Jangan Jadi ‘Genderuwo’ bagi Investor

30

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – DISAAT pemerintah mengeluhkan menurunnya minat para pengusaha (terutama luar negeri) berinvestasi baru di negara kita karena diperkirakan kekawatiran terhadap situasi dan kondisi dalam “tahun politik” sekarang dan tahun depan, tiba-tiba satu organisasi lokal kelompok masyarakat yang menyebut dirinya “orang Betawi” melakukan demonstrasi di suatu perusahaan besar otomotif di Jakarta Utara. Kejadiannya diawal minggu kedua november ini. Lucunya, tuntutan mereka, agar “orang-orang Betawi asli” dijadikan karyawan perusahaan itu. Kalau saya katakan ‘lucu’, justru di Ibu Kota kita itu masih ada kelompok masyarakat yang berpikiran “secara tradisional” dengan bentuk tuntutannya tersebut.

Kiranya bukan hal baru, bahwa dulu memang masyarakat sekitar perusahaan yang ada di sesuatu daerah bisa dituntut agar terbanyak karyawannya terdiri dari orang-orang yang berdiam di sekitar perusahaan tersebut. Kalaulah perusahaan itu bergiat dibidang kriya atau diperlukan kerja-tangan atau kerja-kasar,– seperti perusahaan sektor agro-business, antara lain, pengolahan dedaunan. Seperti daun tembakau ataupun mensortir buah-buahan,– barangkali tidak ada salahnya mempekerjakan orang-orang yang berdiam disekitar perusahaan tersebut.

Namun kini, dalam era globalisasi dengan pola digitalisasi memenuhi tuntutan Revolusi Industri 4.0, management perusahaan (terutama yang ada di perkotaan atau kawasan industri), dimana produk ataupun jasa mereka tidak lepas dari perdagangan global, maka untuk yang dijadikan karyawannya, adalah dengan menentukan dasar pengetahuan/pendidikannya (kini umumnya lulusan perguruan tinggi) dengan nilai kelulusan yang dikehendaki, lulus test wawancara kerja sekaligus test psikologi kerja serta sikapnya. Karenanya, para karyawannya terdiri dari berbagai suku dan berasal dari daerah yang berbeda-beda.

Memang, susah juga buat Gubernur DKI Jakarta Raya kini untuk mampu merubah tingkah laku maupun visi tradisional beberapa kelompok warganya, yang menganggap Ibukota itu hanya milik kelompoknya. Tidak juga lepas pengistilahan mantan Gubernur Ali Sadikin (alm) dulu, bahwa Jakarta bukannya kota metropolitan, melainkan “The Big Village” (Desa Besar). Buktinya, demonstrasi terhadap perusahaan otomotif di Jakarta Utara tersebut tidak lepas sebagai perwujudan tingkah laku masyarakat “desa besar”.

Kita melihat peristiwa tersebut dari kaca mata iklim berbisnis di Indonesia. Meski pemerintah seperti yang dilakukan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, BKPM dan beberapa Pemerintah Daerah memberikan penawaran berbagai kemudahan, dari urusan perizinan hingga perpajakan. Namun, kejadian demonstrasi tersebut lebih menciutkan hati calon investor. Mereka jelas tidak ingin muncul konflik dengan masyarakat. Apalagi permasalahannya menyangkut urusan sosial dan bisa saja dikatakannya sebagai hal yang “tidak masuk akal”. Itupun justru terjadi di Ibukota Jakarta.

Kalaulah saya katakan kasus tersebut termasuk pula bagaikan “genderuwo” alias “menghantui” terhadap nyali para calon investor, kiranya tak salah. Kiranya tidak juga berlebihan, kalau Gubernur DKI Anies Baswedan, yang berhasil menduduki jabatan berkat dukungan partai politik dan para pendemo yang mengatas namakan ormas yang kira-kira pendukungnya itu, bisa memberikan nasehat atau bimbingan kepada mereka, karena dampaknya bisa saja ke forum internasional dan iklim berbisnis di negara kita.

Kita pun bisa ragu-ragu demo itu murni tuntutan lapangan pekerjaan macam itu. Jangan-jangan ada rekayasa politik untuk menjadikan mereka sebagai “genderuwo” yang diharapkan bisa mengguncang stabilitas berbisnis di negara kita pimpinan pemerintahan sekarang. Jadi masuk agenda “tahun poltiik”. Kalau memang benar begitu, tindakan tersebut bukan lagi “kampanye hitam” (black campaign), namun, sudah termasuk sabotase perekonomian kita. Jadi, harapan kita, bukan merupakan tindakan berdasar kepentingan politik praktis.

Hanya sekedar pengetahuan saja, bagaimana sangat berubahnya pola lapangan pekerjaan. Terutama di perusahaan-perusahaan besar. Sebagai contoh, dulu untuk penjagaan di gudang-gudang berisikan barang dari impor atau untuk ekspor atau benda-benda komoditas pangan yang utama, cukup dikerjakan beberapa orang penjaga yang berani dan perlu berotot. Kalau perlu tukang-pukul atau jagoan-kampung. Kini, di gudang-gudang terutama di perkotaan, diserahkan kepada suatu badan usaha pengamanan (security service) yang para anggotanya berdasarkan pendidikan paling rendah lulusan sekolah menengah pertama. Meski terbanyak lulusan sekolah menengah atas. Masalahnya, bukan sekedar punya keberanian dan otot, tetapi juga berkemampuan membuat strategi dalam tindakannya, termasuk tata cara berkoordinasi dengan instansi pemerintah. Seperti, berhubungan dengan kepolisian setempat, pemadam kebakaran dan lain-lain. Mereka selalu mendapatkan pelatihan bela diri hingga pengetahuan umum.

Begitulah gunanya lembaga pendidikan, pengetahuan berdasarkan wawasan yang cukup luas. Pemahaman kondisi masa kini dan masa depan, bagi semua orang yang berkarya dalam sektor kegiatan apapun. (amak syariffudin)