Proyek Block Rel KA Tak Kunjung Selesai, YLPK Jatim Somasi 3 Instansi Pemerintah

67

Surabaya, (bisnissurbya.com) – Keterlambatan pengerjaan proyek pemasangan block rel di perlintasan rel kereta api sebelah utara Royal Plaza yang berdampak langganan macet saat pengendaraan melintasi jalan tersebut hingga berbulan-bulan.

Geram akan hal itu, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur akhirnya mensomasi tiga pimpinan instansi pemerintah atas keterlambatan pemasangan block rel di perlintasan rel kereta api depan RSI Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Ketua YLPK Jatim Said Sutomo, mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat somasi tertanggal 12 November dengan nomor 0122/YLPK-JATIM/Info-Somasi/XI/2018 ditujukan kepada tiga pimpinan instansi pemerintah yakni Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Wali Kota Surabaya.

Menurutnya, seharusnya sinergia Pemkot dengan PT KAI bisa dilakukan sejak awal, tidak harus menunggu protes dari publik sehingga tidak menelan korban kemacetan jalan berbulan-bulan yang tampak secara kasat mata.

Meski diberbagai media pemkot sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa sudah tiga kali putaran mereka melakukan lelang belum ada peminatnya, ternyata setelah mereka evaluasi, ada beberapa bahan bakunya yang tidak dijual bebas dan hanya dimiliki oleh PT KAI.

“Lha kenapa selama ini, mereka (dinas) tidak melakukan perencanaan awal yang matang?kalau tidak memiliki ahli besi bahan baku untuk rel kereta api. Trs bagaimana dengan korban kemacetan jalan yang sudah berbulan-bulan terjebak kemacetan jalan di lintasan jalan itu,” tegas Said ini.

YLPK Jatim sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) mempunyai tugas seperti yang diamanatkan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Pasal 46 ayat (l) huruf c.
Sesuai UUPK Pasal 4 huruf a berbunyi “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa” dan huruf c berbunyi “hak konsumen dalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kandisi dan jaminan barang atau jasa”.

Karena dengan keterlambatan pembangunan block rel di perlintasan rel depan RSI (Rumah Sakit Islam) ini merugikan konsumen pengguna jalan raya dan kepentingan publik,” ujarnya.

Sehingga sebab akibat itu, lanjut ia, mengakibatkan hak-hak konsumen sebagai pengguna jalan terganggu kenyamanannya dan menghambat kelancaran kepentingan publik juga.

Oleh karena itu, YLPK Jatim mengingatkan/mensomasi kepada tiga pimpinan institusi tersebut agar segera menyelesaikan pembangunan atau pemasangan block rel di jalan perlintasan rel depan RSI Surabaya sampai dengan batas waktu akhir Desember 2018.

Jika pada awal Januari 2019 pemasangan block rel itu tak kunjung selesai, maka YLPK Jatim akan melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kerena sehari-hari telah terbukti merugikan konsumen pengguna jalan raya dan masyarakat tentunya.

“Agar semua ini jelas, upaya yang telah saya lakukan terhadap pembangunan pelintasan rel kereta api di depan RSI yang secara kasat mata berbulan-bulan mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan,” ujarnya.

Dari situ nantinya bisa diketahui institusi mana yang kurang peduli terhadap kepentingan publik, apakah Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Dirut PT KAI ataulah dari Pemkot Sruabaya kurang agresif mendesak terhadap kontraktor yang memasang block rel tersebut.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya bersama PT KAI DAOP 8 telqh menggelar pertemuan membahas pemasangan block rel di samping utara Royal Plaza Surabaya.

Hasilnya, pihak PU Bina Marrga dan Pematusan mengevaluasi beberapa item yang mungkin menjadi keberatan para kontraktor dalam mengikuti lelang. Sebab, sudah tiga kali dibuka lelang, belum ada satu pun kontraktor yang tertarik untuk mengikutinya.

“Memang sudah tiga kali putaran kami lelang belum ada peminatnya, ternyata setelah kami evaluasi, ada beberapa bahan bakunya yang tidak dijual bebas dan hanya dimiliki oleh PT KAI,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya Erna Purnawati.

Menurut Erna, beberapa bahan yang dievaluasi dan tidak dijual bebas itu adalah Baseplate, Paku tirepon, dan Pandrol. Dari pertemuan dengan PT KAI itu, akhirnya juga disepakati bahwa bahan-bahan itu akan disediakan gratis oleh PT KAI.

“Jadi, kekurangannya adalah 80 baseplate, 320 paku tirepon, dan 160 pandol. Semua bahan-bahan itu nanti disediakan gratis dan bisa diambil di Depo Sidotopo,” jelasnya.

Akhirnya, Pemkot Surabaya dan PT KAI DAOP 8 sudah bisa bernafas lega karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahkan, saat ini sudah dibuka lelang kembali untuk menggarap proyek ini.

Erna menambahkan, lelang pemasangan block rel sepanjang 24 meter itu naik dari Rp 430 Juta menjadi Rp 500 Juta. Harapannya, ada banyak kontraktor yang mengikuti lelang itu sehinga bisa dipilih yang terbaik dan yang memiliki kualifikasi dalam menggarap proyek itu. “Kami berharap dalam lelang yang sudah kita buka, segera ada pemenangnya, sehingga bisa langsung segera digarap,” harapnya.

Sebenarnya, lanjut dia, lelang pemasangan block rel yang selalu menjadi penyebab kemacetan itu akan dilakukan penunjukan langsung (PL) kontraktor yang bisa menggarap proyek itu. Namun, setelah dikonsultasikan dengan pakar hukum ternyata tidak boleh.(ton)