Hartoyo, Ketua Komisi E, DPRD Jatim

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Memasuki tahun keempat usia BPJS sejak diaplikasikan secara nasional, terhitung  Mei 2018, kepesertaan masyarakat yang mendaftar di BPJS nasional mencapai 197,4 juta jiwa atau 75,64 persen. Untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan, pemerintah menyediakan 21.762 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP), 2.268 RS dan klinik utama yang menyediakan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Untuk FKTP  terdiri dari puskesmas, klinik TNI/Polri, dokter praktik dan dokter gigi perorangan dan RS Pratama. Pada 2017 kemarin, fasilitas layanan kesehatan ini sudah mampu terserap hingga 640.2 juta pasien BPJS. Dari total Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), 873 adalah rumah sakit swasta. Upaya pemerintah ini sudah cukup ideal, tetapi fakta di lapangan, jumlah masyarakat miskin di Jawa Timur/Jatim yang tidak mendapatkan akses layanan kesehatan  masih  cukup tinggi.

Wakil Ketua Komisi E, Suli Daim

Prihatin dengan tingginya jumlah pasien miskin yang tak bisa tercover fasilitas layanan kesehatan dengan baik, juga tingginya angka jumlah  masyarakat  miskin yang terkendala beaya untuk menjadi peserta BPJS, Pemprov Jatim dan Komisi E DPRD Propinsi Jatim, menggagas anggaran yang diperuntukkan masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu/terdaftar BPJS Kesehatan. Untuk itu, diputuskan untuk mengalokasikan anggaran APBD untuk memback up masyarakat miskin agar bisa mendapatkan akses  layanan kesehatan di sejumlah Rumah Sakit milik Pemprov Jatim.

Jumlah yang diusulkan Komisi E DPRD Jatim adalah dengan  menambah porsi anggaran layanan kesehatan masyarakat miskin (Yankesmaskin) menjadi Rp 100 miliar, tiga kali lipat lebih dari jumlah tahun sebelumnya yang hanya Rp 30 miliar. Jumlah ini dinilai paling ideal untuk bisa mengcover  hampir 1 juta penduduk miskin Jatim yang tidak terdaftar BPJS Kesehatan.

Hartoyo, Ketua Komisi E DPRD Jatim,  mengatakan, anggaran senilai Rp 100 miliar di APBD 2019 provinsi Jatim itu nantinya akan diprioritaskan untuk membantu Yamkesmaskin yang tidak tercover BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

“Pembahasan APBD murni tahun 2019 nanti kami akan memperjuangkan anggaran senilai  Rp100 miliar. Dimana pada APBD 2018 ada angka Rp 30 miliar untuk 50 persen pasien yang dikhususkan bagi warga miskin yang tak terdafdar sebagai peserta BPJS kesehatan. Karena kalau  kita perjuangkan di PAK 2018 sulit terealisasi, karena memang anggaran yang ada tak mencukupi. Untuk itu, kita sepakat dianggarkan pada APBD murni 2019,” paparnya.

Masih tingginya jumlah masyarakat miskin yang non BPJS ini juga ditemukan Agus Dono Wibawanto, anggota Komisi E dari Fraksi Demokrat pada saat reses. Karena itu pihaknya berharap,  pemerintah kota dan kebupaten pro-aktif melakukan pendampingan dalam upaya meningkatkan  kualitas layanan. Baik di puskesmas maupun rumah sakit di wilayahnya masing-masing. Bertambahnya anggaran pelayanan kesehatan yang diprioritaskan untuk masyarakat miskin ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja  Rumah Sakit Provinsi. Sehingga tidak lagi ditemukan kasus penolakan terhadap  pasien.

“Kita semua tahu, nilai tukar rupiah terus-terusan mengalami pelemahan. Tentunya ini berimplikasi terhadap naiknya harga obat-obatan. Jika pemerintah tak melakukan intervensi dipastikan semakin banyak pasien miskin yang meninggal dunia, akibat tak bisa menebus obat yang diresepkan. Padahal layanan kesehatan sangat penting setelah pendidikan. Untuk itu, kita berpikir jika banyak masyarakat Jatim yang sakit, akan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat yang dapat menambah angka kemiskinan,” ujar Suli Da’im, politisi asal Fraksi PAN ini. (dprd)