Ngawi, (bisnissurabaya.com) – Anggaran DBHCHT di Kabupaten Ngawi pada PAPBD tahun 2018 masih tersisa signifikan. Data dari Sekretariatan DBHCHT yakni Bagian Administrasi Setda Kab. Ngawi Aries Dewanto, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI PMK 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi DBHCHT terdapat Silpa sebesar Rp 1.702.144.855,-.

Penggunaannya  tetap pada 5 program sesuai  PMK 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan evaluasi DBHCHT ayat (2) yang diprioritaskan mendukung pada jaminan Kesehatan di Dinas Kesehatan sebesar minimal sebesar 50 %. Sedangkan 50% lainnya dipakai program lainnya.

Penggunaan anggaran Silpa DBHCHT secara efektif dapat berjalan pada bulan Oktober, adapun besaran pagu kegiatan PAPBD di Dinas Pertanian mendapatkan tambahan senilai Rp 50.000.000,- sebelumnya dari besaran pagu APBD senilai Rp 2.935.000.000,- untuk program kegiatan meliputi program peningkatan kualitas bahan baku, serta Program Pembinaan lingkungan sosial bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, sub bidang peternakan ( Bantuan sarana produksi, bibit ternak bagi masyarakat/ kelompok masyarakat).

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan tambahan pagu PAPBD sebesar Rp 100.000.000,- sebelumnya dari besaran pagu APBD total Rp1.000.000.000,- untuk Program Pembinaan Industri ( Program pembinaan lingkungan sosial bidang ketenagakerjaan sub bidang pengembangan industri kecil dan menengah, Program pembinaan lingkungan sosial bidang ketenagakerjaan, Program pembinanan lingkungan sosial lingkungan sosial bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sub bidang perdagangan.

Dinas Kesehatan dengan  tambahan pagu PAPBD senilai Rp 852.144.855,- sebelumnya pagu APBD senilai Rp 9.550.000.000,- untuk program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan.

Dinas Lingkungan Hidup dengan tambahan pagu PAPBD senilai Rp 200.000.000,- sebelumnya besaran Pagu APBD senilai Rp 2.700.000.000,- untuk program, dengan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Program pembinaan lingkungan sosial bidang infrastruktur sub bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, program pembinaan lingkungan sosial bidang lingkungan hidup.

Dinas PU Penataan Ruang dengan tambahan pagu PAPBD senilai Rp 200.000.000,- sebelumnya besaran pagu APBD senilai Rp 1.350.000.000,- untuk rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

Dinas Pangan dan Perikanan dengan tambahan pagu PAPBD sejumlah Rp 300.000.000,- sebelumnya sejumlah Rp 1.200.000,-. Pagu APBD   untuk program pembinaan lingkungan sosial bidang pangan, dan program pembinaan lingkungan sosial bidang perikanan.

Bagian administrasi perekonomian masih tetap pada pagu APBD senilai Rp 309.881.000,- untuk penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan atau pemangku kepentingan. (adv/eko)