Pemda Badung yang Patut Dipuji

267

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Sampai dengan November ini, 37 kepala daerah dari Gubernur, Bupati hingga Walikota sudah ditangani KPK karena penyalahgunaan kekuasaan alias korupsi. Kalau dihitung mundur sejak 2004, ada sekitar 107 kepala daerah terkena kasus hukum dan merasakan sempitnya sel penjara atau Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat (Lapas). Tak salah kalau tujuan langkahnya memang sudah salah. Yakni, bertujuan menjadi pejabat politik didorong ingin cepat kaya raya. Lucunya, Lapas yang menjadi langkah akhirnya itu justru menjadikan pula beberapa kepala Lapas juga korupsi dan merasakan sendiri sebagai narapidana.

Sayang, apabila ada ‘berita bagus’ untuk dijadikan contoh tentang kebijakan kepala daerah, sedikit sekali yang didengar oleh masyarakat secara luas. Yang sering diberitakan dan dianggap ‘berita bagus’ oleh media, ada yang hasil rekayasa atau kerja sama antara pejabat pemerintah daerah itu dengan beberapa media massa. Apakah dalam bentuk ‘ucapan terima kasih’ ataupun ‘periklanan’.

Tapi kebijakan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, yang sejak 2016 membantu penderitaan penduduk kabupatennya, hanya beredar di sekitar Bali saja. Ada sesama rekan bupati itu menganggap, bahwa Bupati Badung itu eksentrik dan cari popularitas warganya. Namun, dari hasil kenyataannya, kebijakan tersebut bukan bertujuan promosi seperti banyak dilakukan beberapa kepala daerah lainnya di negara kita dengan lewat bagaimana “cara memberitakannya” melalui media massa tertentu.

Apa kebijakan I.N. Giri Prasta? Kalau diurut seperti ini, Keputusannya 11 Oktober 2016, menetapkan memberi santunan kematian Rp 10 juta dengan beberapa syarat. Antara lain KTP Badung, surat kematian kelurahan dan laporan tidak lebih dari sebulan, Sudah 2490 pemohon santunan tersebut ditangani. Keputusan Bupati nomor 45/2017 dan ditetapkan di peringatan Hari Mangupura (9 Agustus 2017) berupa santunan bagi keluarga yang menjaga anggota keluarganya (penunggu pasien) yang sakit keras di rumah sakit, maksimal Rp 5 juta dan berlaku sejak tahun ini. Disusul keputusannya memberikan santunan bagi lansia berusia 72 tahun ke atas sebesar Rp 1 juta/bulan, selain yang jadi pengusaha, pensiunan PNS/TNI/POLRI dan Veteran. Jumlah mereka diperkirakan lebih dari 13.000 orang. Masih ditambah penduduknya yang meski berusia 60 tahun ke atas tetapi sakit permanen, juga menerima santunan yang sama. Ribuan rakyat Badung penerima santunan itu menikmati realisasinya sejak November ini. Kesemua aliran dana itu dilewatkan rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dan dicairkan 3 bulan sekali.

Mengapa kabupaten itu kok mampu secara langsung membantu menyejahterakan rakyatnya, selain niat Bupati I.N. Giri Prasta untuk tujuan mulia itu?

Sering wisatawan yang ke Bali, ketika menginjakkan kakinya di pulau itu, bila ditanyai “di mana anda sekarang?”. Jawabnya: di Pulau Bali! Bener, Tetapi tidak tahu, bahwa terbesar mereka sudah pasti menginjakkan kakinya di kawasan Kabupaten Badung yang dulunya beribu kota Denpasar dan sejak 1999 pindah ke Mengwi atau diberi nama baru Mangupura. Orang luar Bali yang berwisata ke sana pasti tahu Pantai Kuta, Pantai Jimbaran maupun patung raksasa Garuda Wishnu Kencana, atau kawasan perhotelan mewah Nusa Dua. Kalau naik pesawat terbang, sudah pasti turun di Bandara Ngurah Rai. Tapi dia atau mereka banyak yang tak tahu, kalau berada di Kabupaten Badung.

