Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten-Kota/UMK di Jawa Timur/Jatim tahun 2019 oleh Gubernur Jatim langsung ditanggapi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jatim.

SKPD ketenagakerjaan ini mengumpulkan perwakilan dari unsur pemerintah/dewan pengupahan/hingga unsur pekerja dan pengusaha. Hal ini, sebagai upaya memberikan pemahaman bersama terkait penetapan UMK 2019 untuk memberikan pemahaman bersama terkait penetapan UMK 2019 ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Himawan Estu Bagiyo, mengatakan, sebelum ditetapkannya UMK Jatim 2019 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur, ada alasan yang logis berargumentasi dengan konstruksi yang dibangun berdasar tiga hal. Yakni, disparitas atau perbedaan upah antara lima ring wilayah kabupaten di Jatim dengan provinsi lain, meski saat ini pertumbuhannya sudah naik.

Dari kegiatan sosialisasi ini juga dijelaskan bahwa UMK tak serta merta diterapkan. Namun, pengusaha dapat menyampaikan penundaan. Dan usulan penundaan itu sekarang sudah dapat diproses melalui Dewan Pengupahan dengan persyaratan yang normatif seperti audit perusahaan. (agung/stv)