(foto/patrik)

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 tertanggal 27 Desember 2018 terkait down payment (DP) nol persen untuk kredit motor dan mobil dinilai oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kontra produktif.

Sebab, Aturan POJK tersebut sekilas pro publik, padahal secara substansial ideologis POJK justru sangat kontra produktif. “Dan ini patut diduga dengan keras adanya conflic of interest antara OJK dengan dengan lembaga pembiayaan (leasing),” tegas Ketua YLKI Tulus Abadi ketika dikonfirmasi bisnissurabaya.com.

YLKI menyoroti keras POJK dimaksud. “Aturan POJK itu dimaksud mengindikasikan bahwa OJK sebagai regulator tidak netral dan obyektif. Sebab POJK dimaksud sarat dengan kepentingan industri leasing,” tandas Tulus.

Menurut Tulus, seluruh operasional kelembagaan OJK dipasok oleh industri finansial, yakni perbankan, leasing dan asuransi. Keluarnya POJK tersebut dari sisi logika kebijakan publik sangat kental diintervensi industri leasing, karena sangat menguntungkan industri leasing sendiri.

Namun, disisi lain keluarnya POJK tersebut merupakan langkah mundur yang signifikan, baik pada konteks manajemen transportasi publik keselamatan berlalu-lintas dan bahkan pro pada kemiskinan.

“YLKI menduga keluarnya POJK No. 35/2019 diintervensi oleh industri otomotif. POJK tersebut akan mengakibatkan penjualan kendaraan bermotor meningkat tajam, khususnya roda dua, ” jelas Tulus.

Dan ini akan mengakibatkan tingkat kecelakaan lalu lintas makin tinggi, dan bahkan akan memicu pemiskinan baru. “Menurut data BPS, kredit sepeda motor telah memicu kemiskinan khususnya rumah tangga miskin, karena banyak rumah tangga miskin terjerat kredit macet sepeda motornya,” pungkas Tulus.

Seperti diketahui, dalam POJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang baru diatur bahwa perusahaan multifinance dapat menyalurkan pembiayaan tunai. OJK juga menurunkan batas uang muka kendaraan bermotor hingga 0 persen.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B OJK Bambang W. Budiawan mengatakan bahwa OJK memperbolehkan perusahaan multifinance untuk menerapkan uang muka atau down payment (DP) hingga 0 persen berdasarkan prinsip striking the balance. “Jadi kami tidak melarang DP 0 persen, asalkan risiko kreditnya rendah,” katanya.

Dari POJK 35 itu, perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio non performing financing (NPF) neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor maksimal 1 persen dapat menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor paling rendah 0 persen.

Sementara untuk perusahaan dengan NPF 1 persen – 3 persen dapat mematok DP paling rendah 10 persen, NPF 3 persen – 5 persen DP paling rendah 15 persen. Sedangkan perusahaan dengan NPF 5 persen DP paling rendah 15 persen – 20 persen, dan NPF di atas 5 persen DP paling rendahnya mencapai 20 persen.

Selain itu, ketentuan pembiayaan tunai yang juga disebut sebagai fasilitas modal usaha untuk keperluan produktif dan fasilitas dana untuk keperluan konsumsi menjadi salah satu bentuk perluasan kegiatan usaha bagi multifinance.(ton)