Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Bank Indonesia (BI) menempuh kebijakan makroprudensial melalui pelonggaran Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Ratio untuk fasilitas kredit/pembiayaan perumahan. Dengan memperhatikan aspek prudensial, BI pun memberikan kewenangan kepada industri perbankan untuk mengatur sendiri jumlah LTV/FTV dari fasilitas kredit/pembiayaan pertama.

“Yang pasti, kewenangan tersebut sesuai dengan risk appetite dan kebijakan manajemen risiko masing-masing bank,” kata Difi Ahmad Johansyah, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Kamis (13/9).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Difi Ahmad Johansyah.

Namun demikian, Difi mengingatkan, penetapan besaran LTV kepada debiturnya tersebut, bank tetap memperhatikan aspek prudensial. Sehingga dalam penerapannya hanya bank yang memiliki NPL dengan total kredit net < 5% dan NPL KPR gross <5% yang dapat memanfaatkan pelonggaran ini.

“Kebijakan pelonggaran LTV ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kredit properti di Indonesia, termasuk juga di Jawa Timur yang sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan,” jelas Difi.

Menurutnya, di Jawa Timur sendiri, sejak diterapkan pelonggaran kebijakan LTV/FTV tahun 2016 lalu, kredit properti mengalami pertumbuhan signifikan. Tercatat, di medio Agustus 2016, kredit properti di Jawa Timur tumbuh dari sebesar 6,15% (yoy) menjadi 11,29% (yoy) pada Juni 2018.

“Kebijakan LTV/FTV Bank lndonesia ini merupakan bagian dari bauran kebijakan yang ditujukan untuk mendorong perekonomian, melalui pertumbuhan kredit properti secara nasional yang pada saat ini masih memiliki potensi akselerasi,” urai Difi di kegiatan Diseminasi Kebijakan Makroprudensial : “Relaksasi Kebijakan Loan to Value (LTV) untuk Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Sementara, pengaturan LTV/FTV fasilitas kredit/pembiayaan pertama yang menjadi kewenangan masing-masing bank, tidak hanya diperuntukkan pada rumah tapak ≤70m², rusun ≤21m², dan ruko/rukan saja. Melainkan, pelonggaran fasilitas tersebut juga berlaku untuk semua tipe rumah tapak, rusun, ruko/rumah kantor (rukan).

“Sedangkan, pelonggaran LTV untuk fasilitas kredit/pembiayaan kedua diberikan di kisaran 80 persen sampai dengan 90 persen,” sambung Linda Maulidina, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia.

Selain perubahan pada ketentuan rasio LTV, lanjut Linda, ketentuan baru ini juga memberikan kelonggaran terhadap kredit/pembiayaan dengan mekanisme inden. Sebelumnya, kredit/pembiayaan dengan mekanisme inden diberikan sampai dengan urutan fasilitas kedua. “Sekarang, bank dapat memberikan maksimal 5 fasilitas kredit tanpa melihat urutan,” tandas Linda. (ton)