Ironis, Beban Kerja PPK yang Berat tak Diiringi SDM yang Mendukung

756

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Pengabdian tanpa batas penyelenggara pemilu. Tak banyak yang tahu tugas berat penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) di tingkat yang lebih rendah. Seperti, kecamatan dan kelurahan/desa. Masyarakat lebih mengenal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ada di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal itu cukup beralasan jika masyarakat hanya mengenal TPS. Pasalnya, yang sering bersentuhan langsung adalah petugas di TPS (KPPS).

Jika mengacu pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang UU Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu petugas di Kecamatan yang dikenal dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Kelurahan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara, KPU dibantu PPK dan PPS. PPK sebagai Lembaga penyelenggara di tingkat kecamatan mempunyai tugas dan wewenang yang telah tercantum dalam UU Pemilu.

Febryan Kiswanto (no 3 dari kiri). (Foto/nanang)

Salah satu tugas dan wewenang PPK yaitu melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam pasal 53 ayat (1) huruf c. Beban kerja PPK dalam pemilihan umum/Pemilu serentak 2019 bisa dipastikan akan lebih berat daripada pemilihan sebelumnya.

Hal ini seiring adanya 2 pemilihan. Yakni, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Dimana pada pemilihan tersebut, ada lima surat suara dan kotak suara yang disiapkan KPU. Masing-masing untuk pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan pilpres. “Ironisnya beban kerja PPK yang berat tak diiringi dengan SDM yang mendukung. Lantaran adanya pengurangan jumlah anggota dari sebelumnya lima menjadi tiga orang,” kata PPK Krembangan, Febryan Kiswanto, kepada Bisnis Surabaya Selasa (24/7) kemarin.

Salah satu Peneliti Institute for Social and Democracy (ISD) Masmulyadi, mengatakan, jumlah PPK sebanyak tiga orang tak sebanding dengan beban kerja. Karena adanya keserentakan antara pemilu anggota DPR/DPD/DPRD dengan pemilu presiden. Atas dasar itulah, beberapa komisioner KPUD mengajukan uji materi (judicial review) terhadap pasal 52 ayat (1) UU Pemilu tentang jumlah anggota PPK.

Penetapan jumlah 3 atau 5 orang anggota PPK tidak mempertimbangkan faktor perbedaan dan keragaman alam geografis Indonesia. Khususnya, wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur. Yang terdiri dari ribuan pulau dan pegunungan dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang beragam. Ada daerah pemilihan yang bergantung pada cuaca dan ada yang tak dapat ditempuh malalui jalan darat. Serta masih ada daerah pemilihan yang hanya bisa ditempuh hanya bisa melalui jalan kaki.

“Tentu tidak adil jika PPK yang menangani sedikit TPS disamakan dengan PPK yang jumlah TPS nya banyak. Sebagai contoh, di Pilkada Jatim kemarin PPK Kecamatan Tambaksari menangani  332 TPS. Jumlah tersebut lebih banyak dari total TPS di kota Mojokerto yang jumlahnya hanya 219 TPS,” jelas Febryan, yang juga pengurus Karang Taruna Surabaya.

Apalagi di dalam PKPU no 11 tahun 2018 jumlah pemilih di TPS dibatasi maksimal 300 pemilih. Hal ini memberikan dampak bertambahnya jumlah TPS dan semakin beratnya beban tugas PPK. Rekapitulasi langsung di tingkat kecamatan juga menjadi beban tersendiri bagi PPK. Sejak Pilkada  kemarin rekapitulasi dilakukan langsung di tingkat kecamatan.

Jika di Pemilihan Legislatif sebelumnya PPK bisa sedikit terbantu karena rekapitulasi dilakukan di tingkat Kelurahan terlebih dahulu. Untuk Pemilu tahun depan, PPK harus bekerja lebih ekstra untuk bisa mensukseskan Pemilu tahun 2019. Komisioner KPU pusat periode 2007-2012, Abdul Azis, mengamini jika berdasarkan pengalaman pemilihan sebelumnya tak sedikit PPK yang jatuh sakit karena mengalami kelelahan fisik saat penghitungan suara.

Bertambahnya jumlah anggota PPK adalah sebuah keniscayaan, khususnya bagi wilayah yang memiliki jumlah pemilih yang banyak. Senin 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan uji materi (judicial review) yang diajukan atas pasal 52 ayat (1) UU Pemilu. MK mengabulkan sebagian uji materi beberapa pasal dalam UU No. 7 Tahun 2017 tersebut, salah satunya adalah menyatakan “frasa 3 (tiga) orang dalam pasal 52 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang”.

Putusan MK tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa jumlah PPK akan kembali menjadi lima orang. Namun, apakah hal ini sudah memberikan nilai keadilan? Bisa jadi belum, karena menurut Poerwadarminto, sejatinya adil itu adalah kondisi yang seimbang. “Tugas PPK sebagai penyelenggara sudah di depan mata. Menjadi pekerjaan rumah bagi PPK untuk bisa memberikan yang terbaik atas tugas negara yang telah diemban,” tambah febryan.

Masyarakat tentu berharap dengan adanya putusan MK tersebut penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dapat berjalan lebih baik dan berkualitas. (nanang)