Caption : Kepala Kantor Regional IV Otoritas Jasa Keuangan Jatim Heru Cahyono bersama lembaga pengawas perbankan syariah dan pelaku Industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rabu, 28/11. (foto/ton)

Batu, (bisnissurabaya.com) – Evaluasi kinerja sebagai salah satu wujud konkrit yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) terhadap perkembangan industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Timur agar tetap tumbuh sehat dan dapat bersaing dengan bank konvensial lainnya.

Apalagi, tantangan perekonomian Indonesia ke depan masih tergolong cukup tinggi dengan ketidakpastian ekonomi global yang terus berlanjut dipengaruhi oleh ekspektasi pasar terhadap kenaikan Federal Fund Rate (FFR).

Kepala OJK Regional IV Jawa Timur Heru Cahyono mengatakan, Perbankan syariah di Jawa Timur harus lebih berupaya meningkatkan manajemen resiko yang lebih kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, mengingat risiko kredit perbankan syariah di Jawa Timur masih meningkat secara signifikan yakni peningkatan rasio NPF dari 2,74 persen pada triwulan III tahun 2017 menjadi 5,23% pada triwulan III tahun 2018.

Apalagi, ekonomi Jawa Timur sendiri pada Triwulan III/2018 tumbuh 5,40 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional 5,17 persen, tingkat inflasi sebesar 2,75 persen lebih rendah dibanding inflasi nasional 3,16 persen.

Sehingga untuk meningkatkan kinerja BPRS, melindungi semua kepentingan (stoke holder) serta meningkatkan kepatuhan BPRS terhadap aturan yang berlaku pada perbankan, untuk itu OJK akan segera menerbitkan regulasi tentang penerapan manajemen risiko.

OJK berharap agar BPRS dapat mengantisipasi hal itu sejak dini dengan kewajiban pemenuhan modal inti minimum diakhir tahun 2020, terutama bagi BPRS dengan modal inti kurang dari Rp3 miliar maupun kurang dari Rp6 miliar.”

Bagi pemilik industri BPRS segara lakukan peraturan itu dengan setor inti modal sebesar Rp 3 Miliar hingga Rp 6 Miliar,” katanya.

Diakhir 2020, Heru Cahyono berharap agar pelaku industri BPRS melaksanakan prosedur tersebut untuk menjaga stabilitas dan kesehatan perbankan saat ini.

“Terutama terkait dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, yang memcakup kebijakan dan sistem perbankan sendiri,” ujarnya.

Seperti diketahui, OJK kini concern mengenai rasio NPF BPRS yang tergolong tinggi yang berpengaruh signifikan terhadap penilaian tingkat kesehatan BPRS yang menjadi salah satu kewajiban dalam penetapan status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI).(ton)