Kemudahan KUR, Kesulitan Urusannya

47

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan sebanyak 60 persen alokasi kredit usaha rakyat (KUR) di tahun 2019 nanti akan diarahkan untuk pemanfaatan sektor produksi. “Targetnya, tahun depan 60 persen,” katanya di Jakarta (22/11) ketika memberikan penghargaan kepada para pemangku kepentingan program KUR. “alokasi sektor produksi mengalami peningkatan dari tahun ini yang ditetapkan sebesar 50 persen,” katanya. Peningkatan alokasi bagi sektor produksi tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mendorong potensi kegiatan ekonomi di berbagai daerah. Tetapi KUR untuk sektor produksi itu merupakan skema KUR bagi kelompok usaha yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan mitra usaha untuk komoditas perkebunan, peternakan dan perikanan. Untuk kelompok usaha bersama komoditas perkebunan, KUR itu diharapkan dapat mendorong produktivitas kelapa sawit, karet dan kelapa yang menjadi produk unggulan Indonesia. Sedangkan untuk kelompok uaha bersama komoditas peternakan, bantuan pinjaman khusus itu diharapkan bisa membantu usaha penggemukan sapi serta ayam, dan menjadi jawaban atas persoalan ketahanan pangan.

Menko Darmin juga menyatakan, selama ini program KUR terus mengalami perubahan skema maupun regulasi. Salah satunya terkait penurunan suku bunga KUR setiap tahunnya. Hingga tahun 2018 ditetapkan sebesar 7 persen dibanding 2017 sebesar 9 persen dan 2015-2016 sebesar 12 persen. “Demi kemudahan pengelo-laan bisnis data debitur usaha mikro dan kecil, pemerintah juga melakukan perubahan pada sistem informasi program KUR yang diluncurkan sebagai sistem informasi kredit program pada 2014 lalu.” ujarnya.

Menurut catatan, selama periode 2015-2018, penyaluran KUR mencakup 13.258.026 pelaku usaha mirko, kecil dan menengah dengan total plafon pencapaian Rp 317 triliun. Namun kinerja penyaluran KUR juga diikuti dengan terjaganya kualitas kredit yang tercermin dari tingkat kredit bermasalah (NPL) 2018 sebesar 1,24 persen.

Pernyataan Darmin Nasution tentang KUR itu kiranya melalui berbagai permasalahan sejak program KUR empat tahun lalu. Waktu itu diingatkan, bahwa peran utama penyalurannya adalah pihak perbankan. Namun perjalanan KUR sampai dengan setahun kemudiannya masih tersendat-sendat. Beberapa faktor terjadi, yang menurutnya pada 15 Oktober 2015 dikatakan, bahwa sektor usaha menyebabkan terhambatnya penyaluran KUR oleh bank penyalur, sehingga pemerintah mengubah regulasinya melalui Paket Kebijakan Ekonomi IV. “Bank tidak berani kasih KUR karena harus ikuti sektornya dulu. Sekarang kita ubah. KUR adalah kredit untuk kegiatan poduktif,” katanya waktu itu.

Upaya pemerintah dalam mendorong bidang perekonomian rakyat,– khususnya bisnis rakyat ukuran mikro dan kecil,– cukup banyak. Salah satunya adalah KUR. Di mana pun juga, usaha bisnis mikro, kecil maupun menengah, ada dua permasalahan utama yang harus mampu dilakoni pelaku usahanya. Pertama, keberadaan modal. Kedua, kemampuan pengelolaannya (management). Dengan tawaran pemerintah berupa kemudahan mendapatkan kredit usaha, siapapun akan tertarik untuk mendapatkannya, apabila memang sudah “mengetahui” apa yang harus diproduksinya dan bagaimana pasar konsumennya. Ketiga, untuk meminta dan mengurus KUR tidaklah semudah yang diperkirakan. Tentu saja kendala yang dihadapi adalah apa yang tersedia di bidang usahanya untuk dapat dipertanggung jawabkan guna mendapatkan KUR itu di hadapan petugas-petugas perbankan yang memberikan kredit itu.

Sebagai contoh, pernyataan Menko Perekonomian itu mengenai “usaha bersama”. Tidak jelas, apakah dalam bentuk kebersamaan para pelaku usaha itu seperti dalam wadah koperasi, ataukah bidang usahanya bersama dengan badan usaha besar. Seperti umpamanya pemroduksi susu-sapi yang berkoperasi ataupun usahanya secara bersama sesama petani/peternak susu-sapi yang produksinya ditampung secara ajek oleh pabrik susu. Contoih, Petani/peternak kecamatan Pujon kabupaten Malang atau kecamatan Nongkojajar kabupaten Pasuruan yang bekerja sama dengan pabrik pengolah susu Nestle di Surabaya. Mungkin dengan menangani “usaha bersama” tersebut, memudahkan pihak perbankan pemberi KUR untuk menjaga jangan terlalu banyak terjadinya kredit bermasalah.

Dalam kebijakan pemberian KUR yang ditingkatkan oleh pemerintah pada tahun depan itu, khusus untuk pengusaha mikro dan kecil adalah pada sektor pertanian (seperti padi, bawang merah/putih, beberapa jenis buah-buahan) dan sektor peternakan sapi dan unggas (khususnya ayam). Dalam sistem manajemen usaha, termasuk perusahaan-perusahaan raksasa, tidak lepas dari pendanaan yang berasal dari kredit. Jadi, dalam usaha mikro-kecil, pendanaan atau permodalan melalui kredit usaha rakyat seperti yang disiapkan dengan bunga rendah oleh pemerintah sekarang itu, seharusnya atau sedapat mungkin dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil-mikro guna pengembangan usahanya. Sekaligus berarti, perkembangan perekonomian rakyat serta penguatan ketahanan pangan bagi kita semua. Yang penting, apabila memang mendapatkan KUR, benar-benar pemanfaatan dananya untuk bidang usahanya. Sebab ada yang terlena, dana itu untuk dibelanjakan pada yang tidak ada urusannya dengan usaha produksinya. (amak syariffudin)