Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Meski mengundang respon beragam, keputusan Presiden Joko Widodo untuk membebaskan bea akses tol  Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura sangat menggembirakan. Menurut Menhub, Budi Karya Sumadi, upaya meningkatkan perekonomian Madura dengan menstimulasi tumbuhnya iklim investasi yang kondusif, juga perkembangan industri sektor pariwisata diharapkan bisa meningkat yang lebih baik, menjadi motivasi utama pemerintah menggratiskan tol Suramadu. Disamping, membantu mengembangkan koneksitas yang lebih baik antara wilayah di Pulau Madura dengan Pulau Jawa dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat Madura dalam membayar tol untuk menunjang aktifitasnya. Seperti diketahui, tol Suramadu yang dibangun dengan dana APBN ini mulai beroperasi  10 Juni 2009, atau di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Drs Achmad Iskandar (Waket DPRD Jatim).

Tentu, dengan gratisnya tol Suramadu makin memudahkan akses masyarakat Madura bisa beraktifitas tanpa terbebani cost tinggi untuk membayar tol. Yang timbul sekarang adalah, bagaimana dengan bea maintenance (perawatan) jalan tol Suramadu yang setiap tahunnya membutuhkan dana kurang lebih Rp 145 miliar. Sejak awal, pembeayaan pemeliharaan jembatan ini diambilkan dari pembayaran tarif tol yang sejak 2017 mengalami devisit dan dikelola Jasa Marga.  Kabiro Komunikasi Publik Setjen Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja,  mengatakan beaya maintenance tetap ditanggung APBN dan akan menjadi tanggung jawab  Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR termasuk untuk SHMS (Structural Health Monitoring System) sesuai yang termaktub di Keputusan Presiden.

Tujuan pokoknya adalah bagaimana distribusi logistik menjadi lebih lancar. Tol Suramadu menjadi alternatif yang lebih ringan dibanding jika melalui akses jalur laut. Seperti diketahui,  jasa penyeberangan dengan menggunakan kapal feri selain lebih mahal juga memakan waktu lebih lama. Harapannya, terjadi peningkatan ekonomi wilayah Madura dan upaya terus meningkatkan potensi wilayah Madura juga kualitas SDM melalui program pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan dan ekonomi kreatif.

Sejalan dengan motivasi Presiden Jokowi, Komisi D DPRD Jawa Timur/Jatim berharap pemerintah tidak melemparkan beaya perawatan Jembatan Suramadu pasca digratiskan oleh Presiden Joko Widodo, ke Pemprov Jatim. “Untuk Jembatan Suramadu, kami harapkan menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Sehingga, beaya pengelolaannya bisa dicover APBN. Karena apabila nantinya beaya perawatan dibebankan kepada APBD Jatim, dikhawatirkan tak bisa direalisasikan, karena APBD tak mampu membeayai. Tetapi, ada alternatif lain yang bisa dipilih. Misalnya, pemerintah bisa memutuskan besaran harga tiket tol (jembatan) yang lebih murah. Artinya, bisa dikurangi bukan dihapuskan (beayanya) agar bisa menutup anggaran pemeliharaannya,” kata Hamy, anggota Komisi D DPRD Jatim, dari Fraksi PKS ini.

Hami Wahyunanto (Komisi D)

Contohnya, kata dia, negara maju seperti Amerika dan Italia. Menurut dia, pembayaran tol sebenarnya masih ada dengan menyesuaikan dengan fasilitas yang ada. Namun, tinggal bagaimana pelayanan maksimal itu dapat diterapkan. Misalnya, jembatan yang nyaman dan aman. Dengan memperbanyak rambu-rambu lalu lintas dan penyediaan berbagai tambahan fasilitas  layanan yang bisa lebih baik.

“Tentu, sebagai masyarakat Madura, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi kepada pemerintah atas keputusan menggratiskan beaya tol Suramadu ini. Yang dalam arti yang luas, pemerintah telah memberikan otonomi seluas-luasnya bagi masyarakat Madura dan pemerintah kota Surabaya sekaligus pemerintahan di lingkungan Gerbang Kertasusila. Secara bersama-sama mengelola dan memanfaatkan seluas-luasnya jembatan Suramadu. Ini juga menjadi momentum bangkitnya ekonomi dan pembangunan yang akan menjadi penunjang kekuatan dan pusat ekonomi Indonesia Timur. Utamanya dari sisi jasa perdagangan dan pariwisata. Juga bersama-sama pemerintah ikut menjaga pemeliharaan Jembatan Suramadu agar dapat dipertahankan keberadaannya sesuai dengan usia jembatan yang ditargetkan,” tambah Drs Achmad Iskandar M.Si, Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat yang kebetulan berasal dari Madura ini. (*)