(Sidoarjo, bisnissurabaya.com) – Untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman yang sesuai dan mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, perlu aksi nyata. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sidoarjo menggelar deklarasi membangun komitmen bersama dalam penanganan persoalan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh atau disingkat Kotaku.

Deklarasi ini dilakukan oleh relawan dari elemen Forum Komunikasi Antar Lembaga Keswadayaan Masyarakat (FKA-LKM) Kecamatan Gedangan di Pendopo Kecamatan Gedangan (24/9). Hadir Wakil Bupati (Wabup)  Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin SH.

Camat Gedangan, perwakilan Kepala Desa dan Koordinator FKA-LKM juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama untuk menangani permasahan kumuh melalui program Kotaku ini. Semua pihak yang terlibat juga secara simbolis memakai pin Kota Tanpa Kumuh dengan harapan mampu menangani masalah sekaligus mengurangi luasan wilayah kumuh di Kabupaten Sidoarjo.

Tim Leader Kotaku Provinsi Jawa timur Agus Shonhaji Mu’thi mengatakan di Jawa Timur luasan wilayah kumuh mencapai 3 ribu hektar, sedangkan data yang masuk di kotaku mencapai 1792 hektar yang tersebar di 1857 kelurahan di 36 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

“Nah, dari 36 Kabupaten/Kota, Sidoarjo juga termasuk salah satunya masuk wilayah kumuh, yang luasan kumuhnya terletak di Kecamatan, Desa hingga RT/RW mana, telah ditetapkan melalui SK Bupati,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Sidoarjo  memberi arahan kepada semua untuk dapat bersinergi dengan baik. “Pembangunan saat ini sudah bottom up, semua dari bawah, yang merencanakan desa dan yang melaksanakan desa, untuk itu desa juga harus berperan aktif dalam menentukan pembangunan,” ucapnya. (Rino)