka hanya bisa melakukan kerja sama. Menurutnya, pemerintah perlu tegas untuk memaksa pemain online travel untuk mengurus perijinan terlebih dulu dengan standar-standar yang sesuai demi menjaga keberlangsungan industri dan kepuasan pelanggan. “Kini pelan-pelan platform online travel sudah menggeser sampai 60 persen pangsa pasar itu yang dari awalnya tidak sebanyak itu, karena pemerintah membiarkan terus.” Begitu sesambatnya.

Dalam Ruang Opini ini, beberapa kali penulis menyatakan, bahwa kemajuan teknologi sering membawa korban. Namun perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tidak bisa dibendung. Hal itu berbarengan dengan kebutuhan manusia dalam pola kehidupan di zamannya. Pada sektor industri pariwisata, dalam hal bisnis travel agencies yang menggunakan pola kerja sebelumnya, keberadaan dan penggunaan media komunikasi digital secara jelas mengancam kehidupannya. Mereka yang membutuhkan pembelian tiket, yang membutuhkan informasi akurat dan cepat, akan tetapi tidak mau bersusah payah harus mendatangi kantor perusahaan penerbangan, loket setasiun kereta api atau kantor biro perjalanan umum, akan mencari dan menemukan cara yang praktis, cepat dan murah.

Di situlah peranan digital melalui media online menyediakan layanannya. Cepat, praktis, murah. Harus diakui, bahwa digitalisasi dalam layanan berwisata itu pula yang mendukung perkembangan obyek-obyek wisata atau daerah tujuan wisata (DTW). Barangkali kondisi seperti itu yang menjadikan situs “Rough Guides” dari Inggeris (2018-2019) menetapkan Indonesia sebagai proyek wisata dunia peringkat ke 6.
Pemerintah jelas tidak mudah menetapkan aturan perijinan online travel. Perkembangan teknologi, terutama kalau sudah bicara tentang kondisi dalam Revolusi Industri 4.0 sekarang, menjadikan pola layanan e-trade yang kini cukup melalui aplikasi di dalam telepon genggam. Hanya tinggal kepercayaan pelanggan saja kepada pihak yang dipesani itu, tanpa mengetahui bagaimana wujud ruangan, kantornya maupun pegawainya.

Suatu saat, kemungkinan sebagian besar peranan tour-guides (pramuwisata) juga bakal diambil alih oleh e-trade. Wisatawan cukup tekan-tekan tombol telpon genggamnya, sudah menerima penjelasan mengenai obyek apa saja yang dikunjunginya. Di tempat bersifat tetap (stationair) seperti di ruang kantor, di restoran dan sejenisnya, layanan mungkin bakal dilakukan oleh sistem robot. Mungkin ada benarnya, kini pemerintah Jepang mengenalkan teknologi (mungkin Revolusi Industri 5.0) yang “berperikemanusiaan” karena katanya, Revolusi Industri 4.0 tidak berperikemanusiaan! (amak syariffudin)