Mungkin diciptakan alam menjadi sentra kunjungan wisatawan yang datang ke Bali, maka menjadilah kabupaten itu menjadi pusat daerah tujuan wisata. Mungkin seolah disitulah tumpuan kebudayaan masyarakat Bali. Meskipun sebenarnya tersebar di sekeliling Badung seperti kota Denpasar, sebelah utara Kabupaten Beleleng, sebelah barat Kabupaten-kabupaten Gianyar, Tabanan, Klungkung dan Bangli. Tapi Badung sendiri punya “pusat kunjungan” wisatawan yang terletak di Nusa Dua, Jimbaran, Pantai Kuta hingga Pantai Seminyak yang kesemuanya menjadi obyek wisata populer dan ratusan (mungkin ribuan?) hotel dari kelas wahid sampai hotel kelas budget dan home stays ada disana.

Pertemuan, konferensi atau kongres kelas nasional hingga kelas global, juga di hotel-hotel yang berada di kabupaten itu. Yang jelas, pendapatan daerah dari retribusi/pajak berasal dari sektor pariwisata menjadi sangat tinggi. Mungkin, kini pendapatan daerahnya dari sektor pariwisata itu tertinggi di antara kabupaten-kabupaten se Indonesia. Dulu (tahun 2013-2016) daerah-daerah kaya itu didominasi beberapa kabupaten antara lain Kutai Barat, Paser, Berau (Kaltim), Musi Banyuasin, Rokan Hulu dan Siak (Sumsel & Jambi). Pendapatan mereka dari hasil pertambangan minyak bumi/gas dan batu bara.

Namun, pada tahun-tahun kemudiannya, ketika gemebyarnya pertambangan (terutama tambang batu bara) terpukul oleh pasaran internasional, pendapatan kabupaten-kabupaten kaya itu menjadi susut hebat. Sayangnya, sewaktu menjadi “kabupaten kaya”, kepala daerah maupun tokoh-tokoh di dewan perwakilan rakyatnya di beberapa kabupaten itu mengkorupsi dana atau fasilitas yang disiapkannya. Urusan kesejahteraan rakyatnya tidak menjadi urusan mereka. Akhir ceritanya, banyak yang menjadi urusan KPK.

Apa yang dilakukan Pemkab Badung yang dianggap “kaya” itu hasilnya tidak “dimakan sendiri”. Akan tetapi pendapatan daerahnya juga dibagikan kepada pemerintah kabupaten-kabupaten sekitarnya yang minta bagian hasil pendapatan kepariwisataan, karena obyek-obyek wisata di daerahnya juga dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Seperti, Kecamatan Ubud dan Tapaksiring di Kabupaten Gianyar, Tanah Lot di Kabupaten Tabanan, Pura Besakih di Bangli dan lain-lain. Kalaulah daerah-daerah itu mendapat bagian, maka pak Bupati itu berpendapat, mengapa masyarakat Badung sendiri tidak ikut menikmati hasil tersebut? Bupati Badung tidak perlu berupaya setengah mati berpromosi memajukan daerahnya, karena hampir kesemua fasilitas wisata sebagai DTW (Daerah Tujuan Wisata) ada disana. Lalu, apa masalahnya? Kembali lagi, prinsip pemikiran untuk ikut membantu kesejahteraan dengan berbagai santunan bagi penduduk Badung itulah masalahnya. Yaitu, kebijakan daerah yang patut dipuji.

Kalaulah pemerintah-pemerintah daerah kabupaten terkaya di Indonesia yang dulu menerima hasil pertambangan berbuat hal yang sama, maka rakyatnya akan berterima kasih dan sekurang-kurangnya mempertahankan kondisi seperti itu. Tidak seperti yang terjadi sekarang, ketika ada pimpinan daerah dari kalangan eksekutif maupun legislative daerah bersangkutan dicokok hukum (terutama oleh KPK), dalam hati rakyat atau celetuk antar kawan mereka, reaksinya adalah: “rasain lu!”. (amak syariffudin)