Indonesia Butuh Energi Baru

555

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Isu energi menjadi pembicaraan menarik. Masyarakat mulai menyadari pentingnya energi bagi kehidupan sehari- hari.

Dapat dibayangkan, bagaimana keadaan di suatu wilayah bila listrik padam, bahan bakar minyak (bbm) menghilang di pasaran. Tentu saja, masyarakat yang akan merasakan dampaknya secara langsung maupun tak langsung.

Walau Indonesia, memiliki cadangan kekayaan alam penghasil energi yang cukup melimpah. Seperti batubara, minyak bumi dan gas. Namun, setelah dilakukan perhitungan secara mendalam, ternyata cadangan energi yang dimiliki masih jauh dari kebutuhan.

“Untuk minyak bumi, kemampuan pemerintah mengekplorasi hanya 750.000 barel per hari. Setelah didesak, akhirnya meningkat menjadi 775.000 barel per hari,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir Ridwan Hisyam, kepada bisnissurabaya.com, di Surabaya belum lama ini.

Sebenarnya, kebutuhan minyak bumi Indonesia 1,8 juta barel per hari. Karena itu, walau Indonesia termasuk negara pengekspor minyak, tetapi, masih impor untuk menutupi kebutuhan nasional.

Tak berlebihan jika Indonesia masih menggunakan istilah ketahanan energi, belum kedaulatan energi. Posisi Indonesia dibidang ketahanan energi menempati urutan ke 65 dunia.

Selain itu, belum adanya roadmad ketahanan energi nasional membuat negara ini hanya mampu bertahan 20 hari bila ada krisis energi. Padahal, seharusnya 90 hari.

“Saya mendesak pemerintah segera mencari energi alternatif pengganti minyak bumi dengan menggunakan batubara dan listrik,” jelas mantan calon Gubernur Jawa Timur/Jatim ini.

Setelah memperhatikan kondisi cadangan minyak bumi, seharusnya penggunaan energi di masa depan harus memperhatikan ketersediaan, harga, dan lingkungan hidup. Kerusakan alam yang diakibatkan oleh PT Freeport di Papua mencapai 185 triliun USD. Hal ini tak sebanding walaupun Indonesia memiliki saham 51 persen di PT Freeport.

Berdasarkan UU BUMN, BUMN harus menghasilkan keuntungan. Karena itu, Pertamina yang menjual rugi premium karena ada subsidi pemerintah tetap merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Karena menurut UU tugas BUMN sudah jelas. Yakni, pemenuhan kebutuhan masyarakat, mengejar keuntungan serta metintis usaha.

“Penggunaan premium yang menggunakan round 88 tidak sesuai specifikasinya dengan mesin serta tak ramah lingkungan,” tambah mantan Ketua Golkar Jatim ini.

Pendapat dan pandangan Ridwan Hisyam, tentang energi baru yang terbarukan ini disampaikan pada diskusi publik menelisik peran BUMN dalam mewujudkan ketahanan energi nasional 8 November 2018 di Universitas Sunan Giri Surabaya. (nanang)