Proyek Dinas Cipta Karya Pemkot di Tuwowo dan Simorejo Diduga Sarat Penyimpangan 

215

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Peraturan Presiden (Perpres) No 16  tahun 2018  tentang pengadaan barang dan jasa pasal 69 jelas penyelenggaraan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung (SPSE).

Yakni, dengan ruang lingkup SPSE meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak serta serah terima pekerjaan. Namun,  hal ini tidak sesuai dengan realitas pekerjaan proyek yang dilakukan oleh pemkot Surabaya.

Pekerjaan saluran air dengan U-Getter di jalan Simerejosari B Gang 13 diduga pemasanganya secara asal-asalan hanya dipangku/diganjal dengan menggunakan bekas pecahan paving. Hal itu dilakukan agar nampak lurus/horizontal dengan memaksakan pemasangan tutup U-getternya hanya menggunakan cara-cara yang tidak dianjurkan dalam peraturan jasa konstruksi.

Namun, dari fakta lapangan didapat beberapa pekerjaan dilakukan oleh rekanan pemkot  tidak sesuai dengan dokumen hasil penawaran dari lelang pekerjaan. Seperti halnya pekerjaan saluran air U-getter di jalan Simorejosari B Gang13 dikerjakan oleh CV Aditya Persada dengan nilai pagu Rp 605.309.649,00 dan harga HPS Rp 589.854.000,00 dengan nilai penawaran Rp 488.264.129,00 (pemenang).

Dilelang paving lebar 2 meter padahal fakta lapangan lebar gang 4 meter. Untuk U-Gutter yang dipasang tidak rata / horizontal sehingga tutup U-Gutter nampak diganjal agar terlihat nampak lurus, padahal hal demikian tidak diperbolehkan dalam pekerjaan pemerintah.

Ironisnya lagi, dispesifikasi didalam dokumen lelang pekerjaan tersebut disebutkan paving lama dibongkar kemudian diganti dengan paving yang baru.

Namun hal itu tidak di lakukan oleh rekanan Pemkot dimana pada paving lama dipakai untuk peninggian saluran mestinya menggunakan bata merah namun hanya diganti atau menggunakan paving bekas.

Selain itu, pekerjaan paving di Tuwowo 7 & 8 tingginya sama dengan paving lama di gang lebar. Adanya indikasi tidak dilakukan pengurukan tanah pada pekerjaan tersebut. Padahal jelas didalam lelangnya tercantum spesifikasi urukan tanah.

Sementara, pekerja pavingisasi baru Tuwowo dijalan Tuwowo Rejo Gang 7 dan 8 dengan nilai agu Rp 378.567.120,00 dan harga HPS sebesar Rp 325.538.928,00 dengan nilai penawaran senilai Rp 274.973.004,00 dengan pemenang CV Aditya Persada.

Dari pengamatan lapangan paving lama dengan paving yang baru tingginya sama. Patut diduga paving lama diambil diganti paving yang baru tanpa adanya urukan tanah (Tidak sesuai spesifikasi lelang yang tertera adanya urukan tanah).Dengan kwalitas paving diduga tidak sesuai spesifikasi lelang.

Tak hanya itu, didalam dokumen U-getter lebar 4 meter dilapangan ternyata lebar gangnya cuma 2 meter juga tidak lepas dari sarat penyimpangan pekerjaaan.

Selain itu, pada material kantin juga tidak sesuai spesifikasi /spek lelang. Karena dilihat secara kasat mata kanstin rapuh diduga juga tidak sesuai dengan spek yang ada dilelang. Terlebih, pemasang U getter diduga tidak lurus / horizontal sehingga hanya dengan diganjal dengan menggunakan bongkaran batu dengan maksud agar nampak nampak lurus. Jelas dari pekerjaan tersebut sudah tidak sesuai dengan perpres dan perundangan-undangan tentang pengadaan barang dan jasa serta jasa konstruksi.

Belum lagi tidak adanya papan nama pekerjaan, namun bila papan terpasang tentunya akan menjadi pertanyaan publik? di papan pekerjaan tercantum 4 meter padahal gangnya hanya 2 meter pada pekerjaan (Tuwowo Gang 7& 8)?

Seperti diketahui, merujuk Undang-undang No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi pada pasal 3 dengan penyelenggaraan berdasar asas kejujuran dan keadilan serta kesetaraan keserasian dengan maksud penyedia jasa menjalankan hak dan kewajiban dengan meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kedua kejanggalan itu yang diduga  berubah dari sistem informasi yang ditampilkan oleh SPSE. Misalnya dalam informasi SPSE ukuran 4 meter ternyata dilapangan hanya 2 meter, begitu sebaliknya  informasi SPSE 2 meter ternyata dilapangan 4 meter.

Tentunya, hal ini bisa dibenarkan atau tidak dalam administrasi elektronik lelang terbuka.namun, sayangnya Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Pemkot Surabaya Chalid Buhari saat dikonfimasi akan hal itu seolah tidak merespon dari temuan bisnissurabaya.com di lapangan. Hingga berita ini diterbitkan senin, (26/11) pihak Dinas Cipta Karya masih enggan memberikan keterangan dan tanggapan resminya. (ton